Garut News, ( Kamis, 07/11 ).
“Sejak SMPN 1 berdiri 1977 hingga kini, status pemanfaatan lahannya tak jelas, apakah dibeli, ruislag, sewa, atawa apa?
“Lantaran ke desa pun tak pernah terdapat konpensasi apapun. Program bantuan pada sekolah, juga seperti rehab bangunan, pihak desa tak pernah dibawa-bawa,” ungkap Kepala Desa Bagendit, Dede Saepudin, disertai mantan kepala desa, Yayan Sopian Arief, Kamis (07/11).
Dede mengaku heran, pembiaran status tanah SMPN 1 Banyuresmi tersebut.
Sebab pelbagai bantuan terus mengalir dari pemerintah, padahal status tanahya milik pihak lain.
Bahkan belakangan pihak Dinas Pendidikan mengklaim, tanah tersebut dihibahkan.
“Anehnya, saat ditanyakan hibah dari siapa, dan bukti hibahnya, pihak Disdik tak bisa menunjukkannya, hanya akta jual beli tanah, itu pun milik pribadi warga, dan tak terdapat sangkut pautnya dengan tanah lokasi sekolah. Apalagi pihak desa pun belum pernah berkompromi soal itu hingga hari ini,” katanya.
Karena itu, Dede mendesak pihak terkait menuntaskan persoalan tersebut dengan me-ruislag tanah carik desa dijadikan lokasi berdirinya bangunan SMPN 1 Banyuresmi dengan tanah di luar lokasi tersebut.
Sebelum ruislag terjadi, setidaknya pihak pemanfaat atawa sekolah mesti terdapat konpensasi pada pemerintahan desa selaku pemilik sah tanah.
Misalnya dengan cara disewa.
Dikemukakan, tanah carik desa dijadikan lokasi SMPN 1 Banyuresmi memiliki luas sekitar 183 tumbak (Setiap tumbak 14 meter persegi).
Tanah carik ini, berada pada wilayah administrasi Desa Banyuresmi, menyusul pembentukan Desa Bagendit hasil pemekaran Desa Banyuresmi pada 1982.
Selain tanah itu, juga masih terdapat sejumlah tanah carik desa bermasalah sebab dimanfaatkan pihak lain, seperti dijadikan lokasi SMP Muslimin Banyuresmi sekitar 90 tumbak, dan Markas Koramil Banyuresmi sekitar 65 tumbak.
Serta lokasi SDN Bagendit 1,2,3, dan 4, katanya pula.
***** Zainul, JDH.
