Ungkapan Bupati Garut Penyebab Pengusaha Jasa Konstruksi Meradang

0
20 views

Garut News ( Kamis, 04/09 – 2018 ).

Ilustrasi. Konstruksi Jembatan Ampel Panawuan.

Kalangan pengusaha tergabung sejumlah asosiasi pengusaha jasa konstruksi
pengadaan barang/jasa naungan “Kamar Dagang dan Industri” (KADIN) Kabupaten Garut menjadi meradang berat.

Lantaran pernyataan Bupati Rudy Gunawan diduga melecehkan keberadaan pengusaha/kontraktor/pemborong di Garut saat memimpin Apel Gabungan sekaligus Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lapangan Apel Setda, Senin ( 01/10 – 2018).

“Ketika itu, Bupati Rudy sempat katakan sekitar 80 persen pemborong di Garut bermasalah”.

Maka para pengusaha tersebut  pun bereaksi keras. Mereka juga meminta Bupati Rudy mengklarifikasinya secara terbuka.

“Beberapa kali Bupati mengeluarkan pernyataan menyudutkan pengusaha dengan pelbagai tudingan miring. Pengusaha Garut dikatakan tidak profesional, tidak bonafit, dan sekarang pengusaha di Garut tidak benar. Ini tak bisa dibiarkan, apalagi ada beberapa kebijakannya terindikasi bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, dan terciptanya persaingan usaha yang tak sehat,” kata Wakil Ketua Bidang Jasa Konstruksi Konsultan Pengadaan Barang dan Jasa KADIN Garut Toni Munawar, Kamis ( 04/10 – 2018 ).

Karena itu, tandas pria Akrab disapa Tonton itu, para pengusaha sepakat menuntut Bupati Rudy mengklarifikasi pernyataannya ini. Mereka meminta Bupati membuktikan tudingannya dengan menunjukkan nama-nama pengusaha bermasalah, berikut jenis kegiatan proyek, dan lokasinya.

“Jika misalnya di Garut ada 500 perusahaan, dan dikatakan Bupati 80%-nya tidak benar, berarti ada sekitar 400-an perusahaan tidak benar, dan hanya 100 perusahaan benar. Kalau benar seperti itu, tunjukkan yang mana? Kalau terbukti, ya black list saja !” tegas Tonton.

Para pengusaha juga meminta DPRD bersikap atas adanya indikasi tidak sehat melanda dunia usaha pengadaan barang dan jasa di Garut dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu berpotensi mematikan usaha para pengusaha lokal, terutama bermodal terbatas.

Salah satu kebijakan Bupati Rudy dinilai merugikan pengusaha lokal antara lain dengan diterapkannya keharusan pengusaha memunyai rekening simpanan di bank sebesar 10 persen bagi pekerjaan bernilai di atas Rp200 juta, dan sebesar 30% jika nilainya di atas Rp2,5 miliar bagi pengusaha ikut kegiatan lelang.

Dampaknya, banyak pengusaha tak bisa ikut serta. Sehingga kegiatan didominasi rekanan bermodal kuat. Terjadi monopoli. Pengusaha bermodal kecil pun hanya bisa gigit jari, dan akhirnya gulung tikar.

“Padahal kita menyampaikan keberatan karena itu bertentangan dengan prinsip keadilan, dan persaingan usaha sehat,” ujar Tonton.

Jumlah asosiasi pengusaha jasa konstruksi tergabung di KADIN Garut mencapai 13 asosiasi berjumlah anggota sekitar 800 pengusaha.

Senada dikemukakan Ketua Bidang TUN LBH Komisi Tetap (Komtap) dan Perijinan Budi Rahadian. Tetapi dia menilai jangan-jangan tudingan miring terhadap para pengusaha kontraktor itu tak lebih karena terdampak sistemik dari buruknya kinerja pemerintahan, eksekutif, dan pihak lain, serta legislatif selaku pengawas. Termasuk dampak dari buruknya perencanaan kegiatan dibangun di Garut.

“Instrumen pelaku pengadaan barang/jasa itu ada sembilan, yakni PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, PjPHP/PPHP, Penyelenggara Swakelola, dan Penyedia. Jadi kalau ada pekerjaan tak beres itu, maka paling bertanggung jawab pemerintah karena delapan instrumen itu kan ada di pemerintah. Sisanya yang satunya lagi pengusaha,” ungkap Budi.

*********

Nz/Fotografer : John Doddy Hidayat.