Garutnews ( Kamis, 07/09 – 2023 ).
Pemkab Garut mengatasi kenaikan harga beras dengan ‘operasi pasar murah’ (OPM), melalui penjualan harga beras yang lebih murah dibandingkan harga di pasaran.
“Kami mengadakan OPM, beli ke Bulog,” ujar Bupati Rudy Gunawan seusai Sosialisasi Dashboard Pengentasan Kemiskinan Ekstrem melalui Model Keuangan Inklusif di Gedung Pendopo, Kamis.
Bupati juga mengecek langsung ketersediaan, dan harga beras pada anjungan Bulog di lingkungan Pendopo sekaligus meminta langsung agar Bulog siap menggelar OPM khusus beras.
Sedangkan lokasi pelaksanaannya, dibahas Sekretaris Daerah Nurdin Yana beserta dinas terkait supaya pasar murah tersebut dirasakan langsung bisa meringankan ekonomi masyarakat.
Sedangkan besaran subsidinya Rp3 ribuan, menyubsidi harga beras Bulog Rp11 ribu yang dijual ke masyarakat menjadi Rp8 ribuan.
“Subsidinya sekitar Rp3 ribu, dari Rp11 ribu menjadi Rp8 ribu, jadi sisanya disubsidi,” katanya.
Dikatakan, anggaran OPM bersumber ‘Biaya Tak Terduga’ (BTT) 2023 mencapai Rp1 miliar, juga disiapkan dana hadiah dari Kementerian Keuangan Rp2 miliar.
“Anggaran pasar murah dari BTT Rp1 miliar, Rp2 miliar nanti dari Kemenkeu,” katanya pula.
Wakil Pemimpin Perum Bulog Ciamis Teguh Ridho Zaman mengungkapkan, pihaknya memiliki stok beras 17 ribu ton guna memasok wilayah Priangan Timur meliputi Kabupaten/Kota Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran.
Khusus di Gudang Bulog Garut, tercatat stok beras 2.900 ton dipastikan aman untuk masyarakat Garut. “Stok aman untuk operasi pasar,” kata dia.
Sebelumnya dilaporkan, Pemkab Garut mengalokasikan anggaran BTT 2023 Rp2 miliar untuk mengatasi bencana kekeringan dengan skala prioritas memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat maupun pompanisasi air ke lahan pertanian yang terdampak.
“Kita mengeluarkan Rp2 miliar untuk ‘treatment’ beberapa kegiatan mengatasi kekeringan,” ujar Sekretaris Daerah Nurdin Yana di Garut, Kamis.
Dikemukakannya, Pemkab Garut menetapkan 10 dari 42 kecamatan berstatus Tanggap Darurat Bencana Kekeringan menjadi prioritas mendapatkan pelayanan kebutuhan air bersih maupun untuk pertanian.
Anggaran ini, dinilai cukup membiayai operasional kendaraan tangki air ke daerah terdampak kekeringan, dan pipanisasi menyalurkan air dari sumbernya ke rumah-rumah warga. “Rp2 miliar ini mudah-mudahan cukup untuk Tanggap Darurat,” kata Sekda.
Dia menyatakan, Pemkab menetapkan Status Tanggap Darurat selama sepekan hingga 10 September 2023, bisa diperpanjang jika kondisi lapangan masih memerlukan perhatian pemerintah.
Upaya penanggulangan bencana kekeringan tersebut, tak hanya dilakukan Pemkab, melainkan ada dari Pemerintah Provinsi Jabar mengalokasikan anggarannya untuk bencana kekeringan.
“Tanggap darurat tahun ini beda dengan tahun kemarin, kita banyak bantuan juga dari pemerintah provinsi,” katanya.
Saat ini seluruh daerah terdampak kekeringan mendapatkan pasokan air bersih didistribusikan berkala menggunakan truk tangki air.
Kemudian, areal pertanian kekeringan juga diupayakan dengan pompanisasi dengan cara menarik air sungai ke lahan pertanian dilanda kekeringan.
“Teman-teman di lapangan melakukan pompanisasi memanfaatkan sumber ke daerah kekurangan dengan menarik airnya ke atas,” ungkap Nurdin Yana.
******
Abah John.
