Waspada Kejahatan Pedofilia

Garut News ( Rabu, 07/05 – 2014 ).

Ilustrasi. Rusa Cacat dan Rentan Penyakit dari Hasil Perkawinan Sedarah. (Foto: John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. Rusa Cacat dan Rentan Penyakit dari Hasil Perkawinan Sedarah. (Foto: John Doddy Hidayat).

Ada kesamaan pada kasus-kasus kejahatan seksual menimpa anak-anak kita belakangan ini.

Aksi bejat itu amat terlambat diketahui, setelah sejumlah besar anak-anak menjadi korban.

Pemerintah dan masyarakat kudu segera membangun sistem kewaspadaan dini, sehingga potensi kejahatan itu bisa ditangani sebelum memakan korban.

Tiga peristiwa terakhir lebih dari cukup menjadi contoh.

Di Jakarta International School, kejahatan itu baru terungkap setelah muncul korban ketiga.

Di Sukabumi, Andri Sobari alias Emon baru dicokok polisi setelah menggagahi paling sedikit 89 bocah.

Di Sumedang, seorang kakek juga baru ditangkap warga setelah melakukan pelecehan terhadap sembilan bocah.

Bisa jadi jumlah anak menjadi korban pada ketiga kasus ini lebih besar.

Di JIS, misalnya, buron pedofil nomor wahid Amerika Serikat, William James Vahey, memangsa 90 anak di sejumlah negara, pernah mengajar di sana dan tinggal di Indonesia pada 1999-2002.

Dalam kasus Emon, polisi pun masih memverifikasi aduan baru dari 16 orang tua menduga anaknya ikut jadi korban.

Namun, pada ketiga kasus itu, satu hal jelas: kejahatan terjadi di satu tempat, berulang-ulang!

Mengapa para pelaku kejahatan keji itu bisa leluasa beraksi?

Kita dengan gampang bisa menyusun sederet jawaban.

Di antaranya, terutama, berkurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya, dan makin longgarnya ikatan antara orang tua dan anak-anaknya.

Sedangkan aparat pemerintah-dari lurah, polisi lingkungan, bintara pembina desa, hingga tingkat terendah, seperti ketua RT-terbukti tak memiliki kemampuan menangkap gejala berkembang di masyarakat.

Itu semua menjadi kesempatan emas buat pelaku kejahatan ini.

Pemerintah dan masyarakat kudu segera mengatasi kekurangan ini.

Soalnya, angka kejahatan jenis ini terus membubung.

Separuh dari 3.000-an kasus kekerasan terhadap anak, kasus seksual.

Interpol, badan kerja sama polisi internasional, juga memberi peringatan saat ini Indonesia negara dengan jumlah kasus pedofilia terbesar di Asia.

Kita perlu menyambut baik upaya Komisi Perlindungan Anak Indonesia tengah mendorong DPR mengamendemen Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencabulan.

Meski pelaku bisa dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak, KPAI ingin pasal terkait kejahatan serupa di KUHP ini diubah menjadi pasal kejahatan seksual, berancaman hukuman penjara minimal 20 tahun hingga seumur hidup.

Kini, pelaku hanya diganjar maksimal 9-15 tahun penjara kejahatan amat keji itu sehingga tak ada melakukannya selain manusia.

Hukuman berat, selain demi memenuhi rasa keadilan, penting memberi efek jera.

Pada saat sama, pemerintah tak boleh melupakan penyediaan fasilitas rehabilitasi.

Bukan cuma para korban, melainkan juga buat mereka mengidap penyimpangan seksual sejenis ini.

Soalnya, kejahatan itu didorong perilaku seksual menyimpang tersebut.

Dan berdasar pengakuan sejumlah pelaku, mereka pun sebelumnya pernah menjadi korban kejahatan serupa.

Sarana rehabilitasi itu kudu dibuat ramah, sehingga siapa pun merasa mengalami kelainan orientasi seksual memilih mendatangi tempat itu ketimbang menyalurkan hasrat kejinya.

******

Opini Tempo.co

Related posts