Ilustrasi Fotografer : John Doddy Hidayat
Garut News ( Jum’at, 14/10 – 2016 ).
– Banyak kalangan kini mengapresiasi langkah dilakukan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat mengusut para pelaku kerusakan lingkungan, khususnya di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk Kabupaten Garut, yang mengakibatkan terjadinya amuk Sungai Cimanuk sehingga menelan banyak korban jiwa belum lama ini.
Namun demikian, selain kudu sampai tuntas, Polda juga diharapkan melakukan pengusutan juga penindakan terhadap pihak bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan lingkungan tersebut, tanpa pandang bulu atawa tebang pilih. Seperti dikemukakan pemerhati lingkungan yang Ketua I Forum Jabar Selatan Suryaman Anang Suatma.
“Kita mendukung langkah dilakukan Polda. Kita berharap pengusutan dilakukan secara komprehensif dan tuntas. Juga tak tebang pilih. Jadi, siapapun terlibat aksi perusakan lingkungan ini mesti diusut, dan ditindak. Siapapun. Dari unsur manapun !” imbuh Suryaman, Kamis (13/10-2016).
Dia pun berharap, pengusutan serta penindakan tak hanya dilakukan terhadap para perusak lingkungan di kawasan hulu DAS Cimanuk maupun Sub-sub DAS-nya, melainkan kawasan lainnya di Kabupaten Garut yang dampaknya berpotensi menimbulkan bencana pula.
Jangan sampai kerusakan lingkungan di daerah lainnya terkesan dibiarkan, dan baru dilakukan pengusutan serta penindakan ketika bencana terlanjur terjadi, tandasnya.
Sebelumnya, usai mendampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengunjungi lokasi hunian sementara para korban bencana banjir bandang Cimanuk di Rusunawa Gandasari Kecamatan Cimanuk, Wagub Jabar Deddy Mizwar menyatakan pula kegiatan reboisasi selama ini perlu dievaluasi kembali, bahkan jika perlu diaudit.
Termasuk perlunya pengusutan menyeluruh serta tuntas terhadap para pelaku terindikasi kerap melakukan penebangan pohon, dan alih fungsi lahan.
“Penegakan hukum harus benar-benar dilakukan terhadap siapapun yang merusak lingkungan, terutama perusak lingkungan pada kawasan hulu DAS Cimanuk !” tegasnya.
Dia juga mengingatkan pentingnya mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan terutama fungsi hutan lindung. Termasuk pengelolaan obyek-obyek wisata di kawasan lindung yang harus memiliki syarat-syarat khusus.
Begitupun penting mengedukasi masyarakat mengenai perlunya penegakan hukum ketika terjadi aksi perusakan lingkungan. Hal itu untuk mengantisipasi sebelum terjadi hal tak diinginkan.
“Kalau ada obyek wisata tak ada masalah. Tapi itu di kawasan seperti apa ? Kalau kawasan lindung, bagaimana pengelolaanya ? Kan harus khusus ? Ada syarat,” ujarnya.
********
(nz, jdh).
