M. Fauzi Sukri, Peminat masalah pendidikan
Jakarta, Garut News ( Selasa, 26/11 ).
Sejak masa pemerintahan Soeharto, politik guru ditertibkan.
Kuasa suara politiknya dilenyapkan, dan dalam pemilu hak suaranya harus diserahkan kepada partai penguasa.
Efek terbesar dari penertiban politik guru ini adalah kelumpuhan suara kritis guru, ketidakpahaman terhadap masalah politik, dan sekarang akhirnya lebih banyak bermuara pada apatisme politis.
Dalam organisasi guru, penertiban dan pengekangan ini baru berhasil dilepaskan pada 2008 di Bandung.
Dalam sejarah politik, kita tidak mungkin melepaskan para tokoh politik dari dunia pendidikan.
Hampir semua tokoh politik adalah seorang guru atau pernah mengajar, meski dalam sejarah kepahlawanan guru telanjur diberi cap pahlawan tanpa tanda jasa yang sebenarnya lebih sebagai taktik ideologis rezim Soeharto.
Kita bisa menyebut Sukarno, Hatta, Tan Malaka, H.O.S. Tjokroaminoto, Kiai Hasyim Asy’ari, Agus Salim, Ki Said, Ki Sarino Mangunpranoto, dan Ki Sarmidi Mangunsarkoro.
Mereka adalah pendidik, dan guru politik yang juga terlibat dengan perjuangan nasib politik, sosial, dan ekonomi bangsa Indonesia.
Para politikus reformasi sedikit sekali yang paham masalah pendidikan.
Begitu juga dengan para guru, sangat sedikit yang paham masalah politik, bahkan politik sudah dikecam sebagai tindakan kotor, bukan perjuangan suci.
Kita tampaknya bisa sepakat bahwa pendidikan harus tidak boleh menjauhkan anak didik dari lingkungan sosial-politiknya atau tidak boleh menjadikan mereka makhluk yang terisolasi dengan lingkungan sosial dan budayanya.
Mereka pada akhirnya kelak akan menjadi anggota masyarakat, sebagai warga negara dan warga dunia.
Tapi, dalam prasangka para guru, seorang anak didik sudah seharusnya dijauhkan dari politik sebagaimana seorang pendidik tidak boleh berurusan dan mengajarkan politik yang kotor.
Dalam satu kongres Taman Siswa pada 1930, terjadi debat: apakah boleh seorang guru mengikuti partai politik.
Tak ada keputusan pasti, tapi Ki Hadjar Dewantara mengatakan, “Bahwa guru-guru jangan membawa politik ke dalam ruang kelas. Sikap yang paling cocok bagi pengajar adalah sikap pinandita” (Tsuchiya, 1992: 174-175).
Seorang pandita adalah manusia yang mampu melampaui semua perbedaan antargolongan, antaragama, dan antarkepentingan.
Ia bebas dari keberpihakan yang disebabkan oleh golongan, agama, atau kepentingan yang pasti ada dalam politik.
Perhatian dan keberpihakan satu-satunya seorang pandita adalah nasib masyarakat (Takashi Shiraishi dalam Akira Nagazumi, ed., 1986).
Dalam sejarah literasi politik, kita bisa mengambil teladan dari Tan Malaka dan Hatta yang bisa kita baca dari karya-karya mereka.
Meski mereka menjadi tokoh politik dan partai, yang paling banyak mereka ajarkan adalah literasi politik, memberikan pemahaman politik, mengajarkan rakyat untuk kritis terhadap politik, dan hak-kewajiban rakyat dalam politik.
Dalam banyak hal, manusia yang tidak tahu tentang politik sering tidak tahu cara bertindak dan berjuang untuk masyarakatnya, baik dalam bidang penghidupan (material) dan kehidupan (spiritual).
Tanpa pendidikan politik (sejak dini), pendidikan-pengajaran hanya bisa menghasilkan manusia yang lembek dan lemah untuk berjuang, manusia yang tak kuat menderita dan berjuang untuk orang lain.
**** Sumber : Kolom/artikel Tempo.co
