“BPR dan PDAM Dikritik Pedas”
Fotografer : John Doddy Hidayat
Garut News ( Selasa, 19/04 – 2016 ).
Kalangan legislatif Kabupaten Garut berpendapat, selain masih buruknya capaian kinerja pada beberapa “Satuan Kerja Perangkat Daerah” (SKPD) di lingkungan Pemkab setempat, menyebabkan lemahnya kualitas jasa pelayanan terhadap masyarakat.
Juga menurunnya pendapatan di bawah kepemimpinan Bupati Rudy Gunawan selama “Tahun Anggaran” (TA) 2015, Sehingga menjadi sorotan tajam nyaris seluruh fraksi terdapat di DPRD tersebut.
Sedangkan SKPD disoroti tajam oleh nyaris seluruh fraksi itu, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, lingkup kepekerjaan umum, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Inspektorat Daerah Kabupaten.
Demikian tercermin dari pendapat/kata akhir disampaikan fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna DPRD, terkait pembahasan “Laporan Keterangan Pertanggungjawaban” (LKPj) Bupati Akhir TA 2015 di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Selasa (19/04-2016).
Bahkan dua “Badan Usaha Milik Daerah” (BUMD) masing-masing “Bank Perkreditan Rakyat” (BPR), serta “Perusahaan Daerah Air Minum” (PDAM) Tirta Intan pun tak luput dari kritikan pedas.
Sejumlah masalah pada sektor pendidikan menjadi sorotan. Antara lain menyangkut belum meratanya rasio guru PNS dan pengawas di perkotaan dibandingkan di daerah, serta banyaknya sekolah berdiri di atas lahan berpotensi bermasalah.
Pada sektor kesehatan antara lain masih terbatasnya jumlah dokter dan tenaga kesehatan lain maupun sarana prasarana dibandingkan kebutuhan, terutama di puskesmas-puskesmas. Realisasi anggaran di Dinas Kesehatan bahkan hanya mencapai sekitar 69,37%.
Kendati dinilai cukup bagus, sejumlah kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan masih banyak menjadi temuan kasus. Hal itu terjadi tak terlepas dari lemahnya pengawasan internal dilakukan Inspektorat.
Lemahnya pengawasan Inspektorat itu pula, dinilai menjadi faktor memengaruhi rendahnya disiplin pegawai Pemkab.
Banyaknya potensi wisata di kabupaten, masih belum menjadi andalan bagi pendapatan daerah karena pengelolaannya masih belum maksimal. Termasuk dukungan sarana prasarana, dan pembinaannya terhadap masyarakat pelaku wisata.
Keberadaan BPR hingga kini masih belum menjadi andalan pengusaha kecil. Layanan air minum masyarakat dilakukan PDAM Tirta Intan Garut juga masih jauh dari kebutuhan. Padahal kedua BUMD tersebut terus menerus diberikan bantuan permodalan dari pemerintah daerah.
“Fraksi-fraksi memang sebelumnya sepakat dengan Pansus LKPJ terkait rekomendasi berbagai catatan strategis fraksi kepada Bupati Garut tentang LKPJ TA 2015 agar dilakukan perbaikan. Jika kinerja beberapa SKPD buruk maka Bupati selaku pembina kepegawaian, jelas kena imbasnya,” ungkap Ayi Nur Lubis dari Fraksi PAN, seusai rapat paripurna.
Menurut dia, nyaris seluruh fraksi menyoroti tajam beberapa sektor dinilai mengecewakan, dan belum maksimal. Termasuk sektor pendapatan daerah.
Bahkan, seluruh fraksi meminta Rudy Gunawan mengevaluasi kinerja manajemen dua perusahaan milik daerah.
Masing-masing BPR dan PDAM Tirta Intan.
“Buruknya kinerja para pegawai Pemkab Garut telihat terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Disiplin pegawai juga masih rendah,” tandasnya.
Ungkapan senada dikemukakan Deden Sofyan dari Fraksi Partai Golkar.
Dikatakan, fraksi meminta Bupati segera melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD untuk dilakukan perbaikan.
“Pemberian modal setiap tahun selalu bertambah, namun BPR Garut tak dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha kecil. Maka Bupati agar segera melakukan evaluasi terhadap kinerja dan manajemen BPR. Termasuk PDAM Tirta Intan untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan dalam memenuhi kebutuhan air bersih,” imbuh Deden.
*******
( nz, jdh ).
