Garut News ( Jum’at, 14/02 – 2014 ).
Ia nekat ke luar negeri ketika rakyatnya menghadapi banjir hebat.
Sikap tak sensitif, dan kurang peduli terhadap persoalan rakyat seperti ini menghinggapi banyak bupati dan wali kota.
Persoalannya bukan sekadar kepantasan seorang pemimpin seharusnya berada di tengah rakyatnya sedang menderita.
Kepala daerah yang baik, tentu berusaha melihat akar persoalan banjir di daerahnya justru ketika bencana ini datang.
Ia juga bisa mengamati apakah upaya pencegahan dilakukan cukup efektif, dan berusaha mencari terobosan baru.
Setelah banjir pun, banyak perlu diurus seorang kepala daerah, dimulai membersihkan kawasan terkena lumpur dan sampah.
Belum lagi urusan memerbaiki jalan-jalan rusak.
Hal ini membuat argumen juru bicara Bupati Neneng, kepergiannya ke Amerika tak menggunakan anggaran daerah, menjadi kurang relevan.
Apalagi di sana ia hanya ingin menghadiri sebuah seminar.
Begitu pula penjelasan, kepergian ke luar negeri itu mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri.
Soalnya, ketentuan administratif ini tak mungkin bisa mendeteksi apakah seorang kepala daerah memiliki urusan lebih penting di daerahnya.
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011, kepergian pejabat daerah memang kudu dengan meminta izin kepada Menteri atawa Presiden.
Hanya, izin justru lebih sering dipakai sebagai tameng bagi banyak kepala daerah pergi ke luar negeri beralasan studi banding, belajar, atau seminar.
Padahal, umumnya, mereka lebih banyak memanfaatkannya jalan-jalan, bahkan membawa keluarga.
Jangan heran apabila banyak kepala daerah mengalokasikan anggaran amat besar lawatan ke luar negeri.
Wali Kota Balikpapan, misalnya, memiliki anggaran Rp1 miliar bepergian ke luar negeri.
Angka ini pun dipangkas dari usulan mencapai Rp1,8 miliar dalam rancangan anggaran daerah.
Besarnya anggaran khusus kepala daerah itu jelas pemborosan.
Perilaku kepala daerah biasanya pula diikuti anak buahnya dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Mereka pun kemudian ramai-ramai menciptakan kegiatan ke luar negeri dengan anggaran cukup besar.
Jangan kaget apabila para petinggi daerah sering pergi ke Thailand, Jepang, atau Amerika.
Penghamburan anggaran bersama-sama biasanya justru membuat posisi kepala daerah aman karena DPRD menjadi jinak.
Boleh jadi, Bupati Neneng pun menikmati kenyamanan politik serupa sehingga leluasa ke luar negeri tanpa ada mengkritik, dan mengusik kekuasaannya.
Itulah pentingnya publik mengawasi kepala daerah.
Jika anggota DPRD tak sanggup lagi mengontrol bupati atawa wali kota, sebaiknya ia tak dipilih lagi pada pemilu mendatang.
******
Opini/Tempo.co
