Garut News ( Selasa, 13/01 – 2015 ).
Setuju para PNS bertugas menjadi camat mendapat perhatian dinaikkannya besaran “Tambahan Penghasilan Pegawai” (TPP). Juga setuju para camat diberi kendaraan dinas jenis Toyota Rush.
Tetapi, kenaikan TPP tersebut kudu sesuai peraturan sehingga tak menabrak kebijakan lain.
Demikian seruan Peneliti “Masyarakat Peduli Anggaran Garut” (MAPAG) Haryono, mengemukakan pula selama ini perhatian Pemkab kurang memerhatikan kesejahteraan para camat dibandingkan PNS di SKPD.
“Padahal dinas teknis, termasuk camat, lebih membutuhkan lantaran dihadapkan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” katanya, Selasa (13/1/2015)
Meski demikian, rencana kenaikan TPP dan pengadaan mobil dinas tetap harus dikritisi. Apalagi, kata dia, selama ini Bupati Rudy Gunawan kerap mengatakan anggaran Pemkab terbatas.
Menurutnya, jika menelisik “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah” (RPJMD) 2015-2019, belanja modal APBD 2015 hanya Rp400 miliar.
Sekitar Rp300 miliar di antaranya dialokasikan pembangunan sarana prasarana infrastruktur.
Sehingga hanya Rp100 miliar dialokasikan kegiatan lain terkait pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, dan daya beli.
Ungkapan senada dikatakan Sekjen “Garut Governance Watch” (G2W), Dedi Rosadi. Menurutnya, kenaikan TPP tak bermasalah selama adanya peningkatan kualitas capaian kinerja.
“Kami lihat sampai kini masih ada camat tak mengetahui tugas pokok dan fungsinya. Kecamatan jarang jemput bola melakukan pembinaan desa. Justru sebaliknya, desa datang ke kecamatan. Kalau seperti itu, lebih baik anggaran mobdin ditambahkan ke desa sebagai ujung tombak pemberdayaan masyarakat,” kata dia.
Anggota Fraksi Golkar DPRD Uum Suhartini mengaku setuju rencana kenaikan TPP dan mobil dinas camat.
Namun mantan Camat itu, mengingatkan agar besaran TPP tak disamaratakan bagi semua camat sebab jarak dan kondisi geografis kecamatannya berbeda-beda.
********
Noel, Jdh.
