“Daripada “Pelesiran” ke Bali. Lebih baik studi banding ke Kalijodo mengkaji kinerja Gubernur Ahok membersihkan lokalisasi PSK….Bro”
Fotografer : John Doddy Hidayat
Garut News ( Selasa, 01/03 – 2016 ).
Dengan alibi membina kebersamaan antar “Satuan Perangkat Kerja Daerah” (SKPD) di lingkungan Pemkab Garut.
Sebanyak 35 kepala dari masing-masing SKPD Pemkab setempat diagendakan betolak ke pulau Bali. Mereka bakal berada di “Pulau Dewata” tersebut selama tiga hari, 11 hingga 13 Maret 2016.
Sehingga, masing-masing Kepala SKPD mesti merogoh anggaran atawa fulus berkisar Rp6 juta-Rp8 juta. Bahkan beberapa di antaranya kudu menggerus kocek hingga Rp25 juta. Bergantung pada “katagori” masing-masing SKPD.
Anggaran sebesar itu, dihamburkan antara lain guna menutupi kebutuhan biaya perjalanan dinas pulang pergi Garut-Bali, dan tarif menginap di salah satu hotel mewah.
Meski sebagian mereka mengeluh lantaran dirasakan berat, dan tak jelas tujuannya, mereka terpaksa mesti ikut berangkat ke Bali sebab instruksi Bupati Rudy Gunawan melalui pesan singkat dikirim ke salah satu pejabat eselon 2 Pemkab tentang rencana ini.
Penyetoran biaya ke Bali dari masing-masing kepala SKPD tersebut, disatupintukan pada salah seorang staf Bupati Garut berinisial A, dengan batas akhir setoran per 7 Maret 2016.
“Secara kedinasan, acara ke Bali kan belum jelas esensi maupun manfaatnya. Apakah memang untuk kegiatan studi banding, atau penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) meski itu intruksi Bupati. Yang jelas, kita merasa keberatan,” keluh salah seorang kepala SKPD enggan disebutkan identitasnya, Selasa (01/03-2016).
Dikemukakan, sebenarnya rencana para kepala SKPD berangkat ke Bali berdasar instruksi Bupati itu, diterima para kepala SKPD sejak dua pekan lalu.
“Kita juga sebenarnya keberatan. Tetapi kalau enggak ikut, nantinya takut jadi “catatan”. Kalau ikut, dananya dari mana? Bingung jadinya,” tandasnya.
Keluhan senada dikemukakan kepala SKPD lainnya. Namun dia menyatakan bakal menolak rencana ke Bali ini, kendati mesti menerima konsekuensinya.
Dikatakan, selain tak jelas urgensinya, rencana keberangkatan ke Bali juga dirasakan kian memberatkannya terkait pengelolaan keuangan yang ada.
Dalam dua bulan terakhir saja, lanjutnya, banyak pengeluaran dilakukan SKPD untuk ragam kegiatan. Terutama menyangkut Peringatan Hari Jadi ke-203 Kabupaten Garut tahun 2016. Kendati keperluan tersebut, SKPD mesti mengutang dahulu pada pihak ketiga karena anggaran daerah/SKPD untuk triwulan pertama belum turun.
Apalagi, anggaran setiap SKPD Pemkab Garut pada Tahun Anggaran (TA) 2016 ini mengalami pemangkasan 30 persen dari pagu anggaran.
“Utang ke pihak ketiga dari kegiatan HJG kemarin saja belum dibayar. Sekarang, malahan harus ikut ke Bali. Harus cari dana dari mana lagi? Maka, saya menolak ikut. Apalagi alasan dan tujuan kegiatan enggak jelas. Meski, karena ini saya harus menerima sanksi dari Pimpinan,” tegasnya.
Pengamat Kebijakan Publik juga aktivis anti korupsi Garut, Agus Sugandhi menilai rencana keberangkatan para kepala SKPD Pemkab Garut ke Bali itu, pemborosan anggaran.
Bahkan dinilai pelanggaran terhadap Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 10/2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efesiensi Kerja Aparatur Negara, dan SE MenPAN-RB Nomor 11/2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/ Rapat di Luar Kantor.
Padahal pada SE MenPAN RB Nomor 11/2014 yang ditujukan antara lain kepada Para Bupati/Wali Kota pada poin (2) ditegaskan agar “Menghentikan rencana kegiatan konsinyering/ Focus Group Discussion (FGD) dan rapat rapat teknis lainnya di luar kantor. Seperti di hotel/villa/cottage/resort, selama tersedia fasilitas ruang pertemuan di lingkungan instansi pemerintah masing-masing atau instansi pemerintah di wilayahnya yang memadai”.
Agus menengarai adanya kospirasi kepentingan Bupati terkait rencana keberangkatan para kepala SKPD ke Bali. Kendati hal itu dilakukan dengan dalih demi kebersamaan, atau kegiatan studi banding para kepala SKPD, apalagi penilaian SKP.
“Masa intruksi Bupati hanya melalui sebuah pesan singkat atau SMS? Ini kan enggak benar! Lagi pula, mengapa harus ke Bali, dan semua bawahan setingkat eselon 2 harus ikut ke sana. Ini kan pemborosan, dan terindikasi berpotensi ada penyalahgunaan pos anggaran masing-masing dinas,” ujarnya.
Karena itu, Agus meminta rencana keberangkatan para kepala SKPD ke Bali itu dibatalkan.
Sedangkan sumber lainnya katakan, daripada “pelesiran” ke Bali. Lebih baik studi banding ke Kalijodo mengkaji kinerja Gubernur Ahok membersihkan lokalisasi PSK….Bro.
********
(nz, jdh).
