“Meski Bekerja Sejak Agustus 2019, Apakah harus banyak guru kembali bernasib seperti Oemar Bakri”
Garut News ( Senin, 03/12 – 2019 ).
‘Panitia Pemilihan’ (Panlih) Dewan Pendidikan Kabupaten Garut Masa Jabatan 2019-2024, tanpa mendapatkan honor meski mulai bekerja sejak Agustus lalu selain hanya memeroleh konsumsi ‘makanan dan minum’ (mamin). Mengindikasikan kuat Pemkab setempat tak memerhatikan karya mereka.
“Hingga diproduknya berita acara daftar 22 nama hasil seleksi calon anggota Dewan Pendidikan Masa Jabatan 2019-2024 di kabupaten ini, Senin (02/12-2019), tak secuil pun honorarium yang diperoleh Panlih,” ungkap Apar Rustam Efendi, S.Pd., M.Pd.
Padahal Dewan Pendidikan berfungsi meningkatkan mutu layanan pendidikan, dinilai penting dan strategis. Namun honorarium Panlihnya tak dialokasikan, ungkapnya, Selasa (03/12-2019).
Kendati bekerja keras menyeleksi sosok Dewan Pendidikan, yang di antaranya diupayakan bisa memberikan kontribusi peningkatan IPM bidang pendidikan termasuk ‘rata-rata lama sekolah’ (RLS).
Pada bagian lain keterangannya, Apar Rustam Efendi sebagai anggota Panlih antara lain katakan di daerah terpencil Kabupaten Garut, minat bersekolah sangat rendah akibat masih terbatasnya akses pendidikan.
Selain itu, banyaknya anak-anak disabilitas yang tak terfasilitasi akses pendidikan formal, padahal jumlah mereka mencapai sekitar lima persen dari totalitas penduduk kabupaten ini, ungkap Apar Rustam Efendi juga kandidat doktor ini.
Pihaknya pun kini banyak mendapatkan keluhan dari sekitar 148 guru, yang merasa mendapatkan ketidak-adilan penentuan ‘Tidak Passing Grade’.
Mereka pun banyak yang memertanyakan kepastian regulasi tentang ‘Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja’ (PPPK).
Lantaran hingga kini, regulasi untuk PPPK belum juga jelas. Padahal banyak honorer dinyatakan lolos ujian PPPK namun tak jelas keputusannya bagaimana. Belum ada kepastian Nomor Induk Pegawai, termasuk mengenai gajinya.
“Apakah harus banyak guru yang kembali bernasib seperti Oemar Bakri,” ungkap sumber lain Garut News.
Sebelumnya Garut News melaporkan, APBD Rp21,760 triliun lebih, RLS Hanya Beringsut 0,70 Tahun.
Sebagai kegagalan fatal Kabupaten Garut, Jawa Barat, selama lima tahun terakhir sangat ‘telatnya’ membangun peningkatan kualitas sumber daya manusia, berupa ketidak-mampuan meningkatkan RLS.
Lantaran, kendati kini banyak di antara warga kabupaten tersebut berpendidikan formal lulusan diploma hingga bergelar doktor, namun RLS penduduknya masih hanya bisa menamatkan ‘Sekolah Dasar’ (SD).
Bahkan berdasar komponen ‘Indeks Pembangunan Manusia’ (IPM) bersumber BPS menunjukan, selama lima/enam tahun terakhir RLS di kabupaten setempat juga hanya beringsut naik 0,70 tahun, dari 6,80 tahun (2013) menjadi 7,50 tahun (2018).
Sedangkan RLS 2018 peningkatannya dibandingkan 2017 silam pun 0,22 tahun, dari 7,28 tahun menjadi 7,50 tahun.
Dalam pada itu, capaian IPM Kabupaten Garut 2018 (65,42) meningkat 0,90 dibandingkan IPM 2017 (64,52), dengan peningkatan pertumbuhan IPM nya 0,02 dari 1,36 (2017) menjadi 1,38 (2018).
Namun selama 2015-2017, partisipasi sekolah penduduk Garut usia SD (7-12 tahun) meningkat dari 98,78 persen menjadi 99,6 persen; SMP (13-15 tahun) meningkat dari 87,05 persen menjadi 93,3 persen.
Demikian pula partisipasi penduduk umur SMA (16-18 tahun) meningkat dari 51,71 persen menjadi 64,1 persen.
Hanya nyaris pada periode sama, jumlah sekolah jenjang SD/MI, dan SMP/MTs terus mengalami penurunan. Jumlah SD/MI dari 1.827 unit menurun menjadi 1.819 unit.
Jumlah SMP/MTs menurun dari 640 unit menjadi 616 unit. Juga jumlah guru SD/MI, dan SMP/MTs mengalami penurunan. Guru SD/MI semula 16.514 orang menjadi 16.203 orang. Guru SMP/MTs dari 10.583 orang menjadi 10.031 orang.
Pada 2019, bahkan terdapat 24 SD di Garut dimerger lantaran dinilai tak efektif akibat mengalami kekurangan jumlah murid.
“Tak Berbanding Lurus”
Capaian peningkatan RLS yang hanya beringsut 0,70 selama lima/enam tahun terakhir, dipastikan tak berbanding lurus dengan besarnya total pasokan alokasi dana APBD 2013 hingga 2018 di Kabupaten Garut yang mencapai Rp21,760 triliun lebih.
Terdiri APBD Garut 2013 menjadi Rp2,7 triliun, APBD 2014 (sekitar Rp3,793 triliun), APBD 2015 (Rp3.725.596.591.093), APBD 2016 bernilai total Rp3.742.883.308.433,15.
Kemudian APBD 2017 mencapai Rp 3,7 triliun, serta APBD 2018 Garut Rp4,1 triliun, sedangkan APBD 2019 pascaperubahan mencapai Rp4,811 triliun.
*******
Esay/Fotografer : John Doddy Hidayat.
