Oleh: Fajar Arif Budiman
Kolom
Fajar Arif Budiman
Pemerhati Kebijakan Publik
Menyelesaikan studi Magister Kebijakan Publik di Universitas Padjadjaran. Saat ini menjadi pemerhati dan peneliti kebijakan publik di Akar Rumput Strategic Consulting
Garut News ( Rabu, 07/12 – 2016 ).
Pilgub DKI Jakarta dianggap sebagai babak awal perebutan kekuasaan yang sejatinya akan dilakukan pada tahun 2019 yang akan datang.
DKI Jakarta sebagai ibu kota negara merupakan titik kunci dalam konstelasi politik nasional. Bukan hanya karena jumlah pemilih yang padat di sana, tetapi juga karena keterlibatan seluruh instrumen politik nasional dalam dinamikanya.
Jakarta sebagai home town politik nasional menarik elite-elite politik nasional untuk turut serta dalam tarik-ulur manuver politik.
Meski terdapat 33 provinsi lain yang juga akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, Jakarta merupakan ‘palagan’ yang tidak boleh dilewatkan oleh setiap ‘ksatria’ politik yang akan mencoba ilmunya.
Keterlibatan seluruh instrumen politik dalam perebutan kursi Gubernur DKI Jakarta dianggap mampu memberikan pelajaran baru dalam tren-tren manuver politik yang sedang diuji untuk menghadapi perhelatan politik akbar yang sesungguhnya pada tahun 2019 nanti.
Di Pilgub DKI Jakarta, komposisi koalisi parpol sedang diuji guna menemukan formulasi yang paling tepat. Kehadiran tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ini secara tidak sengaja menujukan poros politik nasional yang terbagi pada tiga kekuatan besar.
Sebutlah Jokowi dengan rombongan PDI-P di bawah kendali Megawati, Prabowo yang merupakan rival presiden pada pilpres, dan SBY sebagai post power yang masih berusaha menggeliat mengambil porsi dalam peta kekuatan politik nasional.
Ketiga poros kekuatan tersebut beradu taring mengandalkan kekuatannya masing-masing dalam kontes Pilgub DKI Jakarta.
Pada awalnya Pilgub DKI Jakarta terlihat akan datar-datar saja. Ahok Sang Petahana yang tidak memiliki basis partai politik meramu metode komukasi politik pada masyarakat dengan membangun citra yang bersih, anti bandit korupsi, tegas (baca: temperamental), dan mampu menyelesaikan masalah Jakarta.
Hal tersebut membuat Ahok merasa di atas angin hingga berani “sompral” untuk berangkat menjadi gubernur tidak dari partai politk.
Dukungan yang mengalir deras dari masyarakat, terutama dari masyarakat internet, dikapitalisasi oleh partisan bernama “Teman Ahok” yang bergerilya mengumpulkan sejuta KTP DKI Jakarta yang dipersyaratkan untuk menjadi calon perseorangan.
Pada akhirnya setelah deklarasi sejuta KTP, tetap saja Ahok berangkat dengan PDI-P sebagai partai pengusung.
Rival politik tidak berdiam diri begitu saja. Katakanlah Yusril yang mencoba masuk gelanggang namun nampaknya sambutan penonton tidak begitu riuh.
Tidak berhenti di situ, Ahok terus diganggu dengan berbagai cara semisal protes atas penggusuran yang tidak manusiawi, kasus RS Sumber Waras, hingga kasus reklamasi Teluk Jakarta yang berhadapan dengan aktor sekelas Menko Rizal Ramli dan Menteri Susi.
Kasus demi kasus yang bermunculan untuk menumbangkan Ahok berhasil ditepis. Bahkan entah mengapa Rizal Ramli diberhentikan oleh Jokowi dari jabatannya pasca berseteru dengan Ahok.
Hingga akhirnya rekaman pidato Ahok di Kepulauan Seribu tersebar dan kemudian ‘digoreng’ menjadi konten yang dianggap melecehkan agama Islam.
Protes masyarakat kian meluas hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa pernyataan Ahok tersebut merupakan penistaan agama. Ahok dilaporkan pada polisi kendati telah meminta maaf dan menyatakan tidak ada niat untuk menistakan.
Seiring waktu berjalan, pelaporan tersebut tidak kunjung mendapatkan respon yang diharapkan oleh pelapor dan pendukungnya hingga pada akhirnya Aksi Bela Islam 4 November 2016 (411) yang disusul dengan Aksi 2 Desember 2016 (212) itu berlangsung dengan jumlah massa yang diyakini terbesar setelah Tragedi 1998, bahkan konon melebihi jemaah haji di tanah haram.
Bukan hanya Habib Rizieq, aksi ini juga dimotori oleh sejumlah tokoh nasional baik yang berafiliasi dengan kelompok politik maupun tidak.
Sulit untuk dapat menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan aksi yang tidak terkait dengan Pilgub DKI Jakarta sebagaimana yang disampaikan oleh para partisipan semisal AA Gym.
Walau bagaimanapun, terkait atau tidak, nyatanya kasus penistaan agama tersebut mempengaruhi elektabilitas Ahok secara signifikan.
Setelah memerintahkan Kapolri untuk melaksanakan proses hukum atas laporan tersebut, Jokowi merespon dampak politik aksi tersebut dengan melaksanakan safari politik pada sejumlah organisasi dan tokoh Islam.
Selain itu, sebagai Panglima Tertinggi Jokowi juga memeriksa kesiapan pasukan-pasukan khusus. Dalam suatu kunjungan, kepada pers Jokowi menyampaikan bahwa dalam keadaan darurat pasukan-pasukan tersebut dapat dia gerakkan kapan saja.
Pidato Ahok sebagai gubernur yang menjadi masalah tersebut jika kita lihat dari hirarki politik seharusnya tetap berada di level daerah. Namun nyatanya konstelasi politik daerah ini, langsung maupun tidak, diseret pada level yang lebih tinggi karena mempengaruhi stabilitas daerah-daerah lain di luar Jakarta.
Mengenai hal ini, semoga Jokowi tidak lupa bahwa beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang harus berdiri di atas semua golongan meskipun mantan pasangannya yang diusung oleh partainya sedang dalam kondisi sulit yang nyaris tidak bisa keluar dari kepungan masalah.
Menguji Selera Masyarakat
Tidak hanya itu, tiga pasangan calon tersebut juga dapat digunakan sebagai alat untuk menguji preferensi politik yang akan mempengaruhi pemilih. Preferensi yang digunakan di pilgub DKI Jakarta tersebut dianggap layak untuk dijadikan sampel bagi perilaku memilih masyarakat Indonesia pada umumnya.
Agus merupakan representasi calon dengan latar belakang militer. Perolehan suara Agus dapat menjadi alat ukur sejauh mana masyarakat menginginkan sosok pemimpin yang memiliki latar belakang militer.
Seperti yang kita ketahui bahwa sejarah kekuasaan Indonesia tidak terlepas dari peran militer dalam politik kekuasaan. Preferensi tersebut muncul dan menguat dari warisan 32 tahun orde baru, ditambahkan dengan 10 tahun pada era SBY, yang merupakan ayah kandung Agus Yudhoyono.
Selain itu, Agus Yudhoyono juga mengelaborasi potensi pemilih dengan mengandalkan preferensi usia. Agus Yudhoyono sebagai calon dengan usia termuda diharapkan dapat menjadi pilihan bagi masyarakat kelompok usia muda yang merupakan mayoritas secara demografis.
Sedangkan Sylvi, pasangan Agus, merupakan representasi gender perempuan yang merupakan satu-satunya calon perempuan.
Berbeda dengan Amerika Serikat, Indonesia memiliki pengalaman dipimpin oleh presiden dan kepala daerah dengan jenis kelamin perempuan. Ini diharapkan dapat menarik simpati kaum hawa dalam menentukan pilihannya kelak.
Selain itu, Sylvi yang berlatar belakang birokrat tulen dapat dijadikan sebagai alat belajar untuk mengukur sejauh mana potensi birokrat dalam praktik politik.
Pasangan kedua adalah Ahok dan Djarot. Tidak sering terjadi dalam kontes politik di Indonesia yang dapat mempertahankan petahana dalam satu paket yang utuh.
Seringkali petahana nomor satu akan bersaing dengan petahana nomor dua untuk memperebutkan posisi nomor satu di periode selanjutnya.
Maka tidak berlebihan jika pasangan nomor urut dua ini dianggap memegang penuh kendali dan akses terhadap kekuasaan yang akan menguntungkan dalam proses suksesinya.
Sempat terjadi polemik akibat Ahok yang menolak cuti di masa kampanye. Beberapa kalangan curiga hal tersebut disebabkan oleh keinginan Ahok untuk tetap berada dalam kekuasaan dan menggunakannya untuk kepentingan politiknya di pilgub yang akan dijelang.
Jika nanti Ahok-Djarot menang, maka akan menguatkan stigma bahwa petahana tidak dapat dikalahkan.
Pasangan ketiga, Anies dan Sandi, mengklaim sebagai pasangan profesional, bukan pasangan politik. Meskipun keduanya sudah cukup dikenal sebagai orang-orang yang terlibat dalam politik praktis namun tidak menunjukan identifikasi sebagai kader partai politik.
Kendati tidak berangkat sebagai calon perorangan atau independen, pasangan ini berusaha untuk mengelola masyarakat dengan preferensi politik yang lebih rasional, biasanya adalah kelompok masyarakat menengah ke atas dengan tingkat pendidikan yang lebih baik.
Selain preferensi politik yang direpresentasikan oleh para pasangan calon, masyarakat juga dapat memiliki preferensi politik lain dalam menentukan pilihannya. Misalnya preferensi suku bangsa dan agama.
Masih banyak pemilih kita yang menjadikan suku bangsa dan agama sebagai salah satu konsiderasi penting dalam menentukan pilihan. Terpantau ketiga calon tersebut berusaha meraih simpati mayoritas pemilih dengan menonjolkan preferensi tersebut dengan caranya masing-masing.
Oleh karena itu, apapun hasil Pilgub DKI Jakarta nanti akan menjadi referensi yang signifikan dalam menentukan strategi dan taktik yang akan digunakan dalam pemilihan presiden tahun 2019 yang akan datang.
Editor : Tri Wahono
*********
Kompas.co
