Garut News ( Senin, 28/04 – 2014 ).
Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengusut korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik.
Pembongkaran skandal ini diharapkan mengungkap kongkalikong klasik-politikus, pejabat, dan pengusaha-dalam menggangsir anggaran negara lewat proyek pengadaan.
Kemajuan pengusutan perkara e-KTP terlihat dengan dicegahnya sejumlah tersangka bepergian ke luar negeri.
Mereka antara lain Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Sugiharto.
Pejabat Kementerian Dalam Negeri itu merupakan pembuat komitmen proyek ini.
Mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara Indonesia, Isnu Edhi Wijaya, dan Direktur Utama PT Quadra Solusion, Anang Sugiana Sudihardjo, juga dicegah.
Begitu pula Andi Agustinus yang disebut-sebut sebagai pengatur tender senilai Rp 5,9 triliun ini.
Seperti kasus korupsi yang lain, proyek e-KTP diperkirakan juga melibatkan politikus Senayan.
Hal ini berkali-kali dilontarkan oleh M. Nazaruddin, terpidana korupsi Wisma Atlet.
Melalui kuasa hukumnya, ia membeberkan peran keterlibatan Setya Novanto.
Sayangnya, KPK belum menyentuh Bendahara Umum Partai Golkar yang juga memiliki posisi penting di DPR ini.
Tidak hanya disebut bermain dalam proyek e-KTP, Setya juga diduga terlibat dalam pembengkakan anggaran Pekan Olahraga Nasional XVIII di Pekanbaru, Riau.
Ruang kerjanya di lantai 12 Gedung Nusantara 1 DPR pernah digeledah oleh penyidik KPK.
Dalam kasus ini, mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal, telah divonis 14 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.
Juga, Lukman Abbas, mantan Kepala Dinas Olahraga Riau, divonis lima tahun enam bulan penjara.
Dalam persidangan, Lukman mengungkapkan, Setya memimpin pertemuan menggelembungkan anggaran PON 2012 itu.
Penanganan lambat terhadap kasus Setya Novanto cukup menguntungkan Golkar, tetapi juga merugikan publik.
Dalam pemilu legislatif kali ini, nama Setya Novanto tetap dipilih masyarakat Nusa Tenggara Timur.
Kemungkinan besar ia pun melenggang lagi ke Senayan.
Bukan cuma Setya beruntung, banyak wajah lama lain masuk DPR.
Inilah membuat orang pesimistis korupsi berkurang pada periode 2014-2019 mendatang.
Pola menggerogoti anggaran negara melibatkan persekongkolan politikus, pejabat, dan pengusaha masih akan terjadi lagi.
Hingga sekarang, kalangan partai politik juga tak berusaha mengembalikan hakikat berpolitik.
Politik hanya dipahami serampangan: berebut kursi legislatif dan eksekutif sebanyak-banyaknya agar bisa memerkaya para politikus dan partainya.
Mereka juga tak serius mencari solusi membiayai kegiatan politik selain menggerogoti anggaran negara.
KPK diharapkan terus membongkar kasus seperti proyek e-KTP.
Tetapi masyarakat juga menginginkan kalangan partai politik berubah.
Kalau tidak, skandal seperti yang melibatkan Nazaruddin, Anas Urbaningrum, dan Luthfi Hasan Ishaaq terus berulang.
******
Opini/Tempo.co
