Garut news ( Selasa, 14/04 – 2015 ).
DPRD Kabupaten Garut bakal segera membeli 13 unit “mobil dinas” (mobdin) baru. Sehingga dialokasikan anggarannya mencapai Rp2,842 miliar.
Sedangkan alibinya kondisi mobdin lama tak layak pakai, Sehingga DPRD berinisiatif membeli 13 kendaraan anyar. Terdiri 12 unit jenis Toyota Rush dan satu unit jenis Kijang Innova. Seluruhnya diperuntukkan pimpinan dan alat kelengkapan dewan.
Namun terendus informasi beda, empat pimpinan DPRD bakal menggunakan mobdin lama jenis Nissan X-trail berkapasitas 2.000 cc.
Pembelian mobdin baru akan digunakan Ketua “Badan Anggaran” (Banggar), “Badan Musyawarah” (Bamus), “Badan Legislasi Daerah” (Balegda), serta “Badan Kehormatan” (BK).
Mereka akan menggunakan mobdin jenis Toyota Rush. Demikian juga para ketua dan sekretaris Komisi A, B, C, dan D mendapatkan Toyota Rush. Sedangkan Kijang Innova untuk Sekretariat DPRD.
Pembelian mobdin baru itu, dipertanyakan sejumlah kalangan lantaran terindikasi pemborosan anggaran.
Sekaligus juga mengindikasikan ketidakpekaan legislator Garut terhadap situasi, dan kondisi masyarakat menghadapi beragam kesulitan.
Sekjen “Garut Governance Watch” (G2W) Dedi Rosadi menyatakan, setiap pergantian anggota DPRD Kabupaten Garut selalu diwarnai pembelian mobdin baru.
Padahal situasi dan kondisi masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi, diperparah kondisi infrastruktur semakin mendesak diperbaiki.
Pembelian mobdin baru dinilai pula sebagai sikap hidup konsumtif, dan hedonis para legislator Garut.
Mereka tak peka terhadap beragam kesulitan masyarakat Garut masih banyak yang miskin. Di sisi lain, harga barang kebutuhan pokok sehari-hari masih mahal.
Biaya pendidikan dan kesehatan juga membengkak. Pembelian mobdin tak tepat. Soal kinerja, masih banyak hal penting semestinya dilakukan mereka dibandingkan membeli mobil baru, tandas Dedi kepada wartawan, Selasa (14/04-2015).
Dia menduga, pengadaan mobdin baru merupakan kepentingan politis Bupati Garut sebagai bagian pelayanan pada anggota dewan.
Sehingga masyarakat perlu melakukan pengawasan ketat terhadap para anggota DPRD, termasuk pada pengadaan mobdin baru ini.
Jika ini diloloskan, bisa jadi Bupati Garut terindikasi tutup mata demi kepentingan politis. Atawa memang terjalin perselingkuhan anggaran.
Apakah proses pengadaannya sesuai ketentuan? Melalui proses lelang atau penunjukan langsung? ujarnya.
Menanggapi tudingan miring tersebut, Ketua DPRD Ade Ginanjar menyatakan, pengadaan mobdin baru untuk kegiatan alat kelengkapan dewan masih terbilang wajar dan tidak mewah. Kendati menghabiskan anggaran sebesar Rp2,8 miliar.
Dia beralasan kinerja dan kegiatan para anggota dewan kerap terhambat karena banyaknya kendaraan lama rusak dan kondisinya tak laik pakai. Dengan kondisi itu, biaya pemeliharaan mobdin menjadi bengkak mencapai ratusan juta rupiah setiap tahun.
“Jadi pengadaan mobdin baru pada tahun ini dipertimbangkan secara matang,” katanya berkilah.
********
Nole, Jdh.
