Rabu , 18 October 2017, 05:02 WIB
Red: Elba Damhuri
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Abdullah Sammy, Jurnalis Republika
********* Seorang Thomas Jefferson pernah berucap, “kemerdekaan kita bergantung dari kebebasan pers.”
Merujuk pernyataan sang founding fathers Amerika, kita jadi patut bertanya apakah negara Indonesia pada 2017 ini telah benar-benar merdeka? Atau justru bangsa ini secara tak sadar sudah terjajah oleh kepentingan sekelompok tertentu yang menguasai media?
Sulit rasanya untuk langsung mengiyakan atau membantah deretan pertanyaan di atas. Tapi, sebagai orang yang berkecimpung di dunia media, menjaga kemerdekaan pers dalam bersikap adalah sebuah tanggung jawab besar yang mesti ditunaikan oleh diri pribadi.
Tapi sadar atau tidak, tanggung jawab besar itu masih sulit dijalankan sebagian pihak akibat tingginya faktor subjektivitas. Kadang kala rasa simpati pada tokoh atau rezim, sulit membuat kita untuk terus memegang nilai yang sama.
Sebagai contoh, kebijakan wartawan atau media kadang tak konsisten dalam membela isu masyarakat karena terkait dengan siapa rezim berkuasa. Jika di era sebuah rezim sebuah media bisa bergitu kritis berada di sisi rakyat. Tapi saat rezim berganti sesuai dengan kubu si pemilik, media itu pun berganti baju menjadi ‘humas’ pemerintah.
Sadar atau tidak, tindakan inilah yang membuat bangsa ini mundur beberapa langkah. Karena itu, pantang bagi insan media untuk mengkorting nilai sebuah idealisme hanya karena siapa yang berkuasa.
Saya jadi teringat ucapan seorang Dosen Filsafat UI, Rocky Gerung, “lindungi jurnalis yang melakukan tugas publik. Lindungi publik dari jurnalis yang melakukan tugas partai.”
Karenanya melindungi kepentingan masyarakat sama krusialnya dengan melindungi media agar tetap objektif dan independen. Berangkat dari pertimbangan objektivitas itu maka kritik menjadi sebuah keharusan, bahkan kebutuhan.
Penting bagi media untuk tetap kritis mengawal rezim Jokowi-JK. Pun halnya dengan Anies-Sandi yang baru diberi amanat untuk membangun kota Jakarta selama lima tahun ke depan.
Tak dipungkiri, di era gubernur sebelumnya, media amat terbelah. Ada yang tetap kritis. Namun tak sedikit pula yang menjadi ‘fans boy’ si gubernur.
Saya pernah mengulas hal itu dalam artiel Ahok, Media dan Teluk Jakarta.
Tulisan tersebut saya buat saat Ahok masih aktif menjabat. Kala itu, saya mengkritisi media yang terlalu memuja Ahok justru berpotensi menjerumuskan pria asal Bangka Belitung itu.
Saya merujuk kisah seorang gubernur Connecticut John Grosvenor Rowland yang justru harus berakhir di penjara karena kontribusi media. Karena media kerap menjadi alat pemoles gincu si pejabat maka sang gubernur jadi bertindak seenaknya. Minusnya pengawasan dan kekritisan media memuat Rowland dengan mudahnya menerabas berbagai aturan hukum.
Dalam tulisan kala itu, saya menggarisbawahi bahwa penjerumusan yang sama juga bisa terjadi pada Ahok akibat media yang tumpul dalam mengkritik. Media malah sering menjadi alat pembenaran, bahkan wadah, atas ucapan Ahok yang kerap berbuah polemik. Dan itu pun terbukti kini.
Dalam tulisan ini saya tak mau panjang lebar membahas Ahok melainkan Anies Baswedan. Pembahasan ini menyangkut pidato pertama Anies usai resmi dilantik yang kemudian menimbulkan kritik.
Poin pidato Anies yang menimbulkan sorotan adalah kalimat, “Dulu, kita semua, pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri.”
Bagi sebagian pihak, kalimat yang diucap Anies ini sensitif. Sebab memakai diksi ‘pribumi’ yang masih menyisakan riwayat psiko-historis yang kurang baik di tengah masyarakat.
Memang, kalau ditelaah, ucapan Anies ini awalnya adalah terkait masa lalu saat masa kolonialisme. Tapi konteks masa lalu tersebut ditarik pada situasi kekinian dengan ucapan, “kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri.”
Pihak yang kontra Anies pun jadi mudah memelintir ucapan Anies terkait pribumi ini sebagai bentuk ucapan yang menyinggung ras tertentu. Terlebih jika ditarik dalam konteks historis, terminologi pribumi adalah bentuk pemisahan dengan ras lain.
Pribumi atau bumiputera dahulu tertuang dalam undang-undang kolonial Belanda tahun 1854. Ini tentang klasifikasi sosial dalam masyarakat yang menempatkan penduduk asli Indonesia, ‘Inlander’ sebagai masyarakat dengan golongan paling rendah. Isu pribumi ini kembali ramai pada 1998. Dan ini yang menimbulkan kenangan pahit bagi ras tertentu yang kala itu disudutkan sebagai non-pribumi.
Tapi saya masih meyakini bahwa ucapan Anies sama sekali tak sesuai dengan maksud diskriminasi ras. Saya juga tak sepaham dengan tudingan sejumlah pihak yang menuding sang gubernur membangkitkan sentimen negatif di tengah masyarakat.
Tapi apa pun maksud ucapan Anies, saya pribadi memandang diksi pribumi kurang tepat disampaikan dalam pidato pelantikan gubernur DKI Jakarta. Terlebih, kita mengetahui bersama bahwa Pilkada DKI Jakarta memunculkan tensi yang tinggi di tengah masyarakat.
Jadi alangkah elok apabila pidato yang disampaikan Anies mampu meredakan tensi politik. Pidato Anies sebaiknya memakai diksi yang lebih plural. Diksi atau kalimat yang diucapkan hendaknya pula menutup ruang ambiguitas dan menghilangkan potensi untuk melukai kalangan lain.
Saya jadi teringat kala Anies mengktik Ahok atas ucapannya yang kerap menimbulkan polemik saat masih menjabat sebagai gubernur. “Seorang pemimpin harus mampu menjaga kata-kata. Sebab, perkataan bisa menimbulkan perpecahan.”
Rasanya ucapan Anies ini penting untuk diresapi sendiri olehnya yang kini bertukar posisi dengan Ahok. Saya sendiri masih haqqul yakin kata-kata Anies bukan untuk memecah atau melukai kelompok tertentu.
Sebab jika dicermati secara lebih seksama, ucapan Anies sebelum memakai diksi pribumi didahului pada frasa ‘kita semua’. Dan ada jeda dari kata ‘kita semua’ baru kemudian diikuti kata ‘pribumi’. Jadi jelas ucapan Anies itu bukan dalam kesatuan kalimat, ‘kita semua pribumi’ tapi ‘kita semua’ dan ‘pribumi’.
Tapi kadang kala bahasa verbal kerap salah ditangkap atau sengaja diputarbalikkan oleh pihak tertentu. Ini terutama jika si pengucap memakai diksi yang kurang tepat atau menimbulkan ambiguitas. Dan dalam konteks pidato Anies, diksi pribumi sangat mudah diputarbalikkan maksudnya.
Dari sisi ini Anies mesti sadar bahwa banyak pihak yang membidik sedikitpun kesalahannya demi tujuan menjatuhkan. Jangankan salah, sekalipun Anies berbuat benar saja akan tetap ada ‘haters’-nya yang menilainya salah. Karena itu Anies mesti hati-hati dalam berbuat, melangkah, dan berkata.
Tapi di sisi lain, tugas jurnalis bukan untuk menjaga si pejabat dari kalangan haters yang sengaja menyudutkannya. Seperti kata seorang Taylor Swift, haters gonna be hate. Dan tugas jurnalis bukan untuk menjadi haters atau fans boy tapi memberitakan apa adanya untuk kepentingan rakyat.
Dan jadi kepentingan kita bersama untuk mengkritisi ucapan pejabat jika dirasa kurang tepat, tak peduli jika pejabat itu memakai nama Jokowi, Ahok, atau Anies Baswedan sekalipun.
*********
Republika.co.id
