Oleh/ Fotografer : John Doddy Hidayat.
Garut News ( Ahad, 15/03 – 2015 ).
Penyelenggaraan “Pemilihan Kepala Desa” (Pilkades) 2015 pada 216 desa secara serentak atawa massal di Kabupaten Garut, Jawa Barat, bisa dijadikan salah satu momentum meningkatkan ketahanan pangan.
Helatan yang diagendakan berlangsung 21 Mei mendatang tersebut, dapat ditambahkan syarat bagi setiap seluruh kepala desa terpilih, kudu mewujudkan lumbung pangan desa yang memadai.
Dengan menampung produk tanaman pangan masyarakat desanya, bersumber dari penyisihan keuangan desa, dan dikelola badan usaha milik desa.
Lantaran meski keberadaan dan pentingnya peranan badan usaha milik desa, serta perlu terdapatnya lumbung desa itu, selama ini terdapat regulasinya.
Tetapi pentingnya penegasan pada salah satu persyaratan bagi setiap kepala desa terpilih, dipastikan bisa menjamin ketersediaan sekaligus penguatan ketahanan pangan pada masing-masing desa.
Tak hanya lumbung pangan menghimpun ketersediaan hasil produksi berupa “gabah kering giling” (GKG), melainkan juga beragam jenis produk pangan lainnya yang bisa dilakukan diversifikasi pangan.
Sebab selama ini pula, hampir setiap tahun produksi beras Kabupaten Garut mengalami surplus, tetapi konsumsi masyarakat termasuk kalangan petani produsennya malahan tidak surplus.
Melainkan masih banyak bahkan cenderung bertambahnya masyarakat yang terpaksa mengonsumsi “beras masyarakat miskin” atawa Raskin, maupun terpaksa mengonsumsi beras medium atau berharga murah.
Menyusul kualitas produk beras lokal, justru selama ini banyak dijual ke luar kabupaten, banyak di antaranya dilakukan kalangan pedagang pengepul, atawa bandar “beas”.
Juga banyaknya petani produsen selama ini terjerat praktek ijon, mereka nyaris bernasib seperti buruh tani lainnya, penghasilannya pun relatif kecil lantaran tak memiliki daya tawar.
Sehingga jika setiap desa memiliki lumbung pangan dikelola profesional badan usaha desa, dipastikan bisa menampung produk petani dengan harga memadai.
Kemudian bisa dimanfaatkan kembali jika terjadi paceklik, kemudian masyarakat dan kalangan petani produsen pun bisa mengonsumsi produknya sendiri.
Tak seperti selama ini, banyak penduduk Kabupaten Garut terpaksa mengonsumsi Raskin, yang kerap berasnya berkondisi lebih layak untuk pakan ternak.
Dalam pada itu, Pilkades Serentak gelombang pertama 2015 ini, merupakan kejadian kali pertama dalam sejarah pemerintahan di Kabupaten Garut.
Insya Allah. Kita sudah siapkan berbagai hal. Termasuk beberapa hal menyangkut kerawanan selama Pilkades Serentak kudu diantisipasi, kata Wabup Helmi Budiman.
Sesuai tahapan, desa-desa akan menggelar Pilkades Serentak sibuk melakukan pembentukan Panitia Pemilihan Kades oleh masing-masing “Badan Perwakilan Desa” (BPD).
Pengumuman dan pendaftaran bakal calon (balon) kades baru dibuka pada 27 Maret hingga 9 April mendatang, dalam Pilkades Serentak gelombang pertama tersebut tak ada satu pun calon atau balon kades incumbent atawa petahana.
Sehingga tak ada keharusan bagi balon mengajukan cuti saat mendaftarkan diri, kendati sebelumnya merupakan kades di desa bersangkutan.
Dari 216 desa peserta Pilkades Serentak itu, terdapat 211 desa di antaranya diketahui jabatan kadesnya berakhir.
Sedangkan lima desa lainnya memohon dimasukkan dalam Pilkades Serentak gelombang pertama 2015 sebab jabatan kadesnya kosong karena berbagai hal.
Di antaranya kades meninggal dunia, maupun kades terkena kasus hukum mengharuskan ada pergantian kades.
Jadi tak ada kades incumbent. Dan Pilkades Serentak di Garut ini mungkin paling banyak se-Indonesia dibandingkan daerah lain.
Sebanyak 216 desa peserta Pilkades Serentak itu, tersebar pada 40 dari 42 kecamatan di Kabupaten Garut.
Hanya dua kecamatan tak menggelar Pilkades Serentak, terdiri Kecamatan Garut Kota, dan Cibalong.
Kabid Pemerintahan Desa Erwin Riyanto Nugraha katakan, biaya Pilkades ditetapkan sebesar Rp5.000 per hak pilih.
Sehingga total biaya dibutuhkan untuk pelaksanaan Pilkades Serentak di 216 desa itu mencapai sekitar Rp4,9 miliar.
Dengan asumsi, total jumlah hak pilih dalam Pilkkades Serentak mencapai sekitar 990.000. Anggaran ini disalurkan melalui bantuan keuangan pemerintah desa, dan ini di luar kebutuhan biaya pengamanan.
Menyangkut keamanan itu ada di instansi lain, katanya.
Pelaksanaan Pilkades Serentak diatur pada Peraturan Bupati Garut Nomor 113/2015 tentang Pemilihan Kades, sebagai penjabaran Perda Kabupaten Garut Nomor 18/2014 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, katanya.
********
Noel, Jdh.
