Husein Ja’far Al Hadar, penulis
Garut News ( Jum’at, 24/04 – 2015 ).
Salah satu agenda sekaligus misi utama peringatan Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Jakarta dan Bandung adalah kemerdekaan Palestina.
Hal ini menjadi begitu signifikan bukan hanya karena merupakan amanat UUD 1945, atau karena bangsa Palestina berperan penting dalam pengakuan Kemerdekaan RI 1945, atau pula sebagai implementasi dari salah satu janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Tapi juga juga karena Palestina salah satu anak tangga penting menuju cita-cita perdamaian global.
Yang terakhir ini yang sering terlupakan. Dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (almarhum) telah jauh-jauh hari mengingatkan kita bahwa perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi.
Kita memang kerap berilusi. Artinya, tahu tujuan tapi tak tahu atau malah salah jalan menujunya. Salah satunya seperti disindir oleh lirik lagu Perdamaian yang dipopulerkan grup kasidah Nasida Ria: “Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin ramai.”
Kita cinta, rindu, dan bervisi akan perdamaian, namun masih berdiri di atas dogma politik klasik menyesatkan peninggalan era kekaisaran Romawi: “Si vis pacem, para bellum” (Bila Anda ingin damai, siapkanlah perang).
Ilusi ala Romawi itu kemudian diformat ulang oleh Israel menjadi ilusi lain, yakni perdamaian tanpa keadilan. Israel selalu mengatakan bahwa perdamaian bisa tercapai asalkan Palestina menyepakati kesepakatan yang dibuat secara tak adil oleh mereka.
Ilusi itulah yang digebrak Gus Dur. Keadilan adalah syarat mutlak tercapainya perdamaian. Tanpa keadilan, perdamaian hanya ilusi atau, jika pun tercapai, hanyalah semu. Sebab, perdamaian bukan kesepakatan.
Ia hanya bisa tegak jika pihak-pihak yang terkait merasa telah diperlakukan dan mendapat keadilan. Karena itu, dalam kaitan dengan konflik Israel-Palestina, kesepakatan demi kesepakatan terus ditorehkan, namun semua itu semu dan ilusi.
Karena itu, Presiden Sukarno dalam Pidato HUT Proklamasi 1946 menegaskan, “Kita bangsa yang cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kemerdekaan.”
Sebab, sebagaimana Gus Dur, Bung Karno tahu, sadar, dan yakin bahwa mustahil akan tercapai perdamaian tanpa kemerdekaan sebagai asas paling dasar dari keadilan; dan jika kemerdekaan tercapai, langkah menuju perdamaian tinggal menunggu waktu dan selangkah lagi.
Karena itu, kita bisa baca bagaimana Presiden Sukarno mengartikan kemerdekaan seperti ditulisnya dalam Indonesia Menggugat dengan mengutip perkataan Erskin Childers, salah seorang pemimpin Irlandia, bahwa, “Kemerdekaan bukanlah soal tawar-menawar. Dia ada atau tidak ada. Kalau orang menguranginya, maka itu bukan kemerdekaan.”
Persis, bahwa kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan bukan perkara kesepakatan.
Akhirnya, memang sering kali perdamaian tak pernah tercapai, karena memang kita tak tahu jalan menuju ke sana.
Kita bersyukur karena para pendiri dan tokoh negeri ini tahu betul hakikat perdamaian. Karena itu, mereka menjadi pencetus KAA 1955 dan melangkah konkret dengan membentuk Gerakan Non-Blok (GNB) 1961.
Sebab, perdamaian tak kan pernah tercapai dengan kita miring ke Timur atau Barat, melainkan hanya jika kita tegak, lurus, dan di tengah. Itulah keadilan. Itulah yang ingin kembali ditorehkan dalam peringatan KAA kali ini, dengan kemerdekaan Palestina sebagai “harga mati”. Titik! *
********
Kolom/Artikel Tempo.co
