Garut News ( Ahad, 08/03 – 2015 ).
Migrasi konsumen menggunakan elpiji bersubsidi harus disetop. Sebab, peralihan pengguna elpiji nonsubsidi kemasan 12 kilogram ke gas bersubsidi ukuran tiga kilogram secara besar-besaran merugikan pemerintah.
Anggaran subsidi gas membengkak. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015, subsidi untuk elpiji “tabung melon” ini ditetapkan Rp25-28 triliun.
Kini, bujet itu harus dinaikkan menjadi Rp35 triliun dalam APBN Perubahan 2015.
Sudah dua pekan lebih elpiji tabung melon seperti “hilang” dari pasar. Itulah akibat dari migrasi konsumen.
Rumah tangga dan industri mikro yang semula menggunakan elpiji tabung biru beralih menyerbu melon.
Ini merupakan dampak disparitas harga. Perbedaan antara elpiji melon dan tabung biru semakin lebar sejak PT Pertamina (Persero) menaikkan harga. Per 1 Maret lalu, elpiji nonsubsidi dijual Rp134 ribu per tabung, naik Rp5.000 dari harga sebelumnya.
Bandingkan dengan harga gas melon yang cuma Rp16 ribu per tabung.
Kesenjangan antara harga gas bersubsidi dan nonsubsidi sebenarnya terasa sejak dua bulan sebelumnya. Pada 2 Januari 2015, Pertamina mengerek harga elpiji nonsubsidi sebesar Rp18 ribu menjadi Rp 134.700 per tabung.
Alasannya, untuk mencapai tarif keekonomian. Tak sampai sebulan kemudian, pemerintah melakukan intervensi dengan menurunkannya ke harga Rp129 ribu pada 19 Januari.
Adapun harga gas bersubsidi masih jalan di tempat, yakni Rp11.550 per tabung, dari Pertamina ke agen. Selanjutnya, di tingkat pangkalan, harga eceran tertinggi ditentukan oleh pemerintah daerah.
Semestinya harga komoditas ini pun naik seiring dengan kenaikan harga gas di pasar dunia. Tetapi faktanya tidak.
Pertamina sempat menawarkan dua opsi: menaikkan harga Rp1.000 per kilogram, atau menaikkan subsidi supaya harga jual tetap. Pemerintah memilih opsi kedua.
Pertamina sadar, keputusan itu menyebabkan kesenjangan antara harga elpiji bersubsidi dan nonsubsidi kian menganga.
Dampaknya, konsumen meninggalkan elpiji tabung biru, beralih ke tabung melon. Itulah yang sekarang terjadi: elpiji bersubsidi langka di mana-mana karena permintaan naik berkali lipat.
Untuk mengatasinya, pemerintah dan Pertamina menggelar operasi pasar. Bertruk-truk elpiji tabung melon dikeluarkan untuk mengguyur pasar.
Namun langkah itu saja tidak cukup. Operasi pasar hanyalah solusi jangka pendek. Pemerintah seharusnya memikirkan penyelesaian yang bersifat jangka panjang.
Kuncinya adalah disparitas harga. Semakin lebar kesenjangan, para spekulan semakin berpesta dengan memermainkan stok dan harga.
Potensi tindak kriminal lain adalah pengoplosan isi elpiji tabung melon dengan tabung biru, lantas dijual dengan harga nonsubsidi.
Pemerintah harus berani mengambil kebijakan seperti dilakukan pada bahan bakar minyak. Subsidi BBM bertahun-tahun membebani anggaran negara menjadi lebih longgar sejak diberlakukan mekanisme subsidi tetap.
Kebijakan ini pula yang sekarang diperlukan untuk komoditas elpiji.
*********
Opini Tempo.co
