“KPA Garut Sangat Sepi Perhatian Pemkab Setempat”
Garut News ( Rabu, 11/06 – 2014 ).
Sarana prasarana Markas “Palang Merah Indonesia” (PMI) Kabupaten Garut, Jawa Barat, kini berkondisi semakin tak memadai.
Di antaranya berupa bangunan atawa gedung induknya yang dahulunya juga dibangun secara swadaya, kini menyerupai “kerakap di atas batu” maupun “hidup segan mati pun tak mau”.
Ketua PMI kabupaten setempat, Budiman ketika didesak pertanyaan Garut News di ruang kerjanya, Rabu (11/06-2014), mengakui kian tak memadainya sarana-prasarana lembaga kemanusiaan dimilikinya itu.
Bahkan, kata dia hingga kini pun tak memiliki kendaraan operasional, sehingga jika berkondisi “emergency” terpaksa kerap menggunakan kendaraan milik pribadi.
Padahal sangat mendesak memerlukan jenis kendaraan “double cabin”, lantaran kabupaten ini paling rawan bencana di Indonesia.
Hanya terdapat mobil unit “ambulance” bantuan Chevron Geothermal Energy, ungkap Budiman.
Tetapi dia juga optimis bisa terealisasi, janji Bupati Rudy Gunawan bakal membangun gedung Markas PMI tersebut.
Malahan bhakti sosial donor darah pun termasuk pada seratus hari pertama program kerja Rudy – Helmi, melibatkan pula peran serta organisasi PKK.
Sehingga sempat terselenggara di gedung pendopo kabupaten dan pada lokasi geothermal Chevron, berhasil mengimpun 400 labu darah.
Bupati pun dengan surat edarannya mengimbau para pegawai di lingkungan setiap SKPD, PKK dan Dharma Wanita bersama keluarga, bisa mendonorkan darahnya secara terjadwal, dan dilaksanakan bergulir.
Menyusul desakan pemenuhan kebutuhan darah di Kabupaten Garut setiap bulan rata-rata mencapai 1.400 labu, sedangkan kemampuan pengumpulan dari para pendonor hanya 700 labu.
Kekurangannya kerap dilakukan dengan sistem jejaring darah kerjasama PMI kabupaten/kota lainnya, terutama dengan PMI Kota Bandung.
Sedangkan “Unit Donor Darah” (UDD) dimilikinya segera dilakukan beragam pembenahan, antara lain struktur organisasi, reposisi personil dan penanggungjawab, regulasi konpensasi ketenagakerjaan, juga pembahasan “Standar Operasional Prosedur” (SOP), serta standar pelayanan minimal guna meningkatkan kualitas pelayanan.
Diselenggarakan pula revitalisasi program kemiteraan penyelenggaraan layanan kesehatan dengan rumah sakit pemerintah dan swasta, juga pengkajian ulang “MoU”, katanya.
Lantaran, upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu misi PMI, tetapi tak bisa dilakukan sendiri.
PMI hanya berperan sebagai unsur penopang, ranah utamanya ada pada Dinas Kesehatan, namun sejauh ini kerjasama dan sinergitas dengan aparatur kesehatan setempat, masih belum terbangun dengan memadai, ungkap Budiman.
Dalam pada itu, pengamatan lapangan Garut News “Komite Penanggulangan AIDS Daerah” (KPAD) juga berkondisi sangat sepi perhatian Pemkab, kesekretariatannya sempat berlangsung “nomaden”.
Sehingga, sementara kini menempati bangunan di lingkungan Markas PMI, sehingga diharapkan Pemkab juga peduli terhadap lembaga KPAD.
Lantaran dinilai sangat membantu bahkan terus berupaya menanggulangi HIV/AID di Kabupaten Garut.
Menyusul penularan HIV/AID pada penyalahguna Narkoba suntik (penasun) cukup tinggi.
*******
Esay/ Foto : John Doddy Hidayat.
