Ubah Paradigma Pengendalian Pencemaran Limbah Industri

0
18 views

Garut News ( Selasa, 05/04 – 2016 ).

Aksi prihatin limbah B3 oleh aktivis lingkungan. (KOMPAS.com/ Achmad Faizal)
Aksi prihatin limbah B3 oleh aktivis lingkungan. (KOMPAS.com/ Achmad Faizal)

– Greenpeace mendorong adanya perubahan paradigma dalam pengendalian pencemaran limbah industri di Indonesia.

Metode pengendalian limbah saat ini, yang fokus hanya pada pemberian izin dan pengawasan, dinilai tidak efektif dan menimbulkan kerugian besar di masyarakat.

Menurut Greenpeace, Di Rancaekek, Kabupaten Bandung, tiga perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut membuang limbah ke Sungai Cikijing dan mengakibatkan warga mengalami kerugian hampir Rp 11,4 triliun dalam 12 tahun terakhir.

Tak ada yang memberikan ganti rugi pada warga. Lebih mendasar, warga kehilangan sumber daya yang bisa membantu mendapatkan uang bahkan sulit mengakses air dengan gratis seperti sebelumnya.

“Coba lakukan tindakan pencegahan sebab sekali terlepas ke lingkungan akan sulit diatasi,” kata Juru Kampanye Detox Greenpeace Indonesia, Ahmad Ashov Birry.

Dhanur Santiko dari Lembaga Bantuan Hukum Bandung yang masuk dalam koalisi untuk memerangi pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) mengatakan, salah satu yang perlu diperbaiki adalah pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC).

“IPLC sangat mudah diberikan seperti bikin KTP,” katanya.

Pemberian IPLC ke depan perlu melihat betul dokumen yang diserahkan oleh industri.

Selain itu, diperlukan kajian ulang yang mempertimbangkan kondisi sungai selain bahan dan volume limbah yang akan dibuang.

Margareta Quina dari ICEL mengatakan bahwa pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) perlu memperbarui daftar bahan beracun lebih cepat dalam menetapkan Daya Tampung Beban Pencemaran (DTBP) sungai.

Quina mengatakan, “Dari 100.000 jenis bahan kimia yang beredar, baru 1.000 yang dievaluasi.”

Ia mengatakan, masih banyak bahan berbahaya dan beracun yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan, contohnya, phtalate.

Padahal, phtalate sudah dilarang dibuang ke lingkungan di Eropa.

Terkait DTBP sungai, kata dia, baru dirampungkan untuk 3 sungai pada 2015. Targetnya, akan ada DTBP 15 sungai yang diketahui hingga 2019 mendatang.

Jumlah itu dinilainya masih sedikit jika mengingat Indonesia memiliki 72 sungai strategis.

Belum adanya data DTBP sungai-sungai di Indonesia ini dinilai menyulitkan penetapan bahan limbah yang bisa dibuaang oleh sebuah industri di suatu wilayah.

Quina juga mengatakan bahwa kriteria bahan beracun untuk masing-masing industri dan media hingga saat ini masih umum.

“Kasus di Bali, ada industri minuman soda yang di listing membuang arsenik, padahal itu tidak ada,” ucapnya.

Quina mengatakan, KLHK perlu membuat panduan pembuangan limbah untuk masing-masing industru dan media pembuangan.

Ashov menambahkan, untuk memudahkan kontrol dalam pembuangan limbah beracun, keterbukaan data diperlukan.

“Ini gelombang ketiga dalam usaha pengontrolan pencemaran,” ucap Ashov.

Kasus di Jepang, kata Ashov, menunjukkan bahwa keterbukaan data terbukti efektif dalam mendorong praktik industri bebas limbah berbahaya dan beracun.

Ia pun mendorong KLHK untuk bisa memprakarsai platfotm keterbukaan data itu.

Data yang dapat dibagi berupa detail pabrik, detail per bahan kimia yang digunakan, volume limbah yang terbuang ke air, dibuang langsung, dan dikirim ke tempat lain, volume dan media pembuangan.

“Data harus free dan mudah diakses,” kata Ashov.

*******

Penulis : Yunanto Wiji Utomo
Editor : Icha Rastika/Kompas.com