Ahad 21 Apr 2019 07:03 WIB
Red: Elba Damhuri
“Pemilu yang jujur akan menghasilkan pemimpin yang bertanggung jawab”
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: KH Didin Hafidhuddin
Rabu, 17 April 2019 lalu, seluruh rakyat Indonesia melaksanakan pilpres dan pileg untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota yang dilakukan secara serentak.
Setiap pemilih harus mencoblos lima macam kertas yang sudah dipersiapkan oleh panitia sesuai dengan pilihannya masing-masing secara bebas dan bertanggung jawab.
Beberapa hari sebelumnya, pemilu telah dilakukan oleh rakyat Indonesia yang tinggal di luar negeri, seperti di Malaysia, Arab Saudi, Australia, Amerika, Hong Kong, dan negara-negara lainnya. Namun, amat disayangkan pemilu di Malaysia dan di Australia berlangsung kisruh karena ketidakcermatan panitia setempat dalam melaksanakan tugasnya.
Bahkan, Bawaslu yang datang kemudian ke negara yang kisruh tersebut (Malaysia) merekomendasikan penggantian petugas setempat kepada KPU. Kita berharap semua pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilu tahun ini akan mengedepankan sikap jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Karena konsekuensi dari pemilu ini akan berdampak terhadap kondisi bangsa dan negara pada masa sekarang dan masa yang akan datang.
Pemilu yang dilaksanakan dengan jujur dan bertanggung jawab akan melahirkan pemimpin bangsa dan negara yang bertanggung jawab pula. Sebaliknya jika dilaksanakan dengan penuh kecurangan akan melahirkan pemimpin yang kurang legitimasi dari rakyat, sesuatu yang tidak boleh terjadi pada negara kita, yang sudah berkali-kali melaksanakan pemilu dengan jujur, adil, dan damai.
Masyarakat kita pun sudah sangat cerdas dalam memahami dan menilai proses-proses yang terjadi pada pemungutan suara, mulai dari TPS sampai masuk dalam data KPU. Bahkan juga sampai pada tahapan pengumuman resmi dari KPU.
Jika dilaksanakan dengan jujur dan adil, rakyat–terutama para kontenstan dan para pendukungnya–akan menerima siapa pun pemenangnya. Namun, jika tidak dilaksanakan dengan jujur dan adil, khawatir akan terjadi kekisruhan yang merusak tatanan kehidupan bangsa dan negara pada masa yang akan datang.
Mengantisipasi kemungkinan tersebut, Dewan Pertimbangan MUI bersama Dewan Pimpinan MUI (Jumat, 19 April 2019) telah mengeluarkan imbauan, seruan, serta desakan kepada penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP, agar melaksanakan seluruh tugasnya dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Karena memang itulah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemilu.
Demikian pula MUI mengimbau kepada lembaga penegakan hukum dan keamanan (Mahkamah Konstitusi, TNI, dan Polri) untuk mengemban amanah dan tanggung jawabnya dengan tidak mengedepankan kepentingan apa pun, selain kepentingan bangsa dan negara.
Pemilu dengan segala tahapannya sejatinya harus dijadikan sebagai sebuah proses pendidikan bagi masyarakat dan bangsa agar menjadi bangsa yang cerdas dan jujur. Sebab keduanya merupakan persyaratan utama untuk membangun dalam berbagai macam bidang kehidupan pada masa sekarang, apalagi masa yang akan datang.
Tanpa kecerdasan dan kejujuran, tidak mungkin kita bisa membangun masa depan yang lebih baik. Sebagai contoh, dalam Alquran dikisahkan bahwa Nabi Yusuf AS dengan timnya yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mesir ketika itu serta menjauhkan mereka dari kelaparan yang berkepanjangan karena memiliki dua sifat utama tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam QS Yusuf [12] ayat 55: “Berkata Yusuf: ‘Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang hafidz (amanah dan bertanggung jawab) serta memiliki ilmu pengetahuan”.
Demikian pula dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW menyatakan: “Kalian harus berlaku jujur karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Dan hindarilah dusta karena kedustaan itu akan menggiring kepada kejahatan dan kejahatan itu akan menjerumuskan ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaan akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah” (HR Muslim).
Sebaliknya, sifat dusta dan khianat (seperti hadis tersebut) merupakan dua sifat yang sangat membahayakan bagi masyarakat dan bangsa, apalagi jika kedua sifat ini (khianat dan dusta) dimiliki oleh orang-orang yang mendapatkan amanah jabatan publik. Allah SWT berfirman dalam QS al-Anfal [8] ayat 27-28: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allahlah pahala yang besar”.
Demikian pula firman-Nya dalam QS an-Nisa’ [4] ayat 58: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”
Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ad-Daelamy, Rasulullah SAW bersabda: “Sifat amanah dan jujur itu akan menarik rezeki, sedangkan khianat itu akan menarik (mengakibatkan) kefakiran” (HR Dailamiy).
Karena itu, kita selalu berharap, mudah-mudahan para pemimpin bangsa, pejabat publik, dan semua masyarakat akan memiliki sifat jujur, amanah, yang disertai dengan kecerdasan yang prima. Insya Allah semuanya akan menjadi modal yang kuat dalam membangun kesejahteraan bangsa yang kita cintai ini pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Kita berharap pula agar semua masyarakat tetap menjaga ketenangan dan kedamaian sambil menunggu keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang direncanakan akan diumumkan pada 20 Mei 2019.
Tidak lupa pula untuk terus-menerus berdoa dan memohon pada Allah SWT agar pemimpin bangsa pada masa yang akan datang dan seluruh jajarannya, demikian pula anggota legislatifnya, adalah orang-orang yang amanah, bertanggung jawab, dan mengedepankan kepentingan masyarakat dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompoknya. Amin. Wallahu a’lam bishawab.
********
Republika.co.id
