Garut News, ( Jum’at, 08/11 ).
Kurang tepat jika ia melihat masalah ini bukan urusan pemerintah pusat melainkan tanggung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Orang tahu, kemacetan lalu lintas mudah diatasi apabila pemerintah turun tangan.
Yudhoyono mengungkapkan persoalan itu, ketika menerima para pengusaha di Istana Bogor belum lama ini.
Presiden menceritakan ia disindir mengenai kemacetan di Jakarta oleh beberapa perdana menteri dalam East Asian Summit 2013.
Ia kemudian kaatakan, mesti menjelaskan solusi kemacetan Jakarta Gubernur Joko Widodo.
Presiden juga menerangkan, sesuai sistem desentralisasi, kepala daerahlah bertanggung jawab atas problem di wilayah masing-masing.
Pernyataan Presiden muncul di tengah serangan politikus Partai Demokrat bertubi-tubi terhadap kinerja Gubernur Jakarta.
Jangan heran jika orang banyak melihat ucapan Yudhoyono sebagai manuver pula menyudutkan Jokowi.
Aneh apabila Presiden tak paham, kemacetan di Ibu Kota disebabkan banyak faktor sebagian di luar kendali pemerintah provinsi.
Saban hari kawasan Bogor-Tangerang-Bekasi-Depok mengirim jutaan kendaraan bermotor ke jalan-jalan Ibu Kota.
Ini tak bisa ditangani sendiri Jokowi.
Pemerintah pusat kudu turut tangan lantaran menyangkut koordinasi antarprovinsi.
Terutama pada urusan menyiapkan angkutan massal murah, dan nyaman sehingga masyarakat bersedia meninggalkan kendaraan pribadi.
Tiga tahun lalu, Wakil Presiden Boediono mencanangkan 17 langkah mengatasi kemacetan Jakarta.
Sebagian langkah tertera di sana memang hanya bisa dilakukan pemerintah pusat, misalnya optimalisasi kereta api, dan pembentukan otoritas transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Ini berarti pemerintah dipimpin Presiden Yudhoyono seharusnya lebih banyak berperan.
Yudhoyono seharusnya mengapresiasi kebijakan Jokowi bersama wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, menekan kemacetan.
Mereka memulai beberapa langkah mendasar, seperti pembangunan mass rapid transit dan menyiapkan kebijakan jalan berbayar alias electronic road pricing.
Dua hal ini tak pernah bisa dimulai oleh gubernur sebelumnya.
Proyek jangka pendek, dan menengah pun sedang berjalan.
Misalnya, memerbanyak armada busway dan Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway.
Jokowi berhasil pula mengurangi kemacetan di kawasan Tanah Abang lewat penertiban pedagang kaki lima.
Kinerja, dan kebijakan pemerintah pusatlah justru perlu dipertanyakan.
Penyediaan angkutan kereta api yang murah, dan nyaman tak kunjung beres.
Pemerintah pusat juga membuat kebijakan mobil murah, malahan merangsang masyarakat menggunakan kendaraan pribadi.
Ini bertolak belakang dengan ikhtiar mengatasi kemacetan lewat optimalisasi penggunaan angkutan umum.
***** Opini/ Tempo.co
