Garut News ( Kamis, 25/05 – 2015 ).
Menghindari kemacetan pada jalur lintasan mudik dan balik di wilayah Garut, Pemkab setempat meminta para kusir delman, agar menghentikan aktivitas selama berlangsungnya arus mudik dan balik Lebaran Idul Fitri 1436 H/2015.
Lantaran moda angkutan delman ditengarai salah satu penyebab terjadinya kemacetan, selain pasar tumpah.
Namun kebijakan tersebut, justru kini menjadikan Pemkab “limbung” atawa kebingungan memenuhi anggaran untuk konpensasi para kusir delman itu. Sebab, Pemerintah Pusat atawa Pemprov nyaris dipastikan tak memberikan bantuan.
Sehingga penganggarannya sepenuhnya tanggung jawab Pemkab Garut.
Sedangkan dana dibutuhkan tak sedikit. Tahun lalu Pemkab Garut hanya sanggup menganggarkan sekitar Rp75-100 ribu per kusir per hari selama H-7 hingga H+7 Lebaran.
Padahal para kusir meminta sekitar Rp200 ribu per kusir per hari. Sementara jumlah kusir terkena dampak mencapai sekitar 693.
“Ini dilematis. Tanpa ada kompensasi, para kusir tentu menolak libur. Dan memang tak manusiawi, kalau diliburkan begitu saja, dari mana mereka mendapat penghasilan? Sesuai aturan, diberikan kompensasi bantuan hibah keuangan tak bisa. Kemungkinan nanti bentuknya kegiatan pembinaan,” kata Kabag Administrasi Pemerintahan Setda kabupaten setempat, Nurdin Yana, Rabu (24/06-2015).
Namun Nurdin mengaku belum mengetahui persis bentuk kegiatan seperti apa. Sebab kini penanganan delman di titik jalur lintasan mudik sepenuhnya kewenangan Dinas Perhubungan (Dishub) Garut.
Beda dengan tahun sebelumnya diserahkan pada masing-masing kecamatan berdasar pendekatan kewilayahan.
Delman terkena peliburan tersebut di antaranya tersebar di Kecamatan Balubur Limbangan, Kadungora, Leles, dan Tarogong Kaler.
Tahun sebelumnya, delman beroperasi di lintasan kawasan Malangbong juga kena kebijakan tersebut.
“Mengenai jumlah persisnya, kita belum tahu. Sebab biasanya jumlah delman beroperasi di suatu daerah itu fluktuatif,” katanya.
Kepala Dishub Garut Wahyudijaya katakan, pihaknya masih menggodok penanganan sekaligus pemberian kompensasi untuk kusir delman.
“Yang jelas, kemungkinan jalan keluarnya berbentuk kegiatan. Kita juga belum bisa menghitung kebutuhan pembiayaan. Begitu juga jumlah delman dilibatkan. Sebab tahun kemarin, data jumlah delman itu tak dipusatkan di Dishub, tetapi pada masing-masing kecamatan,” katanya.
********
Noel, Jdh.
