Garut News ( Senin, 06/01 – 2014 ).
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semestinya tidak perlu repot membahas kenaikan harga elpiji pada hari libur.
Rencana kenaikan harga elpiji kemasan 12 kilogram pada 1 Januari itu sering disampaikan PT Pertamina.
Kalau Presiden, dan para menteri tak setuju, mereka seharusnya bersikap sejak awal.
Manuver Presiden semakin memerlihatkan sikap pemerintah bimbang.
Setelah Pertamina menaikkan harga elpiji kemasan 12 kilogram dari Rp78 ribu menjadi Rp 122 ribu, reaksi pun muncul.
Presiden memerintahkan Wakil Presiden Boediono, dan sejumlah menteri menggelar rapat pada Sabtu lalu.
Partai politik penyokong pemerintah-termasuk Partai Demokrat-ramai-ramai pula bersikap populis menolak kenaikan harga elpiji.
Tak ada keputusan.
Setelah rapat, Boediono hanya mengatakan Presiden akan menyampaikan sikap pemerintah pada keesokan harinya.
Tetapi, kemarin, Presiden Yudhoyono cuma mengumumkan pernyataan mengambang.
Ia mengatakan kenaikan harga elpiji wewenang Pertamina.
Presiden berjanji mencari solusi tepat mengatasi persoalan ini.
Presiden semestinya bisa bersikap lebih lugas.
Ia cukup memanggil Menteri Negara BUMN dan bos Pertamina, meminta keterangan soal kenaikan harga elpiji, kemudian segera bersikap apakah menyokong atawa tidak kebijakan itu.
Bersikap mengambang hanya membingungkan Pertamina, juga masyarakat.
Bagaimanapun, Pertamina mesti mengutamakan laba pada setiap aktivitas bisnisnya.
Keuntungan perusahaan negara ini toh masuk ke kas negara sebagai dividen.
Selama ini Pertamina rugi lantaran menjual elpiji kemasan 12 kilogram di bawah harga keekonomian.
Dalam enam tahun terakhir, perusahaan ini mesti menombok Rp 22 triliun.
Pertamina semakin tertekan sebab melambungnya harga elpiji di pasar internasional, dan melemahnya nilai tukar rupiah.
Perusahaan ini terakhir menaikkan harga jual elpiji sebesar Rp5.850 per kilogram pada 2009.
Sedangkan harga pokok penjualan melonjak menjadi Rp10.785.
Artinya, ada potensi pendapatan mesti diterima negara sebagai dividen menguap secara percuma.
Kalaupun perlu dikritik, mungkin itu kurangnya sosialisasi sebelum Pertamina menaikkan harga elpiji.
Tetapi bukan berarti keputusan tersebut kurang tepat.
Apalagi masyarakat bawah selama ini menikmati elpiji bersubsidi pada tabung berukuran tiga kilogram tak mengalami kenaikan harga.
Pemerintah semestinya mendukung kebijakan Pertamina.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, misalnya, bisa membantu membenahi distribusi elpiji bersubsidi selama ini kerap tak tepat sasaran.
Masyarakat ekonomi lemah kudu dipastikan memeroleh elpiji bersubsidi, sedangkan orang kaya, dan pelaku industri wajib membeli elpiji non-subsidi.
Pada kondisi keuangan negara buruk, pemerintah semestinya bersikap tegas.
Mengumbar subsidi buat orang mampu, justru bom waktu bagi perekonomian.
***** Opini/ Tempo.co
