“Kadisdik Berjanji Segera Selenggarakan Evaluasi”
Esay/Fotografer : John Doddy Hidayat
Garut News ( Selasa, 26/07 – 2016 ).
Penduduk Kabupaten Garut, Jawa Barat, kini sangat diresahkan begitu mahalnya biaya pendidikan, tetapi Pemkab setempat, Disdik, juga pengawas pendidikan seakan mengabaikan pasal 8 (2) Permendikbud N0. 44/2012.
Maka “Himpunan Mahasiswa Islam” (HMI) Cabang Garut ketika berunjukrasa di luar pintu gerbang Disdik setempat, mengusulkan agar secepatnya dilakukan repormasi total birokrasi.
Pengunjukrasa dengan koordinator lapangan Yopi Effendi, Selasa (26/07-2016), juga mengemukakan pada 2015 terdapat pengangkatan kepala sekolah dilakukan Disdik, namun dalam pengangkatan kepala sekolah itu, terdapat permasalahan-permasalahan dinilai bertentangan dengan aturan.
Pada 2015 ungkap pengunjukrasa, ada pengangkatan kepala sekolah dilakukan Disdik. Namun bertentangan dengan aturan, dan diindikasikan terdapat unsur intimidasi, serta iming-iming jabatan terhadap calon kepala sekolah dilakukan oknum Diosdik, sehingga diduga Disdik lakukan tindakan KKN.
Bahkan diduga pula, ada beberapa pejabat melakukan tindakan amoral yang hingga kini belum diketahui kejelasan tindak lanjutnya.
Selain itu, diindikasikan terdapat pemotongan tunjangan khusus Gurdacil, jangan sampai yang tak mengajar malahan mendapat tunjangan, termasuk hanya orang-orang dekat dengan Disdik.
Disdik pun seakan tak pro terhadap masyarakat miskin, hanya pro pada orang-orang tertentu, maka adanya permasalahan-permasalahan di dalam tubuh Disdik harus cepat diperbaiki. HMI juga mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama mengontrol dan mengevaluasi Disdik.
Selain itu pula, HMI menuntut Kepala Disdik kabupaten setempat harus segera mundur dari jabatannya, meminta tranfaransi pengangkatan kepala sekolah tahun 2015, Disdik harus cepat menyelesaikan masalah biaya pendidikan yang mahal.
Kepada inspektorat, kejaksaan, kepolisian, dan KPK supaya segara menaudit investigatif Disdik, DPRD juga dituntut segera mengevaluasi Disdik, serta menuntut bupati secepatnya melakukan reformasi total birokrasi.
“Kadisdik Berjanji Segera Selenggarakan Evaluasi”
Kepala Disdik Garut, H. Mahmud katakan apresiasi terhadap aksi unjukrasa HMI sebagai masukan yang baik, sedangkan menyangkut masalah persekolahan, segera melakukan teguran pada seluruh sekolah. Kemudian mengevaluasi intensitas pelanggarannya sebelum memberikan sanksi.
Teguran, dan sanksi diberikan diselenggarakan secara proporsional, sesuai dengan kadar pelanggaran, katanya ketika didesak pertanyaan Garut News mengenai tanggapannya terhadap unjukrasa HMI.
Mahmud mengemukakan pula, memanggil pengurus MKKS SMP, SMA, dan SMK. Sedangkan mengenai pengangkatan kepala sekolah terdapat tim, di antaranya meliputi unsur PGRI juga Dewan Pendidikan, sehingga Disdik bukanlah segalanya, kata dia.
Dikatakan, segera melakukan evaluasi, menyusul murid yang tak mampu pun diberi subsidi, sedangkan mengenai tuntutan mundur dari jabatan Kadisdik, dikemukakannya merupakan kewenangan bupati, ungkap Mahmud pula.
*******
Dalam pada itu, hingga kini masih belum diketahui jelas mengenai kapan janji kampanye Rudy Gunawan direalisasikan, yang berjanji menggratiskan biaya pendidikan.
