Garut News ( Selasa, 04/08 – 2018).
Kepastian dilakukannya seleksi Sekda Garut berikut mutasi rotasi besar-besaran di lingkungan Pemkab setempat, kini semakin tak menentu. Sebelumnya seleksi Sekda dibatalkan awal Agustus 2018 lantaran diduga terjadi kesalahan prosedur.
Terlebih kini terbit Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 821/5476/SJ tentang Tata Cara Pengajuan Tertulis Mendagri untuk Penggantian Pejabat oleh Bupati/Walikota, Pelaksana Tugas (Plt) dan/atau Penjabat (Pj) Bupati/Walikota tertanggal 3 Agustus 2018.
Pada SE disebutkan, kabupaten/kota melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak 2018, pemberian persetujuan tertulis penggantian Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional dari Mendagri ditunda sampai dengan dilantiknya Bupati/Walikota definitif hasil Pilkada Serentak tahun 2018, kecuali pertimbangan tertentu ada perpindahan jabatan.
Dalam terjadinya kekosongan jabatan, maka persetujuan tertulis Mendagri untuk penggantian pejabat maupun pengangkatan dan pelantikan Sekretaris Daerah hanya dapat dilakukan dengan sangat selektif.
Bupati Rudy Gunawan berencana melakukan rotasi mutasi besar-besaran terhadap sekitar 400 pejabat Pemkab Garut dalam waktu dekat ini. Selain Sekda, termasuk sedikitnya tujuh jabatan eselon dua.
Rudy Gunawan juga bersama pasangannya Helmi Budiman selaku Bupati dan Wabup terpilih pada Pilkada Serentak 2018 dijadwalkan dilantik Maret 2019 mendatang.
Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Rudy Gunawan katakan pihaknya segera berkonsultasi dengan Kemendagri terkait aturan seleksi Sekda dan pengisian tujuh jabatan kosong eselon dua di lingkungan Pemkab.
“Akan tetapi karena ini penting, saya juga mengajukan surat untuk segera melakukan seleksi,” katanya.
Menurut dia, jika mendapat izin maka pengumuman seleksi dilakukan minggu-minggu ini, katanya pula.
********
NZ/Fotografer : John Doddy Hidayat.
