Hilangnya Sawah Kami

0
8 views

Dialektika

19 Jun 2022, 06:09 WIB

Lahan Sawah Kian Menyempit.

“Lahan pertanian pangan Indonesia, terutama sawah, sejak lama menghadapi tekanan alih fungsi lahan yang masif”

OLEH YUSUF WIBISONODirektur IDEASMELI TRIANA DEVIPeneliti IDEAS

Lahan pertanian pangan Indonesia, terutama sawah, sejak lama menghadapi tekanan alih fungsi lahan yang masif. Lahirnya UU No 41/2009 tentang Perlindungan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) tidak mampu menurunkan tekanan alih fungsi lahan ini.

Sepanjang 2013-2019, lahan sawah nasional berkurang 287 ribu hektare, dari 7,75 juta hektare pada 2013 menjadi 7,46 juta hektare pada 2019. Alih fungsi lahan sawah di Jawa di mana 46,5 persen sawah berada, terutama untuk proyek residensial.

Sedangkan, alih fungsi di luar Jawa, terutama di Sumatra (23,5 persen), Sulawesi (13,0 persen), dan Kalimantan (9,7 persen) lebih banyak untuk kepentingan pertanian lain, seperti perkebunan sawit dan nonresidensial.

Hamparan Persawahan yang Patut Dipertahankan Keberadaannya.

Lemahnya dukungan daerah untuk menetapkan LP2B dan mengintegrasikannya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (RDTRK) membuat alih fungsi lahan sawah terus terjadi dan cenderung semakin tidak terkendali. Respons pemerintah cenderung lamban dan inkonsisten.

Setelah 10 tahun UU No 41/2009 diundangkan, terbit Perpres No 59/2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dengan tujuan utama mempercepat penetapan LP2B dan data spasialnya oleh daerah.

Namun setahun kemudian, terbit UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja yang mempermudah dan mempercepat proses akuisisi lahan untuk kepentingan proyek pemerintah dan bisnis skala besar, sehingga alih fungsi lahan sawah terus terjadi secara masif.

HILANGNYA SAWAH KAMI. Lemah Cegah Alih Fungsi Lahan Sawah di Lumbung Beras Nasional. Diolah IDEAS – (IDEAS/Dialektika Republika)

Alih Fungsi Sawah

Perpres No 59/2019 kini menjadi instrumen utama pengendalian alih fungsi sawah dengan menjadi dasar hukum bagi penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).

Pada tahap awal, penetapan LSD dilakukan untuk Sumatra Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat setelah dilakukan validasi, identifikasi lapangan dan sinkronisasi data lahan sawah di 8 provinsi lumbung pangan nasional tersebut. Terlihat indikasi kuat bahwa Lahan Baku Sawah (LBS) tahun 2019 di 8 provinsi sentra beras ini telah tergerus signifikan.

Dalam peta LSD di 8 provinsi utama (SK Menteri ATR/Ka BPN No 1589/SK-HK.02.01/XII/2021), dari 3,97 juta hektare LBS, ditambah sawah yang belum terindentifikasi, sawah premium dan cetak sawah baru, hanya 3,84 juta hektare sawah saja yang dapat ditetapkan sebagai LSD di 8 provinsi tersebut.

Dengan kata lain, dalam rentang 2019-2021, telah terjadi alih fungsi lahan sawah setidaknya 136 ribu hektare di 8 provinsi utama ini. Intensitas lahan sawah terhadap total luas 8 provinsi utama ini menyusut, dari 20,4 persen menjadi 19,7 persen.

Meski masih harus menunggu penetapan LSD di 24 provinsi lainnya, dengan LBS 3,49 juta hektare. Namun fakta awal ini mengkhawatirkan karena mengindikasikan proses alih fungsi lahan sawah yang semakin tidak terkendali.

Dari penetapan LBS, laju alih fungsi lahan sawah nasional 2013-2019 secara resmi adalah 0,63 persen per tahun. Sedangkan dari penetapan LSD, laju alih fungsi lahan sawah di 8 provinsi utama pada 2019-2021 adalah 1,73 persen per tahun.

Dengan indikasi laju alih fungsi lahan sawah yang semakin cepat, ironisnya respons kebijakan tidak banyak berubah: lemah, lamban, dan inkonsisten.

Kebijakan utama ketahanan pangan yang diadopsi hingga kini adalah ekspansi lahan pertanian baru di lokasi yang tidak strategis secara komersial, terutama di luar Jawa, sebagai pengganti lahan pertanian strategis di Jawa yang telah hilang.

BARTER LAHAN BERISIKO PANGAN. Politik Ekonomi Alih Fungsi Lahan dan Cetak Sawah Baru di 8 Provinsi Utama 2019-2021. Diolah IDEAS. – (IDEAS/Dialektika Republika)

Kebijakan ini terindikasi dalam penetapan LSD di 8 provinsi utama. Sentra sawah yang tervalidasi mengalami penurunan luas, implisit direlakan hilang, umumnya berlokasi di sekitar metropolitan Jawa, terutama daerah penyangga Jakarta seperti Kab Bekasi.

Sedangkan sentra sawah yang dipertahankan dan bahkan diharapkan mencetak sawah baru adalah daerah perdesaan Jawa yang jauh dari metropolitan, seperti Kab Bojonegoro serta daerah di luar Jawa, seperti Kab Dompu.

Kebijakan barter lahan sawah dari lokasi strategis Jawa ke lokasi non strategis luar Jawa secara umum adalah kebijakan yang mahal dan berisiko tinggi bagi ketahanan pangan nasional.

Sawah adalah input terpenting untuk produksi pangan, dengan tanaman pokok adalah padi dan tanaman tambahan dapat berupa palawija, sayuran, maupun buah-buahan.

Untuk menciptakan ekosistem sawah, dibutuhkan investasi yang lama dan mahal mulai dari waduk, jaringan irigasi, pencetakan sawah, alat dan mesin pertanian, hingga sarana pendukung pasca panen seperti penggilingan gabah, lumbung beras, dan infrastruktur perdesaan.

Dan faktor produksi terpenting, yaitu petani dengan kapasitas dan budaya pertanian pangan, sangat sulit dan mahal untuk dibentuk.

Lahan sawah karenanya sangat krusial untuk dilindungi. Sekali lahan sawah beralih fungsi, maka sangat sulit dikembalikan, nyaris irreversible. Hilangnya lahan sawah akan segera diikuti dengan hilangnya para petani dan budaya pertanian pangan yang tidak ternilai.

Lemah Lindungi Sawah

Dalam peta LSD di 8 provinsi utama, wilayah yang tervalidasi kehilangan sawah terbesar pada 2019-2021 adalah Jawa Barat (50 ribu hektare), Jawa Tengah (32 ribu hektare), Jawa Timur (21 ribu hektare) dan Banten (19 ribu hektare).

Jawa yang sejak awal adalah lumbung pangan nasional dengan intensitas tenaga kerja yang tinggi, semakin terdesak oleh industrialisasi dan urbanisasi.

Secara spesifik, ancaman alih fungsi lahan baku sawah terbesar ada di wilayah aglomerasi Jawa, berturut-turut adalah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek) sebesar 31 ribu hektare.

Kemudian diikuti Semarang dan sekitarnya (Kedungsepur) 10 ribu hektare, Serang dan sekitarnya (Serang Raya) 9.000 hektare, serta Solo dan sekitarnya (Solo Raya) dan Surabaya dan sekitarnya (Gerbangkertasusila) masing-masing 8.000 hektare.

Urbanisasi dan pemekaran kota inti ke daerah sekitarnya (urban sprawl), membuat harga tanah di wilayah perdesaan mengalami kenaikan. Perilaku pengembang proyek properti dan residensial yang mencari keuntungan dari kenaikan harga tanah, membuat konversi lahan pertanian terjadi secara masif.

Terjangan urbanisasi ini bertemu dengan rendahnya kesejahteraan petani gurem, mengancam sentra pertanian pangan di seantero Jawa, terutama di sekitar Jakarta.

Dari Jakarta, urbanisasi menerjang ke seluruh penjuru, dari koridor Timur (Kab Bekasi dan Kab Karawang), koridor Barat (Kab Tangerang dan Kab Serang), hingga koridor Selatan (Kab Bogor dan Kab Cianjur).

Dalam 2019-2021, wilayah penyangga ibu kota ini kehilangan lebih dari 50 ribu hektare sawah, membuat intensitas lahan sawah terhadap luas kawasan menurun drastis dari 29,6 persen menjadi tersisa 25,5 persen.

HILANG SAWAH DITERJANG URBANISASI. LSD dan Pengakuan HIlangnya Sawah di Wilayah Jakarta Raya 2014-2021. Diolah IDEAS. – (IDEAS/Dialektika Republika)

Penetapan LSD menjadi bentuk pengakuan tak terkendalinya alih fungsi sawah, terutama di sekitar metropolitan utama Jawa seperti Jakarta. Lebih jauh, terdapat indikasi bahwa LSD yang sudah konservatif ini pun masih overestimate.

Data daerah menunjukkan bahwa sejak 2014, luas sawah di seluruh daerah sekitar Jakarta menunjukkan kecenderungan menurun dengan luas lahan tersisa lebih rendah dari LBS yang ditetapkan pada 2019.

Dengan kata lain, LSD berpotensi turun lebih rendah lagi setelah proses verifikasi dan klarifikasi oleh pemerintah daerah.

Sebagai misal di Kab Bekasi, LSD yang ditetapkan adalah 39.183 hektare, sedangkan dalam RTRW luas kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering adalah 35.341 hektare.

Setelah verifikasi aktual, LSD yang sesuai dengan RTRW hanya 27.318 hektare, sedangkan LSD yang tidak sesuai dengan RTRW adalah 11.865 hektare.

Upaya mengendalikan alih fungsi dan melindungi 3,84 juta hektare lahan sawah yang tersisa di 8 provinsi sentra sawah utama ini pun lemah.

Peta LSD dalam SK Menteri ATR/Kepala BPN No 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 ini dapat dengan mudah ditinjau kembali ketika terdapat kebijakan nasional yang bersifat strategis atau apabila secara fungsional dipandang tidak dapat lagi dipertahankan sebagai lahan sawah yang dilindungi.

Belum lama berlalu, sejarah akan berulang. Pada periode 2014-2021 telah dibangun 741,2 km jalan tol di sekujur Jawa, yang sebagian besar mengorbankan lahan pertanian, terutama sawah.

Tidak heran bila dalam peta LSD 2021, Jawa kehilangan 124 ribu hektare sawah dari posisi LBS 2019.

Mencegah Defisit Sawah

Dengan posisinya sebagai pangan utama bagi sebagian besar masyarakat, beras hingga kini adalah komoditas terpenting di Indonesia. Namun kemampuan lahan sawah untuk menyediakan beras dalam jumlah yang memadai telah berada pada batas kritis.

Melindungi lahan baku sawah yang tersisa adalah kebijakan yang tidak dapat ditawar lagi.

Kebijakan barter lahan sawah dari lokasi strategis Jawa ke lokasi nonstrategis luar Jawa secara umum adalah kebijakan yang mahal dan berisiko tinggi bagi ketahanan pangan nasional.

Lebih jauh, ketersediaan lahan yang sesuai untuk ekosistem sawah adalah terbatas, dan kini semakin sulit untuk menemukannya.

Dibandingkan dengan tanaman nonpangan, produksi tanaman pangan membutuhkan prasyarat yang jauh lebih ketat seperti lahan yang subur, iklim yang sesuai, ketersediaan sumber air hingga kontur tanah yang relatif datar.

Karena itu, memaksakan pencetakan lahan sawah baru di lokasi yang tidak sesuai, membutuhkan investasi yang jauh lebih mahal dan dengan produktivitas yang jauh lebih rendah.

Komitmen dan klaim pencetakan lahan sawah baru, terlebih di Jawa. Karenanya seringkali tidak sejalan dengan fakta lapangan.

Sebagai misal, dalam penetapan LSD di 8 provinsi utama, secara implisit pemerintah berkomitmen untuk mempertahankan dan mencetak sawah baru di sejumlah sentra sawah utama Jawa.

JIKA SAWAH TAK TERLIHAT INDAH. Cetak Sawah Baru di Sentra Utama Sawah Jawa 2012-2021. Diolah IDEAS. – (IDEAS/Dialektika Republika)

Namun data daerah menunjukkan kecenderungan luas lahan sawah di daerah tersebut hanya meningkat secara minimal atau stagnan, bahkan cenderung menurun. Mencetak sawah tidak semudah dan seindah klaim diatas kertas.

Kab Bojonegoro yang diklaim lahan sawahnya meningkat 5,76 persen per tahun dari LBS 2019, dalam rekam jejaknya hanya mampu mencetak sawah baru secara konservatif, di mana dalam rentang 2012-2017 lahan sawah hanya tumbuh 0,37 persen per tahun.

Bahkan di Kab Garut, yang diklaim lahan sawahnya meningkat 2,02 persen per tahun dari LBS 2019, dalam rentang 2012-2017 ternyata lahan sawahnya menyusut 0,85 persen per tahun.

Melindungi lahan sawah yang tersisa, terutama di Jawa, adalah kebijakan yang tidak dapat lagi ditawar, dan harus ditegakkan dengan biaya berapapun. Tanpa perlindungan yang serius, laju alih fungsi lahan sawah akan semakin tidak terkendali, menuju situasi defisit lahan sawah.

Dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk 0,85 persen per tahun antara 2019-2035 dan laju alih fungsi lahan sawah di kisaran 1,15 persen. Kami memperkirakan Indonesia akan mulai mengalami defisit lahan sawah pada 2029.

Tanpa kebijakan afirmatif yang memadai, Indonesia berpotensi mengalami defisit lahan sawah sebesar 828 ribu hektare pada 2035.

PROYEKSI KEBUTUHAN DAN KETERSEDIAAN LAHAN SAWAH INDONESIA 2019-2035. Diolah IDEAS. – (IDEAS/Dialektika Republika)

Ancaman terbesar bagi kedaulatan pangan datang dari rendahnya kesejahteraan petani. Sektor pertanian kini semakin tidak populer, semakin ditinggal oleh tenaga kerja muda dan talenta terbaik bangsa.

Ketimpangan kepemilikan lahan dan struktur biaya produksi yang tidak efisien menjadi hambatan terbesar dalam mendorong usaha pertanian.

Dengan rendahnya hasil dari usaha pertanian, maka tekanan kompetisi dari sektor lain untuk pemanfaatan sumber daya pertanian pangan, sering berakhir dengan alih fungsi sumber daya, terutama lahan dan tenaga kerja.

Pendekatan liberal yang dominan dalam kebijakan pangan saat ini, yang menitikberatkan pada peningkatan produksi pangan dengan memberi prioritas pada food enterprises dan akses ke pasar pangan global melalui impor pangan, telah mendorong hilangnya sawah dan pertanian skala kecil di Jawa dan berganti dengan sawah dengan pertanian skala besar ala food estate di luar Jawa.

Kebijakan ini salah arah dan berisiko tinggi terhadap ketahanan pangan nasional, kemiskinan, dan kesenjangan ekonomi.

Arah kebijakan seharusnya adalah mempertahankan sawah dan pertanian skala kecil di Jawa, pengembangan usaha pertanian pangan berbasis keluarga (family farming), serta akses ke pangan segar dan terjangkau melalui lumbung pangan lokal, serta menjamin kelancaran arus distribusi pangan desa-kota

******

Republika.co.id/Ilustrasi Fotografer : Abah John.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here