Ilustrasi Fotografer : John Doddy Hidayat.
Garut News ( Kamis, 20/08 – 2015 ).
TIDAKLAH elok rasanya jika Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli melemparkan tantangan debat terbuka kepada atasannya, Wakil Presiden Jusuf Kalla. Para menteri adalah pembantu presiden, yang dipilih rakyat secara langsung dalam satu paket bersama wakil presiden.
Sebagai anggota kabinet, semestinya Menteri Rizal bisa menjaga emosi ketika disindir atasannya, Wakil Presiden Jusuf Kalla, agar tak mengurusi perkara di luar bidang tanggung jawabnya.
Bukannya legowo disentil atasan, Menteri Rizal malah bersikap tak etis: menyerang JK yang menggagas proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Sebagai mantan Menteri Koordinator Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal semestinya paham akan tugas pokoknya.
Menantang debat terbuka ihwal proyek listrik yang sejatinya sangat diperlukan rakyat banyak itu niscaya akan menjadi bumerang baginya.
Apalagi ternyata Presiden Joko Widodo serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, bawahannya, berkukuh tidak akan merevisi target pembangunan pembangkit listrik tersebut.
Menunjukkan sikap frontal terhadap atasan niscaya membuat publik ragu akan solidnya kabinet baru Jokowi. Apalagi Rizal melontarkan tantangan itu pada pekan-pekan pertama masa jabatannya.
Ia semestinya sadar bahwa tugasnya sebagai menteri sangat berbeda dengan ketika dirinya masih menjadi pengamat ekonomi. Betapapun kontroversial pendapatnya, tak ada urusan. Namun kini ada implikasi serius dari setiap larik statement yang ia keluarkan.
Kritik terhadap kebijakan kolega, bahkan keputusan atasan, tentu saja sangat diperlukan. Mungkin saja kekhawatiran Rizal ada benarnya. Setelah memelajari secara saksama, mungkin ada kongkalikong di balik pengadaan proyek listrik itu.
Rencana pembelian 30 pesawat boleh jadi harus dibatalkan karena hanya membikin merah buku Garuda. Bukan pula mustahil ada pejabat “bermain” dalam proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung.
Namun seyogianya hal itu ia sampaikan di forum yang sepatutnya, misalnya sidang kabinet, baik sidang pleno maupun terbatas. Tak puas di sidang kabinet?
Silakan appeal: khusus menghadap Presiden Jokowi. Jelaskan kepada Presiden apa yang sesungguhnya terjadi berikut implikasi buruknya bagi negara. Biarlah Presiden yang bertindak.
Baguslah kalau akhirnya Menteri Rizal ditegur Presiden Jokowi lantaran tudingannya yang prematur itu. Syukurlah kalau akhirnya keriuhan ini berakhir dengan canda-tawa ketika Rizal bersalaman dengan JK menjelang sidang kabinet.
Akhir kronik ini hendaknya bukan basa-basi, melainkan didasari kesadaran menjaga soliditas berada dalam satu perahu.
Bolehlah Menteri Rizal berteriak lantang, jika ternyata tudingannya benar. Sedangkan di kabinet ia tak berkutik, atau didiamkan oleh Presiden. Sekalian saja mundur, seraya melaporkan kongkalikong itu kepada aparat hukum agar segera ditangani.
Tantangan debat terbuka melawan atasan, tanpa bukti kuat, hanya membuahkan kegaduhan yang sia-sia.
****
Opini Tempo.co
