Purnawan Andra,
Penulis
Garut News ( Jum’at, 27/06 – 2014 ).
Beberapa waktu lalu, Komunitas Janda Indonesia (Kojaindo) mendeklarasikan dukungan untuk calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla di Bandung (4 Juni 2014).
Harapannya, jika terpilih, keduanya dapat lebih memperhatikan dan memperjuangkan kaum perempuan, terutama para janda yang berjuang sendiri tanpa ada dukungan suami.
Komunitas ini juga bermaksud menghilangkan konotasi janda yang selama ini dinilai negatif (Liputan6.com).
Menarik mencermati penyebutan janda dalam niatan ini dalam hajatan politik bangsa nanti.
Apakah kumpulan janda tersebut akan menjadi suatu kekuatan politik yang menambah suara bagi kubu calonnya?
Penyebutan janda menjadi wacana yang mengusik perhatian. Janda adalah status perempuan yang sudah tidak bersuami, entah karena perceraian atau kematian suami.
Status ini kerap menciptakan persepsi dan tendensi tertentu dalam konstruksi sosial masyarakat.
Muncul pelbagai idiom lanjutan yang mengandung bermacam maksud definitif terkait dengan status janda, seperti janda kembang, janda muda, atau randa kempling.
Bandung Mawardi (2009) mensinyalir selama ini sebutan janda “difasilitasi” di acara-acara gosip.
Acara infotainmen menjadi rumus mujarab untuk menciptakan isu mengenai para artis yang menjanda, akan menjadi janda ataupun tidak lagi menjanda.
Perceraian para artis menjadi isu penting, dan para pelakunya dikenai sebutan janda dalam berbagai nada persepsi: ada yang sumbang, simpati, sedih, atau menghujat.
Publik terlibat secara emosional terhadap para artis yang menjanda.
Infotainmen juga menampilkan efek janda bagi para artis.
Ada yang tampak lega dan memancarkan spirit untuk menata hidup tanpa suami.
Ada yang tampak memelas dengan konstruksi diri sebagai korban atau pihak terkalahkan.
Media mengolah wacana janda menjadi lakon menggemaskan dan mengenaskan.
Pengarahan pada tendensi-tendensi tertentu menjadi permainan otoritas untuk membuat publik mendukung.
Wacana tentang janda di(re)produksi dalam sistem pemaknaan kontemporer.
Sejak awal, identitas perempuan memang selalu terbelah.
Rohima (2010) menjelaskan bahwa lingkungan telah memilihkan nama untuk perempuan.
Ketika pulang ke rumah, perempuan telah menjadi ibunya si A, B, C, sampai Z anak-anaknya.
Di lingkungan terdekat rumahnya pun, perempuan akan lebih dikenal sebagai bu Nama Suaminya, bukan bu Namanya Sendiri.
Perempuan tidak ikut menamai diri sendiri di dalam pertumbuhan dan perkembangan kehidupannya, serta tidak menamai dunia di sekitarnya.
Perempuan harus menegosiasikan kuasa masyarakat yang didasarkan pada agama, pasar, dan politik.
Perempuan di Indonesia ditarik dalam dua arah: di satu sisi mereka ditarik pada peranan yang diterapkan kepada mereka oleh lingkungan sosial, keluarga, biologi (peran yang digariskan sebagai ibu dan istri), dan seksualitasnya (kekuatan mereka untuk menggoda laki-laki), termasuk peranan perempuan sebagai pelestari tradisi, moralitas, dan identitas nasional.
Di sisi lain, mereka ditarik meneruskan kehidupan kreatif pribadinya (Lindsay, 2009: 15).
Wacana mengenai perempuan (apalagi janda) direproduksi dalam pelbagai konteks, tanpa batas.
Masyarakat perlu memaknai ulang wacana janda secara lebih proporsional, kontekstual, dan tidak reaksioner.
Peranan perempuan perlu direpresentasikan sebagai ruang pembacaan yang lebih kritis tentang dinamika sosial, modernitas, dan identitas Indonesia itu sendiri. *
******
Kolom/Artikel : Tempo.co
