Garut News ( Selasa, 10/02 – 2015 ).
Merebaknya komersialisasi gedung Islamic Center Kabupaten Garut mendapatkan sorotan tajam Komisi D DPRD kabupaten setempat.
Lantaran wahana keagamaan tersebut, hingga kini masih belum diserahterimakan pengembang pada Pemkab, atawa belum diresmikan penggunaannya.
Ini tentu menjadi persoalan kudu kita sikapi. Namun sebelum melakukan pemanggilan terhadap Panitia Pembangunan, kita bahas dahulu persoalan ini pada rapat internal komisi.
Agar jelas duduk persoalannya seperti apa sebenarnya. Apakah sesederhana seperti dikabarkan, atau bagaimana? Tentu kita mesti cermat melihatnya, imbuh Ketua Komisi D DPRD, Ade De Maman, Selasa (10/02-2015).
Diingatkan, persoalan Islamic Center tak hanya persoalan pembangunan gedung beserta pelbagai fasilitasnya, melainkan juga menyangkut pemanfaatan menyangkut kepentingan masyarakat, khususnya umat Islam di Garut.
Seperti diberitakan, gedung serbaguna di lingkungan kompleks Islamic Center Jalan Pramuka Garut Kota itu, sejak beberapa waktu terakhir diketahui disewakan pada umum.
Padahal pembangunan gedung serbaguna maupun gedung sekretariat, dan fasilitas lain belum diresmikan penggunaannya.
Bahkan belum ada serah terima pengembang pada Pemkab Garut. Pengelola Islamic Center pun belum terbentuk.
Ketua HMI Dian Elven Hasanudin mendesak Pemkab secepatnya menangani persoalan tersebut agar tak menimbulkan kekisruhan.
Kalau hendak disewakan maka seharusnya gedung Islamic Center terlebih dulu diresmikan penggunaannya.
Lalu melalui Surat Keputusan Bupati Garut ditunjuk pengelolanya. Kalau sekarang disewakan, uangnya lari ke mana?
Siapa pula yang bertanggung jawab pemeliharaan?, katanya.
Diharapkan pengelolaan Islamic Center dilakukan profesional agar bisa menambah pemasukan PAD.
Komplek ini dibangun di atas lahan seluas sekitar dua hektare di Kelurahan Pakuwon Garut Kota. Pembangunannya direncanakan memerlukan biaya sekitar Rp15 miliar dengan pola multiyears.
Sumber pendanaan APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Garut, dan CSR PT Chevron Geothermal Indonesia, ditambah sejumlah dana sumbangan PNS.
Diharapkan menjadi pusat lembaga pendidikan, dakwah, informasi, dan kajian Islamiah representative bagi umat Islam ini, tahap pertama dilaksanakan pada 2012, tepatnya pada 10 Juli 2012.
Pada tahun tersebut dibangun gedung serbaguna, dan gedung sekretariat menghabiskan dana APBD sekitar Rp3 miliar.
Tahap berikutnya dibangun ruang seminar, balai pelatihan, pelatihan, gedung asrama, ruang kelas dan bangunan pengelola, ruang penyiaran dan pusat informasi, ruang poliklinik dan retail, perpustakaan, masjid, ruang terbuka hijau, lapangan manasik haji, serta lapangan parkir.
******
Noel, Jdh
