Garut News ( Selasa, 18/11 – 2014 ).
Terdapat belasan mahasiswa tergabung “Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia” (PMII) Kabupaten Garut, Selasa (18/11-2014) terpaksa berunjukrasa turun ke jalan memprotes juga menolak kenaikan harga “Bahan Bakar Minyak” (BBM) dilakukan pemerintah sejak Senin (17/11-2014) malam.
Mereka sangat kecewa berat pada keputusan Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM cukup tinggi berdampak sangat memberatkan masyarakat.
“Kebijakan Presiden Jokowi justru menghianati hati rakyat, kenaikan harga BBM dipastikan berpengaruh terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok dan barang kepentingan lainnya,” tandas pengunjukrasa.
Peragam program kompensasi didalihkan pemerintah sebagai pengalihan subsidi atas kenaikan harga BBM pun, dinilai kalangan mahasiswa tak jelas dampaknya terhadap masyarakat kecil.
Seusai berorasi menyampaikan pelbagai unek-unek dan tuntutan di kawasan Bundaran Simpang Lima Tarogong Kidul, kemudian long march menuju kantor Bupati setempat dikawal sejumlah aparat penegak hukum.
Kekecewaan atas kenaikan harga BBM diperlihatkan pula dengan melakukan aksi teatrikal dan mencoreng bagian muka boneka bergambarkan wajah Presiden Joko Widodo berlumpur di depan kantor Bupati, disaksikan langsung Wabup Helmi Budiman.
Mereka pun mendesak Pemkab menyatakan penolakan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat menaikkan harga BBM tersebut.
Dalam waktu nyaris bersamaan, sejumlah aktivis pergerakan mahasiswa lain juga menggelar aksi penolakan terhadap kenaikan harga BBM di depan gedung DPRD.
Terkait tuntutan mahasiswa, Wabup Garut Helmi Budiman menyatakan pihaknya juga setuju menolak kenaikan harga BBM.
Apalagi dampaknya beban hidup masyarakat semakin berat karena dipastikan kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut naik.
Menurut Helmi, masih ada solusi lain bisa dilakukan Pemerintah Pusat menekan melambungnya subsidi tanpa harus menaikkan harga BBM.
“Keputusan Pemerintah Pusat saat ini tak tepat. Apalagi harga minyak dunia justru mengalami penurunan sekarang ini. Kenaikan harga BBM dengan kompensasinya pun tak relevan. Maka, kita tolak kenaikan harga BBM ini,” tegasnya.
Dia menilai kompensasi diberikan atas kenaikan harga BBM hingga kini masih belum jelas petunjuk teknisnya bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.
Semisal mengenai Kartu Jaminan Kesehatan, Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Dia berharap Pemerintah Pusat bisa merespon beragam keluhan, dan jeritan masyarakat atas kondisi saat ini terkait terjadinya kenaikan harga BBM.
Termasuk dirasakan dan disuarakan masyarakat Kabupaten Garut.
PMII kabupaten setempat menuntut, turunkan harga BBM, kecaman keras terhadap kebijakan pemerintah tak pro rakyat.
Tolak intervensi asing terhadap kebijakan pemerintah, evaluasi pengelolaan MIGAS, serta nasionalisasi aset-aset milik negara.
******
Noel, Jdh.
