“Berlangsung di depan Baliho Bupati dan Wakil Bupati Setempat”
Esay/Fotografer : John Doddy Hidayat
Garut News ( Rabu, 27/01 – 2016 ).
Aliansi Mahasiswa Peduli Garut pada momentum refleksi dua tahun kinerja pemerintahan kabupaten setempat, menuntut agar bupati, wakil bupati, dan DPRD harus segera melakukan ragam pembenahan.
Mereka terdiri HMI, GMNI, FPPMG, PMII, dan KAMMI pada orasi unjukrasa di Bundaran Simpang Lima, Rabu (27/01-2016), mendesak segera dilaksanakan reformasi birokrasi yang sehat akuntabel dan transparan sesuai Undang-undang Nomor 23/2014 juga Permendagri Nomor 13/2014.
Kemudian transparansi dan akuntabilitas setiap APBD kepada rakyat, moratorium setiap perijinan yang berhubungan dengan lingkungan, industri pariwisata jangan bertentangan dengan Perda Nomor 29/2011.
Sanksi tegas dan sigap terhadap pelanggar ASN (Undang-undang Nomor 5/2014), selesaikan konflik agraria di Kabupaten Garut.
Selain itu, menuntut konsistensi dan sinergitas Perda Nomor 03/2014 Tentang RPJMD 2014 – 2019 dalam menyelesaikan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, serta membangun kesejahteraan Rakyat Garut.
Selesaikan permasalahan pendidikan terkait (pungli pendidikan, komersialisasi pendidikan, mahalnya biaya pendidikan, dan kesejahteraan guru honorer).
Benahi pelayanan yang berhubungan dengan masyarakat (pelayanan pembuatan KTP, dan akta kelahiran pada Disdukcapil, serta pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.
Terdapatnya kejelasan aset pariwisata Situ Bagendit dan Situ Cangkuang, serta selesaikan persoalan limbah penyamakan industri kulit di Kampung Sukaregang.
Aksi unjukrasa itu dengan koordinator lapangan Asep Abdul fatah A, sempat melakukan aksi pembakaran.
*******
