Fotografer : John Doddy Hidayat
Garut News ( Kamis, 12/05 – 2016 ).
Pemerintah akhirnya mencabut pembekuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Keputusan tersebut patut disambut gembira. Namun ini baru langkah permulaan. Kerja besar menanti: melanjutkan reformasi total di tubuh PSSI, meningkatkan prestasi, dan membersihkan sepak bola kita dari mafia.
Pemerintah membekukan PSSI pada 17 April tahun lalu, setelah sepak bola kita tak kunjung bisa keluar dari “zaman kegelapan”. Peringkat PSSI terus merosot, kala itu berada di urutan ke-159 dunia, tujuh peringkat di bawah Timor Leste.
Penyebabnya memang tidak tunggal. Namun yang paling kentara adalah konflik kepengurusan yang tak berkesudahan, maraknya korupsi, dan mengakarnya mafia pengaturan skor hingga ke klub sepak bola.
Dengan “pencairan” ini, PSSI dituntut bisa memperbaiki diri. Sebab, bila pemerintah campur tangan, organisasi sepak bola dunia, FIFA, akan kembali menjatuhkan sanksi. Asalkan pengurus PSSI mengedepankan akal sehat dan mementingkan kemajuan sepak bola nasional ketimbang kepentingan pribadi, pengurus PSSI pasti sanggup mengemban amanat besar ini.
Upaya pertama bisa dimulai dengan menghilangkan semua masalah yang membuat pemerintah membekukan organisasi ini. PSSI bisa meniru reformasi ala FIFA, yakni memulai pembenahan organisasi dengan menggelar pemilihan presiden baru. Reformasi total PSSI juga bisa dimulai dengan mengganti Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti.
La Nyalla kini berstatus tersangka korupsi dan kabur ke luar negeri. Sebagai buron, ia bisa dianggap berhalangan. Menurut Statuta PSSI, bila ketua umum berhalangan, baik tetap maupun sementara, anggota bisa menggelar kongres luar biasa (KLB) untuk memilih ketua umum baru. Syaratnya, KLB itu dikehendaki oleh dua pertiga dari 108 anggota.
Jalan menuju KLB sesungguhnya sudah terlihat. Awal Mei lalu, perwakilan 85 anggota PSSI telah menyerahkan surat permintaan KLB kepada PSSI. Boleh saja PSSI menolak kehendak anggota, namun urusannya bisa kembali runyam karena anggota bisa menggelar kongres tanpa persetujuan PSSI.
Akhirnya bukan tidak mungkin PSSI kembali masuk “zaman kegelapan”. Bila hal ini terjadi, pemerintah bisa turun tangan lagi. Campur tangan pemerintah kemudian bisa membuat FIFA menjatuhkan sanksi. Begitu terus, seperti lingkaran setan.
PSSI semestinya menghindari kemungkinan buruk itu. Pengurus tidak boleh memakai PSSI sebagai alat untuk kepentingan pribadi. Karena itu, alih-alih menghalang-halangi keinginan anggota, PSSI lebih baik menyiapkan KLB dan memilih ketua umum baru yang mumpuni secara demokratis.
Selesai membenahi organisasi, PSSI bisa mulai menggulirkan kembali kompetisi dan mengerahkan seluruh energi untuk meningkatkan pamor sepak bola Indonesia di dunia. Dengan cara ini, pengorbanan para pemain, keluarganya, dan rakyat selama setahun PSSI dibekukan tidak akan sia-sia.
********
Opini Tempo.co
