Ilustrasi Foto : John Doddy Hidayat.
Garut News ( Senin, 03/08 – 2015 ).
Langkah Menteri Pertanian Amran Sulaiman membentuk tim khusus bukanlah solusi tepat buat mengantisipasi kekeringan akibat gelombang panas El Nino pada musim kemarau tahun ini.
Apalagi keberadaan tim khusus ini hanya untuk memantau dan menyampaikan informasi soal kekeringan.
Kementerian Pertanian tak perlu pula menempatkan anggota tim di setiap kabupaten karena “Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika” (BMKG) telah memiliki sistem peringatan dini kekeringan.
Sistem yang dikembangkan sejak dua tahun lalu ini menghimpun data dari pengamat pos hujan di seluruh Indonesia.
Keberadaan tim khusus yang dibentuk Kementerian Pertanian akan sia-sia karena informasi mengenai kekeringan sudah tersedia. Data itu telah dimanfaatkan oleh instansi seperti Direktorat Jenderal Sumber Daya Air di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Pertanian, serta pemerintah daerah.
Lembaga-lembaga ini bahkan bisa menerima informasi kekeringan kapan saja melalui pesan pendek di telepon seluler.
Itu sebabnya, ketimbang repot-repot membentuk tim baru dan menempatkan satu anggota tim di tiap kabupaten, pemerintah sebaiknya memaksimalkan informasi tersedia.
Terlebih, sistem peringatan dini yang dikembangkan BMKG bisa memonitor dan memprediksi kekeringan-berdasarkan curah hujan dan kelembapan tanah-dalam interval waktu satu bulan hingga tahunan.
Data dan informasi tersebut seharusnya dimanfaatkan sebagai fondasi guna merumuskan kebijakan agar kebutuhan air untuk pertanian dan rumah tangga bisa terpenuhi. Langkah lainnya adalah memerkuat koordinasi lintas kementerian atau lembaga dalam mengelola sumber daya air demi mengatasi kekeringan.
Pemerintah harus menyadari bahwa mengatasi kekeringan akibat El Nino tak bisa dengan cara instan. Apalagi El Nino merupakan kejadian yang kerap berulang. Musim kemarau panjang akibat El Nino pada 1997, misalnya, menjadi salah satu pemicu kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan.
Kegagalan pemerintah merumuskan kebijakan yang tepat berbasis data dalam mengatasi kekeringan kembali terulang kala 150 ribu hektare lahan pertanian gagal panen pada 2002. Kejadian serupa terjadi lima tahun kemudian.
Kekeringan dihadapi tahun ini juga tak bisa dipandang sebelah mata. Hingga pekan lalu, 220 ribu hektare lahan terancam gagal panen. Kelangkaan air menyebabkan delapan waduk tak bisa beroperasi maksimal.
Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN) menyebutkan bahwa kekeringan kali ini merupakan yang terburuk dalam lima tahun terakhir.
Agar kejadian serupa tak terulang di masa depan, pemerintah harus merumuskan strategi jangka panjang.
Rencana pemerintah menggenjot pembangunan 13 waduk baru dan embung-tempat penampungan air saat musim hujan-harus diikuti upaya meningkatkan manajemen pengelolaan lingkungan, konservasi air, dan memerbarui data konsumsi air.
*******
Opini Tempo.co
