Garut News ( Selasa, 22/04 – 2014 ).
Pemblokadean kereta api Argo Dwipangga di Stasiun Bekasi mencerminkan amburadulnya manajemen perjalanan perkeretaapian di Indonesia.
Kamis pekan lalu, kereta api jurusan Solo ini nyaris empat jam disandera penumpang Commuter Line.
Mereka memprotes keterlambatan kereta Jabodetabek berulang kali terjadi.
Terlalu seringnya keterlambatan itu terjadi lantaran jalur Bekasi-Jakarta sangat padat pada pagi, dan sore.
Beda dengan jalur Jakarta-Bogor, kereta api jarak jauh bersaling-silang Commuter Line melewati jalur Bekasi-Jakarta.
Dalam posisi seperti itu, kereta Jabodetabek sering dikalahkan.
Kondisi itulah membuat penumpang kesal.
Kekesalan penumpang Commuter Line ini bisa dipahami sebab PT Kereta Api Indonesia, dan PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) sepertinya tak mampu menyelesaikan masalah itu.
Padahal manajemen perjalanan kereta jarak jauh, dan kereta Jabodetabek berada di satu tangan.
Ditambah pelbagai masalah teknis, seperti pantograf atawa sinyal rusak, lengkap sudah penderitaan penumpang Jabodetabek.
Kudu diakui, banyak hal positif dilakukan manajemen KAI.
Jumlah perjalanan Commuter Line terus ditambah.
Pada April tahun lalu, misalnya, jumlah perjalanan meningkat dari 514 menjadi 575 per hari.
Kenyamanan juga lebih baik setelah stasiun steril dari pedang kaki lima.
Seluruh kereta kini berpenyejuk udara dengan tarif sangat murah.
Sayangnya, ketepatan dan keamanan perjalanan masih menjadi kelemahan manajemen PT KAI, dan anak perusahaannya, KCJ.
Kejadian di Bekasi bukanlah pertama kali.
Sebelumnya, penumpang Commuter beberapa kali menduduki rel lantaran kereta terlambat melewati batas.
Penumpang kesal sebab mereka dirugikan tanpa kompensasi apa pun.
Pemerintah memang merancang jalur ganda-berganda (double double track) Manggarai-Bekasi mengatasi masalah itu.
Namun, sebagaimana proyek infrastruktur lain, pembangunan jalur ini juga sangat lambat.
Sampai kini, proses pembebasan lahan proyek berinvestasi Rp8,5 triliun itu masih belum selesai.
Meski demikian, tak berarti perbaikan manajemen perjalanan tersebut kudu menunggu selesainya proyek ini.
Tak bisa tidak, pemimpin perusahaan pelat merah ini mesti memprioritaskan perbaikan manajemen perjalanan agar kejadian di Bekasi tak terulang.
Pada perusahaan sejenis di mana pun, ketepatan perjalanan, keamanan, dan kenyamanan, tiga standar kudu dipenuhi.
Perbaikan itu harus tuntas.
Selama ini sering terjadi, perbaikan hanya dilakukan jika ada unjuk rasa yang “keras”.
Seperti terjadi tiga hari terakhir.
Setelah blokade itu, perjalanan kereta tepat waktu.
Tetapi tak ada bisa menjamin apakah kondisi seperti saat ini bertahan jangka panjang.
Bukan tak mungkin keterlambatan serupa kembali terjadi.
Penumpang juga tak bisa seenaknya memblokade rel kereta.
Blokade tak hanya merugikan PT KAI, melainkan juga penumpang Argo Dwipangga.
Polisi sebaiknya mengusut tuntas tindakan anarkistis ini.
Apa pun alasannya, tindakan mereka tak bisa dibenarkan.
******
Opini/Tempo.co
