– Heri Priyatmoko, Alumnus Pascasarjana Sejarah FIB UGM
Jakarta, Garut News ( Kamis, 06/03 – 2014 ).
Terus terang, tidak sedikit orang terenyak saat mendengar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono “ikut campur” dalam penyelesaian sengketa keluarga bangsawan Keraton Kasunanan Surakarta.
Seperti yang diberitakan banyak media, dalam acara tatap muka di Gedung Agung DI Yogyakarta, Minggu, 23 Februari lalu, Paku Buwana XIII “curhat” ke SBY perihal konflik internal keraton tertua dinasti Mataram Islam itu.
Dalam pertemuan tersebut, SBY mendukung penuh mediasi keraton.
Presiden pun menunjuk Menko Polhukam sebagai koordinator mediasi yang di dalamnya terdapat tim yang dipimpin oleh Roy Suryo.
Pertanyaannya, sepenting apakah konflik istana kasunanan itu dalam skala politik nasional sampai-sampai SBY turun tangan?
Buang waktu dan energi.
Begitulah ungkapan yang tepat untuk itu.
Bukankah lebih penting SBY memikirkan dan menindak pelaku intoleransi yang marak muncul di negeri ini.
Juga lebih mendesak meningkatkan program pemberantasan akar terorisme.
Tak kalah utamanya, pasang badan di saat terjadi pelarangan diskusi publik seperti yang terjadi di Surabaya kemarin, ketimbang memerintah Roy Suryo dan memeras pikiran untuk masa depan keraton yang suram itu.
Boleh dikatakan suram lantaran para bangsawan yang terlibat perseteruan itu justru tak menunjukkan respons positif untuk rukun.
Mereka, yang berantem itu, juga tak memperlihatkan etika luhur sebagai keturunan “darah biru” yang semestinya memberi teladan kepada masyarakat luas.
Upaya Pemerintah Kota Solo turut membantu menyelesaikan masalah itu malah berujung pada pencemaran nama baik dan kasusnya dibawa ke ranah hukum.
Rencana baik SBY ini, bila terlaksana kelak, juga tidak mungkin memulihkan kejayaan bangsawan layaknya pada masa lampau.
Kenangan tinggallah kenangan.
Dan, garis nasib sejarah Keraton Kasunanan memang berbeda dengan saudara kembarnya, Keraton Kasultanan Yogyakarta.
Sejarah menakdirkan Kasunanan bernasib sial.
Institusi yang melahirkan dinasti Paku Buwana ini bertubi-tubi dihantam oleh kekuatan ideologi yang menolak dan berniat membunuh paham feodalisme yang menghidupkan budaya sendiko dawuh itu.
Lembaga tradisional ini makin sayu selepas meninggalnya Paku Buwana X pada 20 Februari 1939.
Masyarakat Jawa kala itu berkabung atas meninggalnya raja yang dijuluki “Kaisar Jawa” itu.
Apalagi tumbuh keyakinan bahwa geblak Sunan jatuh pada tanggal 1 Sura, sebuah hari dari tahun baru Jawa yang dianggap keramat oleh wong Jawa.
Sesaat setelah kematian Sinuwun, gong keraton yang terbesar dan paling sakti bernama Kyai Surak berhenti berbunyi dan kemudian benar-benar tidak pernah berbunyi lagi.
Indonesianis John Pamberton dalam karyanya Jawa: On the Subject of Java dan sering dikutip oleh Goenawan Mohamad, menafsirkan fenomena tersebut sebagai pertanda telah selesainya dinasti Paku Buwana atau runtuhnya puncak kejayaan istana Kasunanan.
Menjelang akhir kepemimpinan, jangan sampai SBY terjebak dalam sejarah yang dimitoskan.
Bahwa Kasunanan dulu merupakan kerajaan megah dan diyakini sebagai pusatnya mikrokosmos, kini yang tersisa cuma seonggok istana yang mengalami kekosongan kosmik.
Kekarnya dinding tembok keraton seakan berisi wibawa masa lalu adalah semu belaka-sudah tidak layak dipakai untuk legitimasi kekuasaan nasional seperti yang dilakukan oleh Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto.
*****
Kolom/Artikel Tempo.co
