Garut News ( Selasa, 15/09 – 2020 ).
Identifikasi masalah penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Garut, berupa beberapa faktor di antaranya SDM, Sarana Prasarana (material, alat), Budaya, dan pemahaman kerja serta Metoda pelaksanaan pekerjaan.
Demikian produk Focus Group Discussion (FGD) dipimpin Ir. Luna Aviantrini, M.T, Jum’at (28/08-2020), bernara sumber Ir. Sony S Wibowo, M Eng., Ph.D dengan Moderator Komandan Kodim (Dandim), dan Notulis Gun Gun Sukma Utama, ST.
Dihadiri Wakil Bupati, DPRD, Banggar, Pj. Sekda Garut, Kejaksaan, Kapolres, Pengadilan Garut, Dandim, Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda kabupaten setempat, Kepala Dinas, Tim Percepatan, Kadin.
Beragendakan Identifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan pembangunan ninfrastruktur.
| No | Yang Bertanya | Pertanyaan | Tanggapan, Saran, dan Pendapat |
| 1 | Bapak Jujun Juansyah, ST. MT. / Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Garut | – Menyampaikan kondisi ketimpangan antara kebutuhan lapangan dan ketersediaan anggaran sehingga seringkali dilakukan skala prioritas kebutuhan untuk menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia (perencanaan mengikuti anggaran yang ada) – Menyoroti lemahnya peran aktif konsultan pengawas dalam melaksanakan tugasnya membantu owner (PUPR/Pemkab Garut) merealisasikan rencana dengan para kontraktor sebagai penyedia jasa. – Menyoroti aspek perawatan Beton / curing yang kurang dipahami dan dilaksanakan secara maksimal oleh para pelaksana penyedia jasa. – Beda Pemahaman antara BPK dan PUPR mengenai konsep pelaksanaan Pembetonan Jalan, sehingga pelaksanaan pekerjaan jalan dengan beton menjadi rentan temuan. Beberapa hal di atas menjadi penyebab masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di kabupaten Garut
1. Berapa persen penurunan kualitas beton? | Tidak ada ketentuan khusus yang mensyaratkan penurunan kualitas beton akan tetapi jika dalam pelaksanaan dan perawatannya kurang maksimal (tidak mengikuti pedoman spesifikasi teknis) bahwa bisa dipastikan beton mengalami penurunan kualitas beton. |
| 2 | Bapak Adeng Sudjarmono, ST, M.Si. (Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Garut) | Menyampaikan kondisi jalan kabupaten yang ada di Kabupaten Garut Sepanjang 829 km. Menurut data inspeksi dan kondisi jalan tahun 2019, jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) sebesar 78,95% atau sepanjang 656,7 km artinya diperlukan biaya pemeliharaan rutin ±30 miliar (dengan asumsi biaya pemeliharaan rutin sebesar 50 jt / km) sedangkan setiap tahunnya dinas PUPR Kab. Garut mendapatkan biaya pemeliharaan rutin untuk mempertahankan kondisi mantap (baik dan sedang) adalah sebesar 19 miliar. Hal ini menjadi penyebab salah satu masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur khusus\nya bidang jalan.
| – Bahwa yang mempengaruhi kerusakan jalan antara lain kualitas bahan/material yang digunakan untuk pondasi maupun permukaan jalan, beban berlebih (overload), cuaca, kualitas bangunan pelengkap (TPT, saluran, gorong-gorong), faktor pengemudi, kondisi faktor alam yang mempengaruhi badan jalan (tanah labil). |
| 3 | Bapak Didan SR Elkarim, ST. (Kepala Seksi Pembangunan Peningkatan Jalan) | – Menyampaikan bahwa dalam pekerjaan beton tidak menggunakan Lean Concrete (LC) tetapi dikonversi menjadi menggunakan Agregat Perata untuk Levelling. – Spesifikasi teknis baru mengenai agregat perata untuk levelling – Curing/perawatan beton menjadi tanggung jawab penyedia jasa, hal tersebut agar menjadi pembiayaan tersendiri. – Spesifikasi teknis baru atau analisa baru untuk pekerjaan curing Spesifikasi teknis yang sesuai | Bahwa dinas PUPR bisa saja membuat rumusan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan dan karekteristik pekerjaan selama tidak menyalahi spesifikasi induk yang dikeluarkan oleh kementrian pusat. |
| 4 | Bapak Yudi Nugraha Lasminingrat (Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Garut) | – Ketua KADIN Garut menyampaikan bahwa Kualitas Pekerjaan punya hubungan erat dengan harga (Harga Bagus, Kualitas Bagus), bahwa satuan harga yang ada di kabupaten garut (PUPR) termasuk harga yang rendah di antara kabupaten lain di sekitarnya, ketua KADIN mendorong pemerintah kabuaten garut khususnya kepada bagian pengendalian pembangunan (DALBANG) untuk memformulasikan harga satuan pekerjaan yang selaras dengan prinsip HARGA BERKUALITAS, BARANG BERKUALITAS, untuk menjaga kualiatas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di kabupaten garut. – Mendorong pemerintah kabupaten garut (PUPR) sebagai leading sector penyelenggaraan pembangunan infrastruktur kabupaten garut untuk menyelenggarankan Pembinaan terhadap JASA KONSTRUKSI melalui pendidikan dan pelatihan administrasi dan teknis. – Pemerintah bisa menjembatani mengenai Kelebihan volume yang dilaksanakan oleh penyedia jasa yang seringkali tidak diakui oleh BPK – RI sehingga kengakibatkan kerugian bagi penyedia jasa. | Disarankan dalam proses pemadatan agar dilakukan secara maksimal sesuai dengan yang disyaratkan. Agar diperhatikan masalah drainase/saluran untuk mengalirkan aliran air yang masuk ke wilayah perkerasan.
|
| 5 | Gun Gun Sukma Utama, ST. (Kepala Bidang Bina Program) | – Menyampaikan kondisi yang terjadi dalam proses pelaksanaan pengadaan barang jasa yang seringkali terjadinya ‘perang harga’ dalam memenangkan proses tender, – Harga satuan pekerjaan kabupaten garut, menurut perbandingan dengan daerah / kabupaten lainImenurut survei tahun 2019 di sekitar kabupaten garut seprti sumedang, tasikmalaya, bandung, cianjur, bahwa harga satuan kabupaten garut rata – rata cukup mengakomodir kebutuhan di lapangan, masih di atas kabupaten tasikmalaya yang memang mempunyai banyak sumber bahan / material baik pasir, batu dan juga beberapa AMP dan BP, sedangkan kabupaten garut yang secara regulasi merupakan kawasan konservasi, tentu mendapatkan sumber daya bahan yang terbatas, hal ini yang menyebabkan harga satuan di kabupaten garut menjadi terlihat ‘tinggi’ dan tentu saja formulasi harga satuannya harus bisa mendapatkan harga ideal (kebutuhan lapangan tercukupi + keuntungan penyedia jasa sebagai pelaksana pekerjaan terpenuhi) | – Menanggapi Permintaan dari ketua Kadin Garut mengenai pendidikan dan pelatihan keterampilan atau ahli jasa konstruksi, bahwa Dinas PUPR telah mengalokasikan sebesar 1,6 miliar untuk meperkuat administrasi dan sistem informasi, penatatertiban usaha jasa konstruksi termasuk pelatihan teknis yang dibutuhkan. |
| Menurut manual pelaksanaan perkerasan jalan dengan beton, apabila hasil Volume / Capacity = 0,8 maka, ada 3 langkah yang bisa di lakukan dalam pengelolaan penyelenggaraan jalan antara lain :
1.manajemen lalu lintas 2. pelebaran jalan 3. pembangunan jalan baru
Saat ini banyak pekerjaan perkerasan bahu jalan yang dilaksanakan dengan menggunakan beton (RIGID), seberapa efektifkah metoda tersebut? Bagaimana dengan pelebaran dengan metoda lentur berupa agregat dan aspal?
| – Lebih di sarankan untuk perkerasan bahu jalan adalah dengan menggunakan metoda lentur, karena dengan menggunakan beton yang berbeda karakteristik dengan badan jalan yang ada, seringkali jalan existing ‘kalah’ sehingga banyak terjadi kerusakan pada pertemuan (join) antara beton dan aspal pada jalan. Akan tetapi metoda pelebaran dengan perkerasan ini cukup memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan daya tampung jalan atau keluasan pandangan |
*******
Abah John.
