Urbanisasi dan Peningkatan Daya Beli

by

Said Zainal Abidin
Guru Besar STIA LAN dan Mantan Penasehat KPK

Garut News ( Rabu, 14/08 – 2014).

Ilustrasi. Luapan Arus Balik Lebaran Idul Fitri 1435 H/2014. (Foto: JDH).
Ilustrasi. Luapan Arus Balik Lebaran Idul Fitri 1435 H/2014. (Foto: JDH).

Sebuah acara yang selalu ditunaikan secara tetap oleh warga Ibu Kota dan kota-kota besar lainnya di Indonesia adalah mudik.

Tentu saja mudik merupakan pertanda meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan penduduk perkotaan.

Bukan cuma itu, mudik juga petunjuk adanya keterbukaan wilayah seiring dengan bertambah banyaknya jumlah penduduk kota pada era modern.

Dan salah satu ciri negara modern: jumlah penduduk kota yang lebih besar daripada jumlah penduduk desa.

Arthur Lewis melihat arus urbanisasi ini sejalan dengan pertumbuhan pembangunan di kota-kota, seraya menyediakan kesempatan kerja dengan upah relatif lebih tinggi dibanding pendapatan rata-rata penduduk di desa.

Namun mengalirnya orang desa masuk kota pada akhirnya menyebabkan tingkat upah di perkotaan makin turun, sementara nilai upah pada sektor pertanian naik gara-gara tenaga kerja tersedot ke kota.

Namun urbanisasi di Indonesia, yang berlangsung lebih dari 20 tahun, tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan pandangan Arthur Lewis ini.

Penduduk desa mengalir ke kota bukan sekadar karena tingkat upah yang berbeda, tapi juga karena kekosongan kesempatan kerja yang makin parah di daerah pedesaan.

Proses pemiskinan desa sudah lama terjadi.

Pada era Orde Baru, prioritas pembangunan diberikan kepada sektor industri-ekspor.

Ada berbagai fasilitas peringanan pajak ekspor dan impor, bahan baku dari luar negeri, dan buruh murah.

Yang terakhir ini jadi masalah besar.

Buruh dengan gaji yang rendah tidak dapat hidup tanpa ditunjang harga bahan makanan yang murah.

Karena itu, pemerintah menggunakan lembaga Bulog sebagai lembaga penjamin bahan makanan dengan harga stabil pada tingkat rendah yang terjangkau buruh murah dan pegawai miskin.

Jika perlu dengan mengimpor beras dari luar negeri.

Akibatnya, harga bahan makanan tetap terjaga pada tingkat harga murah.

Ini berarti petani desa harus berkorban memberikan subsidi secara berkelanjutan kepada sektor perkotaan, khususnya kepada buruh dan pegawai demi kemakmuran industriawan-ekspor yang difasilitasi pemerintah.

Berbeda dengan pemerintah yang bila perlu dapat memotong subsidi BBM dan lain-lain, petani tidak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga.

Karena kehidupan di sektor pertanian makin sulit, mereka akhirnya mengadu nasib ke kota tanpa persiapan yang memadai.

Cuma ikut kenalan yang pulang mudik, sekadar ada di kota, tanpa arah, tanpa tujuan dan harapan.

Karena itu, kedatangannya bukanlah gejala modernisasi yang dapat dipandang dengan senyum, melainkan penderitaan korban pemiskinan yang hidup di pedesaan.

Dilihat dari perspektif lain, pemiskinan desa juga merupakan proses penurunan daya beli dalam negeri (decreasing domestic purchasing power), yang pada gilirannya akan menekan daya saing barang-barang ekspor dan minat investasi.

Padahal, sejarah pembangunan di hampir semua negara maju dengan jumlah penduduk yang banyak selalu ditandai dengan peningkatan daya beli dalam negeri secara meluas.

Pembangunan di Jepang untuk peningkatan daya saing pada bidang perdagangan dikenal dengan nama politik dumping – suatu politik perdagangan yang sangat ditakuti dan dibenci lawan.

Tapi bagaimana mereka dapat menjual produk dengan harga yang mahal di dalam negeri dan murah di luar negeri kalau daya beli dalam negeri tidak terlebih dulu dinaikkan?

Dengan daya beli dalam negeri yang tinggi, sebagian besar harga pokok dapat ditanggulangi di dalam negeri.

Di luar negeri, mereka dapat menjual barang dengan harga murah.

Jangan harap investor asing akan masuk ke sebuah negara yang daya beli dalam negerinya rendah.

Sama dengan tidak ada orang yang akan membuka restoran mewah di daerah pedesaan yang kumuh.

Karena itu, upaya meningkatkan daya beli dalam negeri, terutama di daerah pedesaan, adalah sebuah keniscayaan dalam pembangunan.

Peningkatan daya beli dalam negeri melalui peningkatan pendapatan petani desa dapat ditempuh antara lain dengan strategi yang mirip dengan pump priming strategy yang pernah dilakukan J.M Keynes di Eropa pada awal pertengahan abad ke-20.

Pemerintah dapat menyuntik daya beli dengan membeli produk hasil pertanian, seperti beras, dengan harga yang tinggi dan menjualnya ke kota dengan harga yang murah.

Tentu saja hal itu disertai kontrol terhadap spekulan.

Uang yang disuntikkan ke desa tidak akan hilang, melainkan akan berkembang lebih besar dan lebih cepat akibat multiplier effect yang relatif besar sebagai penyebab dari adanya marginal propensity to consume yang besar di kalangan petani miskin.

Ini mendorong bertumbuhnya sektor industri kecil di pedesaan.

Kesempatan kerja akan terserap dan daya saing ekspor akan meningkat.

Ini sebuah strategi yang perlu dipertimbangkan pemerintah yang baru.

******

Kolom/Artikel : Tempo.co