Ilustrasi Fotografer : John Doddy Hidayat
Garut News ( Senin, 13/12 – 2015 ).
Meski sukses dari sisi penyelenggaraan, pemilihan kepala daerah serentak yang usai pada pekan lalu meninggalkan beberapa catatan penting. Hasil pemilihan ini ternyata tidak menunjukkan majunya kualitas demokrasi kita. Banyak kepala daerah terpilih tapi tidak memiliki rekam jejak memuaskan.
Sebagian di antaranya menang sekadar karena populer sebagai selebritas. Sebagian yang lain justru melanggengkan dinasti politik.
Dari daftar kandidat pemilihan yang digelar di 9 provinsi dan 255 kota/kabupaten ini, kita bisa melihat beberapa yang bermasalah. Selain rekam jejaknya yang meragukan, catatan khusus perlu diberikan kepada calon inkumben.
Ada banyak temuan bahwa mereka menggunakan program pemerintahan yang ada di bawah kendalinya untuk “kampanye terselubung”. Tentu mereka lebih diuntungkan dalam soal ini dibandingkan dengan lawan politiknya.
Ada juga inkumben yang kerabat sangat dekatnya sudah terbukti terlibat kasus korupsi. Misalnya, Airin Rachmi Diany yang unggul di Kota Tangerang Selatan dan Tatu Chasanah di Kabupaten Serang. Keduanya merupakan kerabat dekat mantan Gubernur Banten Atut Chosiyah, yang kini mendekam di penjara.
Selain itu, suami Airin kini meringkuk di penjara karena kasus korupsi saat Airin menjabat wali kota sebelum terpilih lagi.
Catatan lain adalah tingkat partisipasi politik pemilih. Hanya sekitar 60-70 persen pemilih menggunakan hak suaranya. Di Surabaya dan Medan, angka partisipasi bahkan hanya di kisaran 50 persen. Angka ini masih jauh dari target Komisi Pemilihan Umum yang mencapai 77 persen.
Ada banyak kemungkinan penyebab tak tercapainya target partisipasi itu. Bisa karena rendahnya kesadaran politik, minimnya sosialisasi, dan bisa juga karena kandidat tak sesuai dengan harapan. Apa pun penyebabnya, hal ini menjadi catatan bagi Komisi Pemilihan Umum. Walau angka capaian 60-70 persen tidak terlalu buruk, dalam pemilu daerah mendatang, kita mengharapkan tingkat partisipasi itu meningkat.
Dengan semua catatan tadi, inilah hasil yang sudah kita dapatkan. Setelah gegap-gempita pemilihan usai, sekarang tugas lebih berat harus dilakukan. Khalayak harus jauh lebih kritis menilai kinerja para pemenang pemilihan selama menjabat. Rakyat harus membuka mata lebih lebar agar proses kelanjutan pemilu kepala daerah mulus. Selain itu, mengawasi pemerintahan yang dibentuk setelahnya.
Sesungguhnya, tujuan pemilihan kepala daerah bukanlah sekadar mendapatkan pejabat baru, tapi juga memastikan bahwa yang terpilih adalah mereka yang betul-betul mampu membawa harapan pemilihnya.
Dan fungsi ini hanya bisa muncul melalui pengawasan. Maka merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk para pemilih, untuk memastikan para pejabat baru itu mampu memenuhi janji-janji yang mereka sampaikan saat berkampanye.
********
Opini Tempo.co
