Semestinya Omnibus Law Segera Dibatalkan

0
23 views
Kerusakan Lingkungan Awalnya Seperti Ini, dan Bisa Lebih Parah Lagi.

“Timbulkan Bencana Ekologis”

Garutnews ( Jum’at, 09/10 – 2020 ).

Kalangan aktivis lingkungan serukan semua pihak bijak menyikapi ekses aksi demonstrasi penolakan terhadap UU Omnibus Laws digelar para buruh, dan mahasiswa dengan potensi kerusakan lebih besar terhadap lingkungan serta sektor lain bakal dihadapi akibat penerapan Omnibus Law tersebut.

“Sangat heran apabila sekarang banyak akademisi, seniman hingga tokoh masyarakat mendadak seakan bersuara bijak, dan terkesan lebih kritis terhadap dampak demonstrasi penolakan UU Omnibus Law pada lingkungan. Mereka lupa akan dampak kerusakan lingkungan akibat pengesahan UU Omnibus Law menjadi UU nantinya. Mereka kritis terhadap demonstrasi dan dampak lingkunganya,” ungkap aktivis lingkungan hidup dari Aliansi Masyarakat Peduli Bencana Indonesia (AMPBI) Kabupaten Garut Tisna Sutisna, Jum’at (09/10-2020).

Padahal, ujarnya, entah paham entah tak tahu, atau tak mau tahu, syarat dampak lingkungan dari investasi dan setiap pemanfaatan SDA dilonggarkan, dikesampingkan, bahkan dihapus adanya UU Omnibus Law. Sehingga potensi kerusakan dampak lingkungan pun menjadi jauh lebih mengerikan daripada apa mereka kritisi pada dampak demonstrasi penolakan Omnibus Law terhadap lingkungan.

“Tentu saja kritik itu bebas dan aktivitas demonstrasi dengan ragam macam dampaknya itu tak berarti bisa luput dari sasaran kritik. Tetapi jika mau membandingkan apple to apple perihal dampak lingkungan. Sebaiknya kemampuan analitis, kritis, bermodalkan akademisi, kesenimanan, hingga ketokohannya juga penting digunakan dalam rangka mengkritisi potensi dampak lingkungan ke depan dari lahirnya UU Omnibus Law atau UU Cilaka itu,” tandas Tisna.

Dikatakan, para aktivis lingkungan punya perhatian khusus terhadap keberadaan cagar alam telah lama mengalami peristiwa penting dengan mudahnya landasan perubahan status kawasan diubah hingga memiliki konsekuensi hukum pada dilegalkannya pemanfaatan langsung terhadap cagar alam.

Sebelum ada Omnibus Law, kewenangan daerah terhadap kawasan telah didegradasi melalui Peraturan Pemerintah, antara lain revisi PP Nomor 10/2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Kini, pemretelan dilakukan jauh lebih kuat lantaran tak lagi dengan PP melainkan langsung Undang Undang tersendiri. Pemerintah daerah pun tak memiliki lagi kewenangan terhadap pengusulan kawasan.

“Celakanya, melalui Omnibus Law, daerah tak punya wewenang terhadap usulan penetapan, tetapi tetap dibebani kewajiban bertanggungjawab terhadap kawasan. (UU Cilaka pasal 19, pasal 48),” tegas Tisna.

Ungkapan senada dikemukakan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jabar Maeki Paendong. Menurutnya, laju kerusakan lingkungan bisa semakin cepat seiring dibukanya keran investasi secara kolosal lewat Omnibus Law atau UU Cipta Kerja itu. Sektor kehutanan juga terkena dampak hilangnya ketentuan kawasan hutan 30% wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS).

“Sebelumnya, diatur dalam satu hamparan DAS suatu provinsi dan kabupaten itu wajib memiliki 30% kawasan hutan. Dalam UU Cipta Kerja aturan tersebut raib. Itu bisa berdampak semakin berkurangnya luasan kawasan hutan,” imbuhnya.

Contoh lain, peran publik dalam keterlibatan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) pun menjadi musnah.

Maka, warga terkena dampak suatu kegiatan usaha tak bakal bisa menyampaikan keluh kesahnya atau bahkan ketidaksepakatannya secara langsung sejak dini. Fungsi monitoring warga pun akhirnya hilang jika dirasakan suatu kegiatan usaha itu akan berdampak terhadap lingkungan dan sosial mereka.

“Dampaknya jelas. Akselerasi menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan semakin cepat serta berujung pada bencana ekologis,” ingatnya.

Karena itu, tegas Maeki, UU Omnibus Law harus dibatalkan.

*******

Abisyamil, JDH/Fotografer : Abah John.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here