Yang Kiri, yang tanpa Ajektif

0
61 views

Ilustrasi : Muhammad Erwin Ramadhan

Garut News ( Ahad, 20/12 – 2015 ).

— Penghormatan untuk Benedict Anderson (1936- 2015)

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Di awal musim dingin 1956, ketika Ben Anderson berumur 20 tahun, sesuatu terjadi—sesuatu yang mengarahkan jalan hidupnya.

Hari itu di kampus Universitas Cambridge sejumlah mahasiswa India dan Sri Lanka menyuarakan protes yang berapi-api. Ben, mahasiswa tahun terakhir Jurusan Klasik, ikut mendengarkan. Tapi tiba-tiba sebarisan laki-laki Inggris menyanyikan God Save the Queen dan menyerbu.

Mereka merangsek dan memukuli mahasiswa-mahasiswa kurus berkulit warna gelap yang sedang unjuk rasa itu. Ben mencoba melerai. Tapi anak muda Irlandia yang rabun dan tak berotot itu kena tonjok. Kacamatanya jatuh, dan sejumlah kaki menghancurkannya. “Aku belum pernah semarah itu seumur hidupku,” ceritanya kemudian.

Marah itu awal kebangkitan politik. Para mahasiswa Asia itu sedang memprotes agresi pasukan Israel, Inggris, dan Prancis ke Mesir di awal November 1956. Ketiga negara itu berkomplot hendak menjatuhkan Presiden Nasser yang mengambil alih Terusan Suez, wilayah Mesir yang semula dikuasai Inggris.

Akhirnya usaha para agresor itu gagal, tapi Ben telah menyaksikan bagaimana kekuatan, kekuasaan, dan kebuasan saling merapat.

Yang lemah, yang tak masuk hitungan, mungkin sia-sia melawan, tapi akan lebih sia-sia bila diam.
Kesadaran politik itu, “my moment”, tulisnya, makin mendalam di tengah haru-biru dekolonisasi di bekas-bekas jajahan di Asia dan Afrika.

Dengan itu Ben, yang lulus dengan gemilang dari Cambridge, melanjutkan belajar ke Amerika, ke Universitas Cornell. Ia tertarik pada Indonesia.

Waktu itu, kata Ben, awal 1958, di Indonesia “unsur-unsur sayap kanan dengan dibantu CIA” hampir berhasil melawan seorang presiden “sayap kiri”, Sukarno. Tentu saja bila dilihat dari dekat, pembangkangan PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi itu akan tampak tak sesederhana itu; tapi yang penting adalah apa yang menggerakkan Ben.

Ia, yang pernah kuliah pada sejarawan Marxis, Eric Hobsbawm, hendak menegaskan dan merumuskan amarah di lapangan kampus Cambridge itu: amarah anti-kolonialisme, protes kepada tata yang mengukuhkan ketidaksetaraan.

Ia datang ke Indonesia. Selama dua tahun, 1962-1964, ia menelaah, mengumpulkan bahan riset, dan hidup “dengan bahagia di Indonesia yang kacau”. Ketika itulah teman saya, Soe Hok Gie, adik sahabat saya, Arief Budiman, mengajak saya menemui anak muda dari Universitas Cornell itu. Kami berkenalan. Saya duduk di sebelah Ben di tepi sebuah jalan di Menteng, Jakarta. Dengan Onghokham. Makan durian.
* * * *

Di Indonesia, tentang Indonesia, Ben menelaah banyak hal, yang kelak akan menghasilkan karya-karya cemerlang yang begitu orisinal hingga memikat—dan kadang-kadang tak meyakinkan. Terutama karena, pada tahap awal, pandangannya adalah pandangan seseorang yang terkesima.

Dalam blusukannya dengan Onghokham, yang waktu itu masih mahasiswa sejarah, ia ikut “terseret” (ini pengakuannya) keasyikan bersama “candi, gamelan, wayang, pertunjukan rakyat desa, dongeng, sopan santun, batik…”. Ia akrabi hal-hal yang dianggapnya unik, tak lazim buat (dan sebab itu tak tertangkap oleh) sudut pandang yang berlaku.

Ketika ia menulis The Idea of Power in Javanese Culture, misalnya, ia coba tunjukkan sesuatu yang tak dilihat para ilmuwan lain: adanya pemahaman yang berbeda antara orang “Barat” dan orang Jawa tentang “power”.

Tentu saja ini sangat menarik—meskipun bagi saya sejak mula meragukan. Bagi saya, Ben Anderson membandingkan dua hal yang sulit dibandingkan: ia sendiri mengakui ia tak menemukan kata Jawa yang sepadan dengan istilah power sebagaimana yang ia maksudkan.

Saya, yang berbahasa Jawa, juga tak menemukannya. Maka untuk praktisnya saya sebut saja itu “X”. Dalam bahasa politik Indonesia, power berarti “kekuasaan”; tapi itu juga tak pas dengan “X” yang diuraikan Ben.

“Kekuasaan” adalah konsep yang “relasional”, menyiratkan hubungan antara subyek dan obyek, antara orang yang berkuasa dan orang yang dikuasai, sedangkan “X” bukan. “X” bisa disebutkan tanpa ada hubungannya dengan orang lain—seperti ketika “X” terpancar pada teja yang tampak di wajah seseorang yang terpilih.

Walhasil, “X”, atau “power-bagi-orang-Jawa”, benda yang unik. Ia mempesona—tapi tanpa sejarah, tanpa politik.

The Idea of Power, yang membuat politik “orang Jawa” tampak misterius dan eksotis, terbit pada 1972. Kini, hampir setengah abad kemudian, thesis buku ini bisa dianggap “esensialis”: mendasarkan diri pada pandangan bahwa ada esensi “Jawa” yang tak berubah, tak digerakkan sejarah.

Ben Anderson memang tak menjelaskan apa yang dimaksudkannya dengan “Jawa”. Dalam administrasi kependudukan kolonial, yang hingga kini dilanjutkan dengan membabi-buta, “Jawa” adalah satuan demografis yang disederhanakan dengan mengabaikan keragaman mereka yang hidup antara batas Jawa Barat dan Jawa Timur—dan tentu saja mengabaikan konflik dan pergulatan hegemoni di dalamnya.

Tak hanya itu: pengertian yang mengacu pada “sebuah amalgam yang unik” (menurut Ben) yang disebut “Jawa” itu sebenarnya representasi “cara Jawi” yang, sebagaimana ditunjukkan John Pemberton dalam On the Subject of ‘Java’ (terbit 1994), baru tersusun pada pertengahan 1800-an.

Cara Jawi hadir sejak kerajaan-kerajaan Jawa Tengah terdesak “Kompeni”, sebagai strategi keraton, dalam hal ini Surakarta, untuk mengukuhkan diri dengan membangun ritual yang bagi orang luar, bagi orang Belanda, nyaris tak tertembus.

Seandainya Ben melihat “Jawa” sebagai sesuatu yang historis, terbentuk dan berubah oleh sejarah, saya kira ia tak akan menulis The Idea of Power.

Tapi dua hal kemudian melepaskannya dari pesona awal. Yang pertama kekejaman di sekitar Oktober 1965: ribuan orang yang dianggap PKI dibantai dengan bengis—kebuasan yang menyebabkan sahabatnya, Onghokham, mengalami trauma, dan kemudian mencoba, dengan jadi penenggak alkohol, menghapuskan mimpi buruk tentang deretan mayat berdarah di sepanjang jalanan Jawa Timur yang pernah disaksikannya.

Bagi Ben, mendengar pembantaian massal di negeri yang menambat hatinya itu seperti diberi tahu bahwa saudara kandungnya pembunuh.

Ia ikut menyusun naskah akademik yang kemudian terkenal sebagai Cornell Paper, yang mencoba menunjukkan bahwa “Peristiwa G-30-S” bukan kudeta, bukan rancangan PKI, melainkan konflik di dalam Angkatan Darat—dan bahwa Soeharto terlibat, langsung atau tak langsung.

Harus diakui kesimpulan itu dibuat tergesa-gesa, ketika bahan belum memadai. Tapi pemerintah “Orde Baru” tak tambah meyakinkannya ketika dengan cara kasar dan pengecut melarangnya masuk ke Indonesia, sejak 1972 sampai setelah Soeharto jatuh.

Hal kedua yang mengubah perspektifnya adalah Perry, adik kandung yang ia sebut adik secara biologis tapi kakak secara intelektual. Anderson yang lebih muda ini sejarawan terkemuka yang memimpin New Left Review, dan dialah, kata Ben dengan sedikit melucu, yang meyakinkannya “bahwa… orang Indonesia bukan makhluk yang unik, melainkan bagian dari spesies manusia”.

Sebagaimana halnya manusia lain, tak ada sifat-sifat makhluk ini yang tak berubah sepanjang riwayatnya. Ben, yang selama 27 tahun tak pernah melihat Indonesia dari dekat, punya kesempatan mengambil jarak. Ia misalnya bisa melihat bahwa tradisi Jawa sebenarnya sebuah konstruksi di abad modern.

Ia pun cenderung lebih peka kepada peran gerak sejarah dalam pembentukan ide dan wacana. Ia menulis Imagined Communities-nya yang termasyhur itu sebagai usaha mengkombinasikan “sejenis materialisme sejarah” dengan apa yang kemudian disebut discourse analysis.

Dengan perspektif Marxisme itu (digabungkan dengan “postmodernisme” sebelum kata itu ditemukan, kata Ben) ia tunjukkan wacana nasionalisme di tempat-tempat yang berjauhan dan dalam kronologi yang berbeda.

Yang sering orang luput ketika membaca Imagined Communities adalah elemen universal dalam pelbagai nasionalisme itu. Bukan teknologi dan modal dalam “kapitalisme cetak”, bukan jejak universalitas yang terputus dari agama-agama, melainkan (saya sebut ini dengan sedikit bergurau) “marahku-di-kampus-Cambridge”.

Bung Karno akan mengumpamakannya dengan pemberontakan seekor cacing, sekalipun hanya cacing, yang diinjak. Tanpa orang ramai yang menolak keadaan, “kapitalisme cetak” tak akan punya dampak. Rancière akan menyebutnya sebagai “subyektivasi politik”: kemampuan memproduksi “polemik” yang mengungkapkan kontradiksi antara para penjaga tatanan (la police) dan politik (la politique).

Adapun “politik” di sini berarti aksi-aksi mengguncang tatanan itu, le partage du sensible itu, agar mereka yang tak masuk hitungan hadir, yang membisu berbicara, yang disisihkan tampil, yang digelapkan muncul.
* * * *

Di masa kecilnya, Ben Anderson gemar membaca cerita-cerita Sherlock Holmes. Yang selalu diingatnya adalah pesan sang detektif: dalam meneliti satu kasus, tak cukup hanya menganalisis barang bukti yang ada. “Seorang detektif harus mengetahui ada yang absen, yang tak terlihat.”

Mungkin itu sebabnya Ben cenderung menyorot ke arah “yang absen, yang tak terlihat”. Sementara sebelumnya orang menulis sejarah nasionalisme dari ide-ide dan perang antar-penguasa, Ben melihatnya (sesuai dengan perspektif materialisme sejarah) pada lembar surat kabar harian, pada hubungan percetakan, pasar, modal, dan bahasa; atau pada sensus, museum, peta, dan makam pahlawan tak dikenal.

Ben sendiri memang cenderung tertarik pada yang sehari-hari di jalanan (“‘polytheism’ of scattered practices”, kata De Certeau), yang praktis tak tampak dari atas karena bukan yang adiluhung dan tak diadiluhungkan.

Ia akrab dengan Pipit Rochijat, aktivis mahasiswa Indonesia di Jerman yang sejak 1980-an dikenal sebagai pembuat kisah wayang sebagai parodi yang tajam tentang Rezim Soeharto—dengan akibat tak bisa pulang ke Tanah Air. Pipit memang memilih berada di luar garis apa pun.

Berandal dalam pikiran, suka meledek, menulis dengan bahasa Indonesia yang eksentrik, émigré Indonesia di Berlin yang kreatif ini dengan segera menarik hati Ben. Surat-surat Ben kepadanya (Pipit mengizinkan saya membacanya) memperlihatkan sisi lain penulis The Idea of Power: bukan sebagai ilmuwan yang termasyhur karena wawasannya yang impresif dan prosanya yang memukau, melainkan sebagai Ben yang selalu muda, suka bercanda dengan omongan yang mbeling, kurang ajar, sarkastis, tidak “baik-dan-benar”.

Saya petik surat di awal 1985: “Belum tahu, ya, kalian, bahwa ogut sudah naik pangkat, eh pantat, jadi masih kuat bertanding dengan B.M., Bahaya Maut itu!” Ia memakai kata “ogut” dari pergaulan remaja Jakarta; ia mencemooh militer dengan menyebut dirinya “Kolonel” dan menyebut Pipit “Overste” (lebih sering, “Sersan”); ia menyamakan “pangkat” dengan “pantat”, dan ia mengolok-olok Jenderal Benny Moerdani (“B.M.”) sebagai “Bahaya Maut”.

Dalam sebuah tulisan yang tak dimuat, yang juga dikirimkan ke Pipit, Ben memaparkan kontras antara Taman Pahlawan, yang berisi nama besar dan pangkat besar, dan kuburan orang-orang yang disebut “djago”, pendekar tanpa hierarki.

“Majat mereka sulit diselipkan kedalam Taman Pahlawan, jang dinas imigrasinja tjukup ketat,” tulis Ben dalam ejaan pra-Orba. Nama para “djago” itu juga tak pernah muncul di papan nama jalan. Tapi sementara Taman Pahlawan cuma diziarahi “klompok resmi dan pada waktu jang ditentukan oleh pihak jang berwadjib”, para “djago” yang terkubur di kampung-kampung hidup dalam pelbagai bentuk ingatan kolektif, dalam puisi dan teater rakyat.

Dengan menunjukkan kontras itu, kita tahu di mana hati Ben terarah.
Sadar atau tak sadar, ada benang merah antara bahasa olok-olok yang mencemooh para jenderal dan “marah-di-kampus-Cambridge” 1956. Langsung atau tak langsung, ada kontinuitas antara pemihakan kepada yang tak resmi, yang tak terhormat, dan la politique, aksi yang mengguncang tatanan yang melembagakan pembagian itu.

Bangsa, sebagai “masyarakat yang dianggit”, memang bisa terbentuk jadi tatanan yang resmi dan represif. Tapi proses imagining dalam sejarah nasionalisme yang dipaparkan Ben Anderson adalah bagian dari dialektika sejarah, selamanya berlangsung dengan antagonisme: pembangkangan terhadap status quo.

Maka siapa yang tak melihat gerak radikal la politique dalam proses terjadinya bangsa akan keliru membaca thesis Kiri Ben Anderson—dan akan tak bisa pula mengenali rasa anarkisme dalam perspektif nasionalismenya.

Di Bawah Tiga Bendera, yang versi Indonesianya diperkenalkan hanya beberapa hari sebelum ia meninggal, sebenarnya sebuah statemen “anarkisme tanpa ajektif”, untuk memakai rumusan Fernando Tarrida del Mármol, tokoh Kiri yang perjuangannya diceritakan Ben dengan memikat.

Di akhir buku itu Ben bercerita bagaimana di sebuah rapat para aktivis di Manila ia membacakan selembar pamflet yang tak ditandatangani siapa pun: Organize Without Leaders! Dan ia membacanya dengan senang.

Di situlah Ben Anderson tak ada duanya: Marxis yang tak pernah mengutip teori, ilmuwan progresif yang tak pernah mengenakan label. Kelebihannya tidak hanya pada thesis-thesisnya yang membuat kita berpikir, tapi juga pada kesetiaannya kepada kemarahan di kampus Cambridge, 1956.

********
Goenawan Mohamad/Tempo.co

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here