Esay/Fotografer : John Doddy Hidayat.
Garut News ( Jum’at, 02/10 – 2015 ).
Produk pertanian tanaman keras berupa petai dari wilayah Kecamatan Cisompet, Garut. Ternyata selama ini kerap menembus pangsa Pasar Majalaya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Husein Ja’far Al-Hadar, penulis
Ilustrasi Fotografer : John Doddy Hidayat.
Garut News ( Jum’at, 02/10 – 2015 ).
Insiden jatuhnya crane di Masjidil Haram ternyata bukan yang terakhir dalam musim haji kali ini. Selanjutnya, Mina berguncang. Tragedi seperti yang terjadi pada 1987, 1990, 1994, 1997, dan 2006 terjadi kembali di Mina 2015.
Bahkan “Tragedi Mina 2015” ini termasuk yang terbesar kedua dalam sejarah tragedi di sana. Sekitar 717 anggota jemaah haji syahid dan 800 anggota jemaah haji lainnya luka-luka akibat tragedi itu.
Ade Wahyudi, Managing Director Katadata
Ilustrasi Fotografer : John Doddy Hidayat.
Garut News ( Jum’at, 02/10 – 2015 ).
Indonesia adalah “raksasa teknologi digital Asia yang sedang tertidur”. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa adalah pasar yang besar. Pengguna smartphone Indonesia juga bertumbuh dengan pesat.
Lembaga riset digital marketing Emarketer memperkirakan pada 2018 jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang.
Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika.
Garut News ( Kamis, 01/10 – 2015 ).
Kini banyak pelanggan PDAM Tirta Intan Kabupaten Garut “meradang” lantaran tagihan rekening pembayaran air untuk dua bulan terakhir tiba-tiba melonjak dua kali lipat dibandingkan biasanya.
Padahal mereka melakukan ragam penghematan penggunaan air sejak memasuki musim kemarau. Apalagi pasokan air dari PDAM kerap mengalami gangguan, bahkan tak mengalir sama sekali selama beberapa hari.
Garut News ( Kamis, 01/10 – 2015 ).
Terpaksa Pemkab Garut tunda pelaksanaan sekitar 123 paket lelang bernilai mencapai Rp25 miliar, lantaran rentang waktunya mepet pada akhir tahun.
Maka hingga kini, dari sekitar 260 paket lelang kegiatan pembangunan infrastruktur, hanya sekitar 53% terserap atawa direalisasikan.
Kepala Unit Layanan Pengadaan kabupaten setempat juga Kabag Administrasi Pembangunan Setda Achmad Marsuli katakan, ratusan paket lelang tersebut terdapat pada lingkungan “Dinas Tata Ruang dan Permukiman” (Distarkim), “Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar” (Disperindagpas), serta Dinas Binamarga.
“Saya tak ingin gegabah memaksakan lelang. Lebih baik ditunda pelaksanaannya,” tandas Achmad Marsuli, Kamis (01/10-2015).
Selain waktu mepet, ungkapnya, beberapa paket juga kudu mengalami perubahan perencanaan. Khususnya paket-paket APBD 2015 murni yang dipaksakan dimasukkan pada APBD Perubahan.
Dikemukakan tak ingin mengambil risiko. Para kepala SKPD juga diminta tak memaksakan diri melakukan pelelangan menjelang akhir tahun.
Dikatakan pula, paket lelang tak terserap dan terpaksa ditunda itu, di antaranya berupa program sanitasi pada lingkungan Distarkim senilai Rp21 miliar, pembangunan Pasar Rakyat Bungbulang, dan Mekarmukti senilai Rp2,3 miliar, serta satu paket lelang pada lingkungan Dinas Binamarga.
Dia pun khawatir adanya penunjukkan langsung di beberapa paket pembangunan fisik pada sejumlah SKPD. Sebab dia menduga pelaksanaan, dan pengawasannya sangat lemah. Terutama lantaran jumlahnya sangat banyak, mencapai ribuan paket kegiatan.
“Paket lelang di ULP hanya 260 paket tahun ini. Sedangkan paket penunjukan langsung pada masing-masing SKPD terdapat ribuan. Pelaksanaan dan pengawasannya seperti apa? Jelas tak sebanding. Sehingga dalam APBD Perubahan kami harus mengambil risiko, paket lelangnya ditunda,” beber Marsuli.
Diharapkan para kepala SKPD bisa memercepat realisasi seluruh kegiatan pembangunan fisiknya. Sehingga evaluasi serta serapan anggaran dapat lebih maksimal dibandingkan tahun sebelumnya, imbuhnya pula.
********
Noel, Jdh.
Hifdzil Alim, Periset di Pukat UGM Yogyakarta
Ilustrasi Fotografer : John Doddy Hidayat.
Garut News ( Kamis, 01/10 – 2015 ).
Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah, sekali lagi, dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 79/PUU-XII/2014 memberikan otoritas bagi DPD sebagai kamar kedua dalam lembaga perwakilan. Pengadilan konstitusi dalam kasus ini konsisten dalam keyakinannya.
Ilustrasi Fotografer : John Doddy Hidayat.
Garut News ( Kamis, 01/10 – 2015 ).
Dewan Perwakilan Rakyat wajib menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang mengembalikan wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam mengusulkan dan membahas rancangan undang-undang (RUU). Untuk setiap RUU yang terkait dengan daerah, peran DPD tak boleh diabaikan karena merekalah representasi kepentingan daerah dalam proses politik di parlemen.
