Fotografer : John Doddy Hidayat
Garut News ( Senin, 25/01 – 2016 ).
– Kalangan akademisi tergabung Aliansi Mahasiswa Peduli Garut menggelar aksi unjuk rasa, Senin (25/1/16).
Mereka seperti tahun sebelumnya, juga kini kembali memberikan raport “jeblog” atawa merah bagi pasangan kepala daerah diusung Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pilkada Garut 2013 tersebut.
Aliansi Mahasiswa Peduli Garut itu, di antaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI), Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Garut (FPPMG), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Rudy-Helmi selama rentang waktu dua tahun terakhir dinilai mereka tak konsisten melaksanakan setiap peraturan perundang-undangan. Pembenahan beragam persoalan selama ini membelit kabupaten setempat, sehingga sangat jauh dari kenyataan.
Bahkan mesin birokrasi pemerintahan di bawah kepemimpinan Rudy terkesan hanya melaksanakan rutinitas tanpa disertai ide-ide besar mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
Malahan arah pembangunan Rudy juga dinilai hanya melindungi kapitalis asing semakin menjamur di kabupaten ini. Meski diindikasikan melanggar Undang Undang Nomor 25/2007 tentang Penanaman Modal.
Menurut kalangan mahasiswa, dinamika pemerintahan di kabupatennya dalam dua tahun terakhir tampak seperti suatu rezim antirakyat lantaran kurang mengakomodir kepentingan rakyat secara menyeluruh. Juga tak ada sinkronisasi antara eksekutif dengan legislatif dalam menjalankan pemerintahan.
Hal itu terlihat antara lain munculnya kasus deposito anggaran daerah di bank tanpa melalui legalisasi DPRD, dan bupati kerap bepergian ke luar negeri yang disinyalir terjadi pelanggaran terhadap Permendagri Nomor 11/2011 tentang Perjalanan Dinas.
Sehingga, dalam pernyataan sikap seperti disampaikan Koordinator Lapangan Asep Abdul Fatah A, mahasiswa nenuntut Rudy-Helmi konsisten dan sinergi dalam pelaksanaan Perda Nomor 29/2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kabupaten 2011-2031 dengan Perda Nomor 3/2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019 terkait penyelamatan pembangunan berkelanjutan agar tak semrawut.
“Kalau tak bisa melaksanakan Perda Nomor 3/2014 tentang RPJMD 2014-2019 secara utuh, di dalamnya termuat janji politik, program pembangunan, soal agraria, tata ruang, administrasi pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan, maka sebaiknya Rudy-Helmi mengundurkan diri dari Bupati dan Wakil Bupati,” tandasnya mengingatkan.
Pada aksi unjuk rasa di pelataran gedung DPRD tersebut, mahasiswa pun menuntut Rudy-Helmi segera melaksanakan reformasi birokrasi yang sehat, akuntabel, dan transparan.
Juga agar transparan terkait kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kepada seluruh masyarakat, serta melakukan moratorium atas setiap perizinan berpotensi melanggar Perda Nomor 29/2011.
Unjuk rasa sempat diwarnai aksi pembakaran ban bekas itu, mahasiswa menyoroti pula DPRD dinilai sangat lemah kinerja pengawasannya. Kondisi Garut terkini tak bisa dilepaskan dari tanggung jawab DPRD.
Di tengah orasi, pengunjuk rasa membawa pelbagai poster bertuliskan nada kecaman pedas terhadap eksekutif maupun legislatif. Antara lain, “kalau tidak mampu memimpin, mundur teratur”.
“Pemerintah Garut calo kapitalis”; “masyarakat butuh makan, bukan janji palsu”; “rudi-helmi antek2 kapitalis”; 2 tahun rudi-helmi rapot merah”;”dprd pengawas yang buta”; “bupati harus bertanggungjawab”; dan bupati-wk bupati mundur sekarang juga”.
Tak ada aksi anarkhis, kendati massa mahasiswa kecewa karena tak seorang pun anggota DPRD hadir, dan menyambut mereka.
Melalui surat dibacakan seorang pegawai Sekretariat DPRD Asep Nur, pihak DPRD menyatakan bersedia menerima mahasiswa beraudensi pada Rabu (27/01-2016). Pihak DPRD pun menyatakan mengundang Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda untuk turut hadir, katanya.
*******
( nz, jdh ).
