Selasa , 12 December 2017, 06:45 WIB
Red: Elba Damhuri
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: M Luthfi Hamidi, High Degree Research Student, Griffith University, Dosen STEI SEBI
Kebijakan Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dengan memindahkan kedutaan besarnya ke kota suci itu, bukan saja memicu sentimen negatif dunia, tapi sekaligus menggelorakan perlawanan atas ‘pemerkosaan’ keadilan yang sudah diperjuangkan rakyat Palestina hampir 70 tahun melalui diplomasi.
Keputusan Trump itu juga berkesan memberikan hak eksklusif bagi Yahudi, yang berarti ‘menjarah’ hak umat Islam dan Kristiani atas Kota Suci Yurusalem. AS yang sebelumnya sebagai ‘penengah’ kini tidak malu-malu lagi menunjukkan keberpihakan kepada eksistensi Israel.
The New York Times (6/12) mengutip pernyataan Paus Fransiskus. ”Saya tidak lagi bisa tingal diam”. Masih dari sumber yang sama, Uni Eropa menilai kebijakan AS ini jadi perhatian serius. Lebih khusus lagi, Inggris, Prancis, dan Jerman menilai itu kebijakan yang keliru.
Rusia menyebut langkah itu ‘melawan akal sehat’. Sementara para pemimpin dunia Islam, termasuk Presiden Joko Widodo, mengecam keras sikap AS.
Organisasi Konferensi Islam (OKI)–-pada tahun 2011 di Astana, diubah namanya menjadi Organisasi Kerja sama Islam–-dalam rilisnya akan memanggil para pemimpin dari 57 negara anggota untuk melakukan pertemuan puncak luar biasa di Istanbul, Turki, 12-13 Desember 2017.
Tujuannya, apalagi kalau bukan membahas dan menyikapi reperkusi AS yang bisa menyulut eskalasi ketegangan dan konflik bukan lagi antara Palestina-Israel, tapi melibatkan 1,7 miliar Muslim dunia terhadap Israel.
Pertanyaannya, mampukah OKI kali ini menekan AS?
Atau seperti biasa, keputusan yang akan dilahirkan dari pertemuan puncak itu sekadar gertak sambal yang tidak punya pengaruh ekonomi-politis bagi AS dan Israel?
Media terkemuka Israel, Haaretz (9/12) dalam kolom analisisnya mengejek dan merasa jemawa menyebut, bangsa Arab tidak memiliki kekuatan apa-apa menghadapi Trump, kecuali melalui kata-kata. Sebuah penghinaan yang oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sudah melewati ‘garis merah’ kesabaran dunia Islam.
Posisi OKI
OKI lahir dalam pertemuan antarpara pimpinan negara-negara Islam di Rabat, 22-25 September 1969. Pertemuan itu menyusul aksi pembakaran Masjid Al-Aqsa di bawah pendudukan Israel. Semangat pembelaan Al-Aqsa itulah yang menjadi platform pemersatu dunia Islam saat itu.
Kini, sikap Trump yang merenggut Yerusalem dari pangkuan Palestina, seperti kembali menghidupkan memori lama. Namun harus diakui, negara-negara OKI saat ini seperti kurang mendapatkan panggung di dunia internasional.
Salah satu penyebabnya, masih banyak di antara mereka yang bergulat dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Dari 57 anggota OKI, menurut catatan OIC Economic Outlook, 2015, kontribusinya kepada perekonomian dunia baru sekitar 15 persen dari total output global.
Angka ini sebetulnya sudah sedikit meningkat dari posisi pada tahun 2003, yang hanya mencapai 13,11 persen. Padahal, kawasan negara OKI dianugerahi kekayaan melimpah, 50 persen sumber minyak dan 40 persen bahan material yang diekspor ke seluruh dunia.
Sayangnya, pertumbuhan ekonomi negara-negara OKI masih belum seperti yang diharapkan, baru sekitar 3,8 persen (2014). Struktur ekonomi terutama didukung oleh sektor jasa (47,5 persen), disusul sektor industri (42,2 persen).
Sementara itu, sektor pertanian konstribusinya mulai berkurang dari 12,6 persen pada 2000 menjadi 10,3 persen pada 2013. Masalah laten yang sulit dikendalikan di negara-negara OKI adalah pengangguran.
Selama periode 2000-2014, tingkat pengangguran di negara OKI berkisar 7,8 persen hingga 9,1 persen, dengan tingkat pengangguran terparah diduduki Palestina (26,2 persen). Sangat mudah dipahami karena negara ini disibukkan dengan perjuangan melawan Israel.
Muruah OKI yang masih jauh dari harapan, ditambah kerja sama di antara negara-negara OKI, seperti mengalami stagnasi perkembangan, perlu dilecut faktor luar yang akan mempercepat, mempersatukan, paling tidak memberikan dorongan moral.
Dalam konteks penyelamatan Yerusalem dari hegemoni kebijkan Trump, diharapkan muncul negara yang mampu menyuarakan kepentingan mereka ketika berhadapan dengan kekuatan luar. Untuk menjadi lokomotif bagi dunia Islam, hemat penulis paling tidak ada tiga kriteria.
Pertama, kinerja ekonomi negara tersebut harus terbukti memiliki catatan mengesankan, yang bisa ditularkan atau paling tidak menjadi model bagi negara-negara yang hendak didukungnya. Kedua, visi yang jelas dan menggetarkan bagi kebangkitan Islam. Dan terakhir, kepemimpinan yang mendukung.
Dalam konteks kinerja ekonomi (Produk Domestik Bruto/GDP, 2015), Indonesia adalah yang tertinggi konstribusinya di OKI mencapai 16,5 persen disusul secara berurutan oleh Arab Saudi (9,9 persen), Turki (9,3 persen), dan Iran (8,2 persen).
Namun, dari aspek GDP per kapita (2016), dari keempat negara ini, Saudi memimpin (21.395 dolar AS), disusul Turki (14.071 dolar AS), Iran (5.757 dolar AS), dan Indonesia (3974 dolar AS). Dalam kaitan pendapatan per kapita ini, Bank Dunia (2014) memberikan catatan khusus untuk Turki.
Dalam waktu kurang dari satu dekade, pendapatan per kapita melonjak tiga kali lipat menembus 10 ribu dolar AS. Kemiskinan ekstrem di Turki juga merosot dari 13 menjadi 4,5 persen.
Sejak krisis ekonomi global (2008), negeri yang pernah disekulerkan Kemal Ataturk ini berhasil menciptakan lapangan kerja untuk 6,3 juta rakyatnya, meskipun dilaporkan pengangguran mendekati dua digit.
Turki yang dulu diolok-olok dengan sebutan Si Tua yang Sakit, belakangan disebut-sebut sebagai China of Europe (CNBC, 2013). Turki berhasil membawa pertumbuhan ekonomi yang spektakuler di antara negara maju, tertinggi kedua setelah Cina.
Visi ekonomi
Terkait visi ke depan pembangunan ekonomi, Turki mungkin salah satu yang paling determinatif di antara negara OKI. Turki mencanangkan 2023 Vision.
Dalam rancangan ini, negara bekas Ottoman ini mencanangkan bisa meningkatkan GDP-nya hingga menembus 2 triliun dolar AS, dengan pendapatan per kapita diproyeksikan tembus 25 ribu dolar AS, pengangguran dipangkas tinggal kira-kira lima persen.
Apakah kebijakan itu masuk akal? Sebagian pengamat memprediksikan, visi itu terlalu optimistis dan baru bakal bisa dicapai bila Turki konsisten bisa mencapai pertumbuhan di atas enam persen. Angka pertumbuhan yang bahkan, sangat sulit dicapai negara sekelas Jerman.
Lepas dari penilaian itu, Uni Eropa sendiri merupakan mitra dagang terbesar Turki. Dokumen Evaluation of the EU-Turkey Custom Union (2014), memberikan catatan penting. Pertama, perdagangan dengan Turki sejak tahun 1996 melonjak empat kali lipat.
Sementara, ekspor Turki ke negara lainnya naik lima kali lipat. Ekspor Turki juga mengalami peningkatan tidak sekadar hasil pertanian, tetapi meliputi mobil, mesin, dan tekstil. Kedua, Turki menarik minat investor Eropa.
Tidak kurang dua per tiga dana investasi langsung PMA berasal dari Eropa (Belanda, Austria, Inggris, Luksemburg, Jerman, dan Spanyol), menyusul kemudian Timur Tengah. Pada 2007, nilai PMA di Turki mencapai 19,1 miliar dolar AS.
Namun, jumlah ini terpangkas hampir separuhnya pada 2010. Dana yang masuk ke Turki ini sebagian besar dialokasikan untuk sektor jasa dan manufaktur. Raksasa industri, seperti Mercedez, Bosch, dan Toyota di antara yang turut serta.
Ketiga, Turki dianggap memiliki posisi geografis strategis. Belum lagi ditambah pertumbuhan angkatan kerja yang dinamis dan meningkatnya infrastruktur yang mendukung lalu lintas logistik lebih efisien. Keempat, produk ekspor Turki diakui mendapatkan nilai tambah teknologi yang cukup tinggi.
Faktor kepemimpinan
Faktor kepemimpinan, yakni yang cekatan dalam merespons problem keumatan global, menjadi penting, karena mustahil bisa menjadi pendorong bagi negara OKI bila di dalam membenahi negaranya sendiri masih belum beres.
Bagaimana dengan Saudi, Indonesia, Iran, dan Turki? Saudi mungkin salah satu yang paling banyak sumbangsihnya untuk problem keumatan. Namun, dalam kepemimpinan global, perannya kurang tampak.
Sementara Iran, agak sulit diharapkan setelah dikucilkan dari perdagangan internasional terkait, dugaan kepemilikan nuklirnya, di samping ideologi Syiahnya. Indonesia, sebetulnya menjadi kuda hitam.
Dengan basis populasi Muslim terbesar dan kekuatan ekonomi yang tidak diragukan, sayangnya kepemimpinannya dinilai kurang memenuhi visi keumatan. Kasus 100 ribu pengungsi Rohingya dari Myanmar, yang menjadi manusia perahu, salah satu yang mencolok.
Meskipun memberikan bantuan kemanusiaan, sikap pemerintah melarang mereka merapat. Berbeda sekali dengan Pemerintah Turki yang mengirimkan First Lady Emine Erdogan, ke perbatasan Bangladesh-Myanmar untuk mengantarkan secara langsung 10 ribu ton bantuan pangan.
Mereka juga yang menerima 1,7 juta pengungsi Suriah di wilayahnya, memberikan perlindungan bahkan menyediakan pekerjaan. Tak heran bila Khaled Meshal, petinggi Hamas, suatu ketika menggelari Turki di bawah Erdogan sebagai a source of strength for all Muslims.
Misi menyelamatkan Yerusalem dari penguasaan penuh Israel, tentu tidak mungkin dipikul hanya satu atau beberapa negara Islam. Karena itu, OKI perlu diperkuat dan dipererat kerja samanya. Dalam konteks ini, Turki diharapkan menjadi penarik gerbong negara OKI membebaskan Yerusalem, sebagaimana dulu Sultan Muhammad Al Fatih membebaskan Konstantinopel.
Dari uraian di atas, tidak bisa disangkal, Turki memang lebih berpotensi dan memenuhi kriteria untuk menjadi lokomotif ekonomi dunia Islam.Meskipun di dalam negeri tetap harus membenahi politik dan kudeta.
Lima tahun ke depan adalah waktu krusial pembuktian apakah negeri yang pernah membebaskan Konstantinopel ini akan mengulang sejarah dan menjadi simbol pemersatu dunia Islam. Turki dan Barat punya ketergantungan.
Bagi Turki, Barat (Eropa dan sekutunya), adalah sumber bagi pertumbuhan ekonomi Turki. Barat menganggap Turki sangat berharga karena Turki dianggap bisa menjadi faktor penentu mengendalikan konflik-konflik di Timur Tengah. Namun, Turki tidak bisa dijadikan boneka.
Erdogan paham betul, bila Barat mau mendapatkan kepentingan mereka di Timur Tengah terpelihara, bukan dengan cara mereka, tapi cara Turki.
******
Republika.co.id
