Tuntutan UMK Garut 2015 Kudu Rp2 Juta

0
32 views

Garut News ( Senin, 27/10 – 2014 ).

Suratmo, SH (Foto : John Doddy Hidayat).
Suratmo, SH (Foto : John Doddy Hidayat).

Desakan tuntutan banyak pekerja agar “Upah Minimum Kabupaten” (UMK) Garut 2015 sebesar Rp2 juta dinilai masih sulit dipenuhi.

Demikian mengemuka pada audensi perwakilan pekerja tergabung “Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia” (KASBI) dengan Dewan Pengupahan difasilitasi Komisi D DPRD setempat, Senin (27/10/14).

Sekretaris Apindo Kustiaman katakan, penetapan UMK berdasar hitungan KHL terdiri 60 komponen kebutuhan setiap orang, penetapannya diatur Permenakertrans Nomor 13/2012.

Dikemukakan sulit mendongkrak besaran UMK seperti UMK zona lain banyak terdapat usaha perindustrian seperti zona Bandung Raya dan Bogor.

Dia juga beralibi, Garut masuk zona Priangan Timur plus Cirebon, Kuningan, dan Majalengka sektor usahanya didominasi pertanian.

“Perusahaan ada pun kebanyakan perusahaan kecil. Berdasar survei pada empat pasar tradisional Oktober lalu, KHL Garut terhitung di Rp1.270.000. Sedangkan UMK 2014 Rp1.080.000. Jadi kenaikan UMK 2015 maksimal Rp1.235.00, dan disepakati Rp1.250.000, sekitar 98,42% dari KHL,” ungkap Kustiaman.

Ketua Komisi D, Asep De Maman menyatakan, pihaknya menyetujui ada kenaikan UMK 2015 hingga Rp2 juta.

Namun dia juga memertanyakan apakah pengusaha siap atau tidak dengan besaran UMK tersebut. Dia berkilah, masalah itu bukan lagi kewenangan anggota dewan.

“Ini kami bahas lebih lanjut di internal Komisi D, karena ada wacana nanti di 2015 akan ada kenaikan harga BBM hingga 30%,” katanya.

Dia pun memertanyakan masih belum adanya Perda ketenagakerjaan di Garut untuk bisa mengontrol ketenagakerjaan, sistem pengupahan, dan perusahaan di Garut.

Terlebih menghadapi pasar besar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) nanti.

“Pokoknya 2015 harus dibuatkan Perda ketenagakerjaan agar kita mampu mengontrol sistem pengupahan dan perusahaan. Di Garut ada sekitar 520 perusahaan berbeda-beda kapasitas dan sistem pengupahannya,” ungkap Asep.

Suratmo dari Dinsosnakertrans kepada Garut News, antara lain katakan tuntutan tersebut bakal dibahas lebih detail atawa rinci dengan Komisi D DPRD, katanya.

****

Noel, Jdh.