“Massa Bubarkan Diri, Tak Terima Alibi Bupati Dampingi Menpora Imam Nahrawi”
Garut News ( Jum’at, 23/01 – 2015 ).
Wakil Bupati Helmi Budiman memasuki ruang rapat paripurna DPRD setempat sekitar pukul 14.26 WIB, sama sekali tak digubris oleh sedikitnya 34 elemen tergabung “Gerakan Garut Revolusioner” (Gagares).
Bahkan ketika wakil bupati mengungkapkan Bupati Rudy Gunawan masih mendampingi kunjungan “Menteri Pemuda dan Olahraga” (Menpora) Imam Nahrawi, massa langsung membubarkan diri.
Lantaran bupati dinilai tak konsisten dengan komitmennya menghadapi langsung audensi satu tahun refleksi pemerintahannya.
Padahal sebelumnya bupati pernah “sesumbar” lantang menantang siap menghadapi demo besar-besaran.
Kenyataannya pada audensi tersebut, malahan mengedepankan wakil bupati, yang dinilai tak memiliki kebijakan, sehingga terpaksa massa Gagares langsung membubarkan diri.
Demikian antara lain lantang dikemukakan Rudi Formag, Daba Zeboa, serta Dadang Johar Arifin yang sangat menyesalkan ketakhadiran bupati itu, Jum’at (23/01-2015).
Dadang Johar Arifin tandas mengingatkan, bupati tak bisa hadir maka Gagares bakal segera memersiapkan skenario baik, dan lebih besar lagi.
Rudi Formag juga mengingatkan, 23 Januari 2015 sebenarnya bersejarah bagi bupati dan wakil bupati, sebab momentum setahun pasca pelantikan Rudy Gunawan beserta Helmi Budiman sebagai Bupati dan Wakil Bupati Garut.
Karena itu, audensi tersebut sebagai refeksi satu tahun pemerintahan Rudy – Helmi, sekaligus mertanyakan peran serta DPRD setempat.
Daba Zeboa katakan, sama sekali tak bisa menerima alibi ketakhadiran Bupati Rudy Gunawan lantaran mendampingi Menpora di Garut.
Sebab agenda udensi ini, jauh sebelumnya telah terjadwal dan melalui surat resmi, bukan main-main, sehingga sangat disesalkan kondisi kinerja Rudy Gunawan dinilainya tak konsisten dengan agenda kegiatan disepakatinya.
Kepada Garut News Daba Zeboa antara lain mengemukakan, segera membahas batalnya kegiatan audensi termasuk segera pula menentukan penyikapan berikutnya.
Rudi Formag kepada Garut News juga katakan, pada helatan audensi itu mutlak kudu dihadiri bupati, antara lain bakal menanyakan realisasi delapan program unggulannya.
Termasuk janji manis sekolah gratis mulai tingkat SD hingga SLA, pemberdayaan perempuan dan RTRW.
Kemudian ditanyakan pula mengenai pengelolaan anggaran, termasuk indikasi dimilikinya rekening gendut (korupsi secara konvensional), juga permasalahan reformasi birokrasi.
Sedangkan tuntutannya antara lain Sekretaris Daerah (Sekda) kudu mundur, termasuk memertanyakan kualitas kinerjanya pada rentang waktu lima tahun terakhir.
Dalam pada itu, unjukrasa Aliansi Mahasiswa Penyambung Lidah Rakyat mendesak tuntutannya, berupa mendesak Pemkab Garut secepatnya melakukan kajian ulang tentang Perda No.03/2014 tentang RPJMD, sebab dinilai tak dijadikan dasar pembangunan.
Mendesak bupati melakukan evaluasi, dan moratorium perizinan yang tak sesuai ketentuan perundang-undangan, mendesak bupati segera memecat pejabat tersangkut masalah hukum.
Mendesak bupati segera menyampaikan laporan kinerja tahunan pada tahun anggaran 2014.
Mendesak DPRD setempat melakukan optimalisasi peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat, mendesak bupati segera meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.
Menuntut bupati segera mensinergikan rencana pembangunan desa, dan pembangunan daerah, menuntut bupati segera meningkatkan kesejahteraan rakyat Garut terdiri petani, buruh, nelayan dan para pedagang kecil.
Demikian lantang disuarakan Aliansi mahasiswa Penyambung Lidah Rakyat pada aksi unjukrasanya dengan Korlap Agus Ridwan.
********
Esay/ Foto : John Doddy Hidayat.
