Garut News ( Sabtu, 14/06 – 2014 ).
Beredarnya salinan surat rekomendasi pemecatan Prabowo oleh “Dewan Kehormatan Perwira” (DKP) 1998 membuat publik sekali lagi ingin mengetahui bagaimana misteri penculikan aktivis mahasiswa, dan peran Prabowo.
Surat DKP merekomendasikan pemberhentian Prabowo, ketika itu menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat berpangkat letnan jenderal.
Pertimbangan DKP, Prabowo terlibat penculikan aktivis mahasiswa, dan tindak indisipliner lain.
Saatnya TNI membuka bagaimana sesungguhnya kasus penculikan ini.
Kontras pernah mencatat, sepanjang 1997-1998 terdapat 23 aktivis diculik.
Dari jumlah itu, sembilan orang dilepaskan, seorang meninggal, dan 13 hilang.
Hilangnya ke-13 orang itulah kudu dibongkar.
Mesti dilacak apakah ini berkaitan dengan Prabowo atawa tidak.
Prabowo membantah bertanggung jawab atas mereka yang hilang.
Ia mengaku memang memerintahkan penculikan, tetapi semua dibebaskan.
Prabowo juga menyatakan dia menjalankan tugas.
Menurut Jenderal TNI (Purn.) Agum Gumelar, salah seorang anggota DKP, Prabowo mengaku perintah penculikan datang dari Presiden Soeharto.
Tujuannya, mengamankan pelaksanaan Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998.
Misteri penculikan kian penting diungkap lantaran Mayjen (Purn.) Kivlan Zen, bekas bawahan Prabowo, membuka info baru.
Pada debat di sebuah stasiun televisi, Kivlan, juga sahabat Prabowo, mengaku tahu di mana kuburan ke-13 orang itu.
Menurut Kivlan, terdapat pasukan lain menculik 13 orang tersebut.
Pasukan siluman itulah, kata Kivlan, membunuh mereka.
Kivlan mengaku tahu siapa komandan pasukan itu.
Dia menuduh pasukan siluman tersebut ingin mengkambing-hitamkan Prabowo.
Tempo pernah melakukan investigasi atas kasus penculikan ini.
Hasil investigasi menemukan, penculikan atas sembilan orang yang bebas, dan 13 orang masih dinyatakan lenyap itu saling berkaitan.
Sumber-sumber aktivis mahasiswa diwawancarai menceritakan, saat diinterogasi para penculik, mereka sering dipaksa menjawab di mana Wiji Thukul, penyair masuk daftar 13 orang hilang itu.
Ini berarti penculik sembilan orang tersebut juga berkoordinasi dengan penculik Thukul, dan kawan-kawan.
Semua kemungkinan itu kudu diusut.
Dalam surat rekomendasi DKP disebutkan, Prabowo menyalahi prosedur militer lantaran mengerahkan pasukan tanpa persetujuan Panglima TNI.
Perlu diungkap apakah dalam pemeriksaan DKP ditemukan pasukan lain di luar Satgas Mawar, dan Merpati.
Jika ada, apakah kedua pasukan penculik ini bekerja sama?
Menurut Agum, salinan keputusan DKP beredar luas itu hanya sebatas butir-butir rekomendasi.
Adapun rincian hasil pemeriksaan menjadi dasar rekomendasi ada pada dokumen terpisah.
Pengungkapan ini penting bukan hanya lantaran Prabowo kandidat presiden, semestinya bebas dari tuduhan melanggar hak asasi.
Hal ini juga seharusnya menjadi momen meluruskan sejarah.
*******
Opini/Tempo.co
