Garut News ( Selasa, 06/01 – 2015 ).
Presiden Joko Widodo menginginkan Indonesia kudu berswasembada beras dalam waktu tiga tahun. Ia bahkan bakal memecat Menteri Pertanian Amran Sulaiman apabila tak mencapai target itu.
Keinginan ini tak ada salahnya, tetapi pemerintah mesti menyiapkan sungguh-sungguh sarana dan prasarana pendukung program ambisius itu.
Indonesia pernah mencapai swasembada beras pada 1984. Namun setelah itu banyak infrastruktur pertanian, seperti irigasi dan waduk, dibiarkan rusak.
Faktor pendukung lain, seperti pasokan benih dan pupuk, juga tak dijamin. Penambahan sawah baru nyaris tak ada.
Kalaupun ada pencetakan sawah baru, jumlahnya jauh lebih kecil dibanding sawah berubah menjadi perumahan atawa kawasan industri.
Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono tak mampu membereskan semua masalah itu, sehingga program swasembada beras pada 2014 gagal.
Pengadaan pupuk dan benih murah untuk membantu petani justru menjadi ladang korupsi. Pemerintah juga tak berhasil membenahi irigasi, sehingga ongkos produksi pertanian amat tinggi dan kurang menarik dari hitungan bisnis.
Mungkin, kelebihan pemerintah kali ini terutama dalam hal semangat, lantaran swasembada beras termasuk program kunci pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dalam kampanye pemilihan presiden lalu.
Setelah menghapus sebagian subsidi bahan bakar minyak, pemerintah juga mempunyai ruang fiskal untuk mendanai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan waduk dan irigasi.
Perbedaan situasi itu membuat impian Jokowi bukan tak mungkin bisa terwujud. Menteri Amran Sulaiman menghitung, untuk mencapai swasembada beras, produksi padi nasional kudu mencapai 73 juta ton per tahun.
Menurut Badan Pusat Statistik, produksi padi 2014 mencapai 69,9 juta ton gabah, turun 2 persen dari 71,3 juta ton pada 2013.
Hanya, untuk menggenjot produksi padi, tetap diperlukan perencanaan matang. Infrastruktur pertanian, seperti waduk dan irigasi, harus dibangun sejak sekarang agar segera bisa dipetik hasilnya pada tahun kedua dan ketiga.
Begitu pula penyediaan lahan padi yang lebih luas dengan menciptakan sawah-sawah baru. Syukur apabila program reformasi agraria bisa mulai dirintis agar para petani memiliki sawah lebih luas sehingga lebih efisien.
Selama ini lahan pertanian kita tak pernah bertambah. Justru sawah-sawah subur diuruk dan ditanami beton, sehingga berubah fungsi menjadi perumahan atau pabrik.
Infrastruktur irigasi kita mengalami kerusakan sekitar 52 persen dan tak pernah diperbaiki lagi sejak 50 tahun silam.
Inovasi teknologi produksi pertanian juga tak berkembang sebab anggaran riset sangat terbatas.
Jika semua masalah penting itu bisa diatasi pada tahun pertama, niscaya swasembada beras bisa berhasil. Pengadaan pupuk dan bibit, kendati bukan persoalan yang mudah, tak memerlukan waktu lama untuk membenahi.
Lain halnya dengan mencetak sawah dan membangun waduk, yang memerlukan waktu lebih lama.
Opini Tempo.co
