UPTD Disperkim Garut Perlu Dilibatkan Penyelenggaraan Pembangunan

0
43 views
H. Aah Anwar Saefuloh, ST, S.Sos, M.Si

Garut News ( Selasa, 13/08 – 2018 ).

H. Aah Anwar Saefuloh, ST, S.Sos, M.Si

Guna bersama menyukseskan Penguatan Ekonomi Kerakyatan Serta Optimalisasi Pelayanan Publik Ditunjang Pemantapan Infrastruktur Guna Mencapai Garut Bermartabat, Nyaman dan Sejahtera”

Maka “Gawe Rancage Mawa Raharja” maupun ‘Kerja Bersama Menuju Kesejahteraan’, idealnya tak hanya sebatas jargon atau sekedar basa – basi kalangan birokrat di lingkungan Pemkab/Setda Garut.

Melainkan hendaknya pula bisa senantiasa direalisasikan pada setiap denyut nadi gerak pembangunan fisik. Termasuk di lingkungan Dinas “Perumahan dan Pemukiman”  (Disperkim) kabupaten setempat, ungkap pemerhati sosial ekonomi di Garut, M. Fadillah.

Kepada Garut News, Selasa (13/03-2018), dia katakan jajaran UPTD pada setiap wilayah kecamatan juga patut dilibatkan bahkan diikutsertakan sejak proses kegiatan survey awal pekerjaan.

Agar mereka bisa detail mengetahui titik lokasi kegiatan, nilai dan volume pekerjaan, hingga penjadwalan setiap evaluasi hasil pekerjaan, atau tak hanya difungsikan memonitor dan menandatangani selesainya pekerjaan.

Sehingga sepatutnya pula sekaligus diikutserta sebagai pengawas yang mengantongi keabsahannya dengan Surat Keputusan (SK).

Ditemui terpisah, Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Garut, H. Aah Anwar Saefuloh, ST, S.Sos, M.Si mengemukakan juga hendaknya jajaran UPTD bisa senantiasa pro aktif maupun menjemput bola setiap ada kegiatan pembangunan fisik di wilayahnya.

Selain itu pula, senantiasa dapat menjalin koordinasi, lantaran kegiatan survey itu dilakukan oleh pihak konsultan.

Sedangkan mengenai absensi yang bertugas di wilayah kecamatan yang sangat jauh jangkauannya dari Kantor Dinas, selama ini pun mereka ada di lingkungan kabupaten, yang setiap berangkat ke kecamatan dibekali surat dinas.

Kemudian perolehan tunjangan kerja dinamis yang dikenakan pajak, menurut Aah Anwar Saefuloh, setiap pendapatan pasti dikenakan pajak.

Khusus penanganan korban terdampak banjir bandang Sungai Cimanuk, diagendakan paling lambat Desember 2018 seluruhnya bisa direlokasi pada hunian tetap.

Korban yang tak memiliki rumah dan tanah kemudian menempati rumah susun, diwajibkan mulai tahun kedua membayar cicilan atau kontrakan.

Sedangkan korban yang memiliki rumah dan tanah, tak dipungut biaya apapun menempati rumah tapak,  dan fasilitas penunjang lainnya sebagai aset milik pribadi bernilai sekitar Rp72 juta setiap unit rumahnya.

********

Esay/Fotografer : John Doddy Hidayat.