Esay/Fotografer : John Doddy Hidayat
Ragam kalangan maupun praktisi selama ini “concern” terhadap upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Garut, Jawa Barat, menyelenggarakan validasi data di ruang Rapat Wakil Bupati setempat, Selasa (18/10-2016).
Berdasar data dan informasi berhasil dihimpun Garut News juga menunjukan, selama rentang waktu tiga tahun terakhir, atawa per Desember 2012 hingga Desember 2015. Terdapat penambahan 195 kasus terinfeksi HIV/AIDS, maka setiap tahunnya bertambah 15 kasus.
Bahkan selama Januari 2016, juga terdapat penambahan dua kasus terinsfeksi HIV masing-masing satu kasus dari kelompok “Laki Seks Laki” (LSL) berdomisili di Banyuresmi, serta dari kelompok “Penasun” berdomisili di Cikajang, keduanya berusia produktif (23-40 tahun) dari kalangan swasta.
“Sehingga sampai akhir Januari 2016 terdapat 439 kasus HIV/AIDS, meningkat 195 kasus dibandingkan Desember 2012 ada 242 kasus,” sebagaimana diungkapkan Direktur Eksekutif PKBI kabupaten setempat, Ir Denden Supresiana.
Dikemukakan, terdapatnya “fenomena gunung es” yang menampakan 439 terinsfeksi virus mematikan tersebut, ternyata pasangan “resiko tinggi” (Resti) perempuan menjadi faktor utama terjadinya peningkatan angka kasus HIV/AIDS di kabupaten ini.
Pada Desember 2012, dari 242 kasus HIV/AIDS tersebar di 24 kecamatan terdapat 61 kasus di antaranya pasangan Resti perempuan, disusul tiga tahun kemudian atawa hingga Desember 2015 tersebar di 29 kecamatan ada 437 kasus HIV/AIDS, terdapat 129 kasus di antaranya juga dari pasangan Resti perempuan. Sedangkan proses penularannya, antara lain dari cairan kelamin.
Faktor berikutnya yang dominan terjadinya peningkatan angka kasus terinsfeksi HIV/AIDS dari kelompok Penasun, pada Desember 2012 terdapat 131 kasus HIV/AIDS akibat Penasun disusul pada Desember 2015 ada 184 kasus dari kelompok Penasun.
Karena itu, pada 2012 Kabupaten Garut bertengger pada peringkat ke-17 di Provinsi Jawa Barat, kemudian malahan meningkat menjadi peringkat ke sepuluh pada 2014 lalu.
Karena itu, mendorong adanya kebijakan pemerintah melalui Perda atau Keputusan yang berpihak terhadap pelaksanaan program dan komunitas khususnya penguatan serta keberlanjutan intervensi program.
Mendorong pula agar adanya kebijakan yang bisa meningkatkan kapasitas SDM di semua institusi terkait (KPA, Dinkes, Dinas terkait lainnya, dan LSM)
Penguatan komitmen untuk penanggulangan HIV/AIDS serta mempertegas peran kemitraan masing-masing 3 SSR, stakeholder dan LSM lainnnya
Mengintensifkan gerakan kampanye dan advokacy dalam rangka memerluas jaringan dan memerkuat dukungan layanan, termasuk Penyempurnaan Layanan RSUD dr Slamet sebagai Centre of Excellent Penanggulangan HIV/ AIDS, gerakan Mobile Clinic agar Target Akses Layanan bisa dicapai
Memerluas dan memerbanyak Set-up PKM untuk akses layanan IMS dan HIV AIDS untuk lebih mendekatkan pusat akses layanan bagi masyarakat
Meningkatkan kualitas, kuantitas penjangkauan, pendampingan dan pengorganisasian komunitas baik internal maupun external, dan masyarakat termasuk Re-Diseminasi Informasi dengan Tepat dan Benar terkait HIV AIDS, katanya.
********
